Kecamatan berpotensi memiliki peran strategis dalam meningkatkan penyediaan layanan dasar dan mendukung pembangunan desa. Posisinya berada di antara pemerintah kabupaten dan desa. Kecamatan berada di lini depan pemberian layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Desa dapat dengan mudah terhubung dengan kecamatan. Pada saat bersamaan, kecamatan juga bisa berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, termasuk sebagai pelaksana teknis dalam membantu desa. Di Indonesia, terdapat 7.252 kecamatan di 514 kabupaten dan kotamadya yang melayani 74.957 desa secara keseluruhan atau rata-rata 10 desa per kecamatan

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) telah menginisiasi model penilaian kinerja kampung berbasis insentif. Salah satu tujuan dari penilaian kinerja kampung ini adalah untuk mengimplementasikan bentuk desentralisasi daerah dari kabupaten kepada kampung sehingga dapat mendekatkan akses serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga sampai ke tingkat kampung. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi salah satunya melalui optimalisasi peran dan sumber daya di tingkat daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan.

Sejak tahun 2018-2019, KOMPAK bersama DPMG Aceh dan KOMINSA Aceh telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP) versi 1.1 dan 1.5 untuk mendukung proses perencanaan pembangunan desa, administrasi desa dan supra desa. Pengembangan ini dilakukan sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Bagian Ketiga pasal 86 yaitu Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pengembangan dan perluasan penggunaan aplikasi terus dilakukan oleh DPMG Aceh dan DISKOMINSA Aceh hingga tahun 2020, dengan komitmen untuk meningkatkan fungsi dan manfaat yang akan diperoleh oleh gampong, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah Aceh melalui pengembangan kembali aplikasi SIGAP Aceh dari versi 1.5 ke versi 1.7.5.

Urgensi Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) tentang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Terpadu (PKAD) Terpadu

Panduan replikasi keperantaraan pasar ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk mempelajari tata kelola pemberdayaan ekonomi kelompok Usaha Menengah dan Kecil (UMK) dengan terlebih dulu memastikan kebutuhan pasar, dalam hal ini mitra swasta.