Publikasi > Laporan Penelitian dan Evaluasi

Kerangka Kerja Untuk Mengupayakan Satu Sistem Informasi Desa Yang Terintegrasi

Author:
Published: 09/12/2017

UU 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan. Data tersebut dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa serta semua pemangku ke pentingan. Sebenarnya suatu bentuk sistem data dan informasi desa telah ada sejak desa berada dalam struktur pemerintahan Indonesia. Perangkat desa bekerja dengan berbagai buku yang mencatat dan mengelola data dan informasi tentang pemerintahan umum, kependudukan, keuangan desa, kegiatan BPD, lembaga kemasyarakatan dan profil desa. Ribuan desa masih menggunakan buku dan ditulis tangan karena belum dialiri listrik atau belum menguasai penggunaan komputer. Dengan makin besarnya dana yang masuk ke desa, —sekitar Rp100 triliun untuk > 74.000 desa pada 2017 ini—desa memerlukan tata kelola data dan informasi yang lebih baik dengan memanfaatkan keuntungan dari teknologi informasi, dalam rangka melakukan perencanaan, akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik oleh pemerintah desa. 

Akses dan keterbukaan informasi akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, swadaya, dan pengawasan partisipatif. Pemerintah juga memerlukan laporan reguler tentang hasil dari pelaksanaan UU Desa dan perkembangan kemajuan desa yang diukur dari variabel-variabel pelayanan dasar, ketersediaan sarana prasarana, dan aksesibilitas. Perlu dibedakan antara sistem informasi desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan sistem monitoring dan evaluasi desa yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga supra desa yang pada dasarnya mengumpulkan berbagai data dan informasi tentang desa dan warga desa. Instrumen-instrumen monitoring dan evaluasi desa tersebut antara lain Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dari Kemendagri, Podes-BPS, Indeks Desa Membangun (IDM) KemendesaPDTT, dan monitoring yang datang dari sektor. Data dan informasi yang dikumpulkan oleh instrumen-instrumen tersebut umumnya tidak disimpan dan dipergunakan desa sendiri dalam operasional pemerintah desa dan perencanaan pembangunan. Pengembangan sistem informasi desa sebagai suatu sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Desa harus selaras dengan perkembangan sarana dan kapasitas pemerintah desa, dan dipergunakan desa untuk perencanaan desa, melaksanakan akuntabilitas, transparansi dan menyelenggarakan pelayanan publik. 

Sekaligus, sistem informasi desa yang dikelola desa harus dapat memenuhi kebutuhan pihak supra desa untuk memonitor dan mengevaluasi keadaan dan perkembangan desa. Kepentingan utama desa sendiri akan tata kelola data dan informasi adalah untuk memudahkan pekerjaan perangkat desa dan memudahkan warga dalam mengakses informasi. Tulisan ini disusun untuk menawarkan perspektif dan kerangka kerja KOMPAK dalam pengembangan sistem informasi desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan amanah Undang-undang. Dimulai dengan memaparkan sistem informasi desa dan sistem monitoring desa dalam konteks berbagai regulasi yang terkait, kewenangan serta kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan desa dan kawasan perdesaan akan informasi serta data. Tulisan ini merupakan masukan bagi pemangku kepentingan dan otoritas kebijakan pembangunan desa untuk mengupayakan kebijakan terpadu yang mendukung terciptanya satu sistem informasi desa.

20170420_WP-SID_Position_Final.pdf
Unduh

Publikasi Lainnya

Publikasi > Laporan Penelitian dan Evaluasi
Evaluasi Pelaksanaan Model Universitas Membangun Desa (UMD)

Studi ini diarahkan untuk mengevaluasi model UMD guna mendapatkan poin pembelajaran utama untuk peningkatan efektivitas dan penyebaran model UMD ke depan. Evaluasi dilakukan di tig...

Publikasi > Laporan Penelitian dan Evaluasi
Tantangan Pengelolaan Keuangan Publik: Pembelajaran dari Analisis Constraint Anggaran di 15 Kabupaten

KOMPAK bersama dengan Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan 15 Pemerintah Kabupaten lokasi KOMPAK mengadakan Ka...

Publikasi > Laporan Penelitian dan Evaluasi
Laporan Studi Kelayakan Uji Coba Blockchain dan Teknologi Lain untuk Mendukung Program BANGGA Papua

Studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah dapat dilakukan uji coba penggunaan blockchain dan teknologi lainnya dalam membantu pelaksanaan program BANGGA Papua. Untuk me...

Menghadapi

COVID-19