Publikasi > Catatan Kebijakan

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Masyarakat sebagai Pusat Pelaksanaan UU Desa

Catatan Kebijakan ini mengacu pada kajian longitudinal (Sentinel Villages) yang menganalisis pola partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa antara tahun...

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Dukungan Efektif Pemerintah Daerah bagi Desa

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa sebagian besar ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah...

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Mewujudkan Infrastruktur Perdesaan yang Berkualitas dengan Dana Desa

Belanja desa untuk infrastruktur meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 2012 sampai 2016; namun, kualitas infrastruktur dinilai menurun. Sebagian besar Dana Desa dibelanjakan un...

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengawasan Keuangan Desa

Antara tahun 2015 dan 2018, terjadi peningkatan sebesar 130% dalam belanja desa. Sebagian besar anggaran desa digunakan untuk kegiatan pemerintahan umum dan pekerjaan sarana prasar...

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Bagaimana Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan UU Desa

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Desa yang bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketah...

Publikasi > Catatan Kebijakan
Peran Perguruan Tinggi dalam Mengawal Penerapan SEPAKAT untuk Peningkatan Efektivitas Penurunan Kemiskinan di Daerah

Dokumen ini berisi tentang keterlibatan Perguruan Tinggi dalam mengawal program-program penurunan kemiskinan di daerah. Salah satunya dengan mengembangkan aplikasi SEPAKAT sesuai d...

of
4

Menghadapi

COVID-19