UU Desa: Masyarakat sebagai Pusat Pelaksanaan UU Desa
Catatan Kebijakan ini mengacu pada kajian longitudinal (Sentinel Villages) yang menganalisis pola partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa antara tahun...
UU Desa: Dukungan Efektif Pemerintah Daerah bagi Desa
Peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa sebagian besar ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah...
UU Desa: Mewujudkan Infrastruktur Perdesaan yang Berkualitas dengan Dana Desa
Belanja desa untuk infrastruktur meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 2012 sampai 2016; namun, kualitas infrastruktur dinilai menurun. Sebagian besar Dana Desa dibelanjakan un...
UU Desa: Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengawasan Keuangan Desa
Antara tahun 2015 dan 2018, terjadi peningkatan sebesar 130% dalam belanja desa. Sebagian besar anggaran desa digunakan untuk kegiatan pemerintahan umum dan pekerjaan sarana prasar...
UU Desa: Bagaimana Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan UU Desa
Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Desa yang bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketah...
Peran Perguruan Tinggi dalam Mengawal Penerapan SEPAKAT untuk Peningkatan Efektivitas Penurunan Kemiskinan di Daerah
Dokumen ini berisi tentang keterlibatan Perguruan Tinggi dalam mengawal program-program penurunan kemiskinan di daerah. Salah satunya dengan mengembangkan aplikasi SEPAKAT sesuai d...