Catatan Kebijakan ini mengacu pada kajian longitudinal (Sentinel Villages) yang menganalisis pola partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa antara tahun 2015 dan 2018. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa, sejak awal pelaksanaan UU Desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (musdes), walaupun relatif stabil, masih cenderung rendah pada sekitar 16%. Pola partisipasi juga tidak luas dan inklusif, di mana sebagian besar partisipan dari kalangan elit (laki-laki, berkecukupan dan aktif secara sosial), dan partisipanperempuan atau kelompok rentan lainnya masih terbatas. Sejak 2014, kinerja transparansi pemerintah desa telah membaik, melalui penyampaian dan berbagi informasi secara lebih luas. Namun demikian, secara umum tingkat kesadaran masyarakat desa masih rendah terkait program, anggaran, dan rencana desa. Saat ini sistem akuntabilitas dan pelaporan ke atas (supra desa) telah diperkuat. Namun ini belum diimbangi dengan kemajuan serupa dalam hal akuntabilitas ke bawah (sosial) kepada masyarakat. Penguatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (sosial), mengharuskan tiap pelaku memainkan perannya dengan efektif, khususnya melalui pemanfaatan seutuhnya potensi dan peran masyarakat desa, kader, dan BPD.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa sebagian besar ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah menyangkut organisasi dan tupoksi SKPD pemerintah tingkat kabupaten yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Baik UU Desa (UU 6/2014) maupun UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014) disahkan pada tahun yang sama, masing-masing memberikan wewenang bagi pemerintah desa dan otoritas pemerintah daerah, tapi memberikan arahan yang berbeda tentang peran pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. UU 23 dan turunannya juga mengamanatkan fungsi penting bagi dinas pemerintah kabupaten untuk mengatur desa (terutama Dinas PMD dan Kecamatan), yang menjelaskan perbedaan peran pemerintah kabupaten dan desa dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Upaya saat ini untuk menyelaraskan UU 23 dan UU 6 melalui revisi PP urusan pemerintahan konkuren diharapkan mengatasi kesenjangan dan pertentangan dalam kedua UU tersebut. Sementara itu, beberapa pemerintah kabupaten telah memprakarsai berbagai peraturan dan memposisikan pemerintah daerah sebagai fasilitator penting untuk pembangunan desa.

Belanja desa untuk infrastruktur meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 2012 sampai 2016; namun, kualitas infrastruktur dinilai menurun. Sebagian besar Dana Desa dibelanjakan untuk infrastruktur. Pada tahun 2018, tidak sampai setengah dari proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan Dana Desa sebanyak 46% memenuhi spesifikasi teknis (struktur dibangun sesuai standar konstruksi). Hal ini menunjukkan penurunan terutama jika dibandingkan dengan hasil audit terhadap proyek infrastruktur PNPM sebesar 82% di tahun 2012. Di samping itu, terdapat penurunan penilaian sebesar 80% untuk proyek yang dinilai memenuhi spesifikasi untuk operasional dan pemeliharaan (OP) selama periode yang sama. Kuantitas dan kualitas bantuan teknis ke desa-desa kurang memadai untuk memenuhi permintaan dari desa-desa. Di lain sisi, Pemerintah daerah yang diberikan amanat untuk melakukan pengawasan terhadap infrastruktur di bawah UU Desa dan PP47/2015 masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi peran ini.

Antara tahun 2015 dan 2018, terjadi peningkatan sebesar 130% dalam belanja desa. Sebagian besar anggaran desa digunakan untuk kegiatan pemerintahan umum dan pekerjaan sarana prasarana umum. Kebanyakan desa memilih proyek-proyek yang berskala kecil, dan dalam beberapa kasus bahkan mendistribusikan dana secara merata antar dusun. Syarat-syarat pencairan dan penyerapan anggaran Dana Desa yang ditetapkan Pemerintah Pusat mengharuskan adanya implementasi yang cepat yang di banyak lokasi memaksa desa-desa untuk memilih kegiatan-kegiatan yang anggarannya relatif kecil. Akuntabilitas ke atas pemerintah desa telah meningkat secara signifikan, dan tingkat korupsi secara umum rendah (0,18%). Namun, ada beberapa bidang di mana pemerintah dapat lebih memperkuat sistem-sistem untuk memastikan pemanfaatan keuangan desa yang lebih baik, antara lain: 1. Menyelaraskan regulasi tentang pedoman penentuan prioritas penggunaan Dana Desa sejalan dengan siklus dan prioritas RPJMN. 2. Memperjelas pedoman operasional kegiatan-kegiatan antar desa dan desa-kabupaten, termasuk kewenangan yurisdiksi, kepemilikan aset, dan tanggung jawab operasional dan pemeliharaan. 3. Memperkuat pengendalian keuangan, termasuk audit, laporan konsolidasi APBDes, dan format pelaporan keuangan desa yang disederhanakan. 4. Mengembangkan rencana bersama pengawasan pengelolaan keuangan desa yang menghubungkan alat akuntabilitas sosial masyarakat dengan mekanisme pengendalian keuangan formal yang diperkuat.

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Desa yang bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketahanan sosial budaya, serta mendorong partisipasi dan memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Sampai saat ini, sebagian desa telah mampu memanfaatkan peluang baru dari berlakunya UU Desa. Sebagian besar desa menggunakan anggarannya untuk proyek-proyek infrastruktur skala kecil, seperti jalan dan irigasi, yang meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Namun, investasi-investasi ini hanya meningkatkan skor Indeks Pembangunan Desa (IPD) secara marginal dan kemungkinan tidak menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ataupun mengubah penghidupan masyarakat. Mengoptimalkan implementasi UU Desa adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan penyesuaian kebijakan seiring berubahnya kondisi dan situasi di daerah. Seri catatan kebijakan ini memaparkan rekomendasi terhadap empat isu utama terkait implementasi UU Desa yang perlu diprioritaskan dalam jangka pendek.