Dokumen ini berisi tentang keterlibatan Perguruan Tinggi dalam mengawal program-program penurunan kemiskinan di daerah. Salah satunya dengan mengembangkan aplikasi SEPAKAT sesuai dengan kondisi daerah.

Sejak sistem desentralisasi pada pelayanan daaerah diterapkan di tahun 2001 kepada pemerintah daerah dan kabupaten, pengeluaran pelayanan daerah terus meningkat.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan serangkaian inisiatif reformasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan layanan kesehatan di seluruh Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

Tulisan ini menganalisis kesenjangan wilayah, baik ketimpangan ekonomi maupun tingkat layanan publik di Indonesia setelah desentralisasi fiskal. Seterusnya, juga dianalisis hubungan antara dana transfer ke daerah dengan kesenjangan wilayah dan faktor penyebab terjadinya kesenjangan wilayah di Indonesia. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui sistem transfer ke daerah telah berlangsung selama satu setengah dekade.

Buku ini disusun untuk menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) yang telah diatur oleh peraturan di tingkat nasional dalam rangka pelaksanaan undang-undang desa. Sebagian besar gagasan dalam naskah ini merupakan hasil diskusi pemerintah, pemerintah daerah, dan perwakilan desa di Surabaya pada September 2016 yang difasilitasi oleh KOMPAK – Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia.