Maksud Kaji Cepat Levelling SPM adalah untuk mengetahui konsep levelling SPM yang lebih realistik dalam membagi peran antara pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar SPM dapat dipenuhi oleh keberagaman Daerah. Dengan demikian, hasil kaji cepat ini diharapkan akan memudahkan daerah dalam mengintegrasikan indikator SPM dan mensinergikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran agar dapat diimplementasikan. Sedangkan untuk pemerintah Pusat dapat menjadi tools monitoring dan evaluasi implementasi SPM di Daerah.

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU No. 21/2001) mengakui pentingnya upaya mendorong GESI dengan menekankan prinsip-prinsip mendasar GESI untuk mendukung upaya pembangunan di Papua agar dapat memberikan manfaat untuk semua orang Papua, khususnya perempuan dan masyarakat adat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat dalam Dokumen Program BANGGA Papua (2017) dimana prinsip-prinsip GESI secara sistematis dimasukkan sebagai tujuan dalam semua upaya dan intervensi dalam program, mulai dari sosialisasi, pelatihan dan pendampingan teknis, hingga memastikan unsur-unsur GESI tergabung dalam sistem / mekanisme seperti pemantauan dan evaluasi dan sistem informasi manajemen.

Pada 2019, KOMPAK bekerja di 436 desa di 25 kabupaten dan tujuh provinsi. Dari keseluruhan lokasi tersebut, studi mendapatkan data keuangan dari 272 desa (62 persen) yang selanjutnya akan disebut sebagai desa KOMPAK. Dengan demikian, hasil studi ini dapat menggambarkan pola penganggaran desa di wilayah kerja KOMPAK. Studi tidak dirancang untuk memberikan gambaran di level nasional maupun perbandingan dengan desa di luar lokasi KOMPAK. Fokus utama studi ini adalah melakukan analisis dokumen anggaran tahun 2019 dan tidak bertujuan memberikan gambaran perubahan antartahun.

Studi “Peran Kecamatan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Model Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD)” bertujuan untuk mempelajari: (1) bagaimana perubahan peran kecamatan setelah uji coba P-PTPD dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan tata kelola desa; (2) apa faktor-faktor utama yang memengaruhi pelaksanaannya; dan (3) bagaimana perspektif desa, kecamatan, dan kabupaten dalam memandang peran PTPD untuk mendukung tata kelola desa.

Bappenas dengan dukungan KOMPAK melalui DEFINIT pada awal tahun 2020 telah melakukan kajian untuk melihat kesenjangan dari sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply) terhadap pembiayaan terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pembiayaan bagi UMK tidak hanya ditinjau dari sisi produk pembiayaannya, namun juga perlu diperhatikan berbagai hambatan yang dihadapi UMK. Misalnya dari kemampuan manajemen keuangan, informasi dan literasi, persyaratan administratif, serta akses geografis. Selain itu, kajian ini juga memberikan perspektif dari pihak perbankan dalam menyalurkan pendanaan kredit bagi UMK.