Publikasi > Catatan Kebijakan

UU Desa: Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengawasan Keuangan Desa

Author: Paulus Enggal
Published: 22/11/2019

Antara tahun 2015 dan 2018, terjadi peningkatan sebesar 130% dalam belanja desa. Sebagian besar anggaran desa digunakan untuk kegiatan pemerintahan umum dan pekerjaan sarana prasarana umum. Kebanyakan desa memilih proyek-proyek yang berskala kecil, dan dalam beberapa kasus bahkan mendistribusikan dana secara merata antar dusun. Syarat-syarat pencairan dan penyerapan anggaran Dana Desa yang ditetapkan Pemerintah Pusat mengharuskan adanya implementasi yang cepat yang di banyak lokasi memaksa desa-desa untuk memilih kegiatan-kegiatan yang anggarannya relatif kecil.

Akuntabilitas ke atas1 pemerintah desa telah meningkat secara signifikan, dan tingkat korupsi secara umum rendah (0,18%). Namun, ada beberapa bidang di mana pemerintah dapat lebih memperkuat sistem-sistem untuk memastikan pemanfaatan keuangan desa yang lebih baik, antara lain:

  • Menyelaraskan regulasi tentang pedoman penentuan prioritas penggunaan Dana Desa sejalan dengan siklus dan prioritas RPJMN.
  • Memperjelas pedoman operasional kegiatan-kegiatan antar desa dan desa-kabupaten, termasuk kewenangan yurisdiksi, kepemilikan aset, dan tanggung jawab operasional dan pemeliharaan.
  • Memperkuat pengendalian keuangan, termasuk audit, laporan konsolidasi APBDes, dan format pelaporan keuangan desa yang disederhanakan.
  • Mengembangkan rencana bersama pengawasan pengelolaan keuangan desa yang menghubungkan alat akuntabilitas sosial masyarakat dengan mekanisme pengendalian keuangan formal yang diperkuat.
catatan-kebijakan-uu-desa-pengelola.pdf
Unduh

Publikasi Lainnya

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Masyarakat sebagai Pusat Pelaksanaan UU Desa

Catatan Kebijakan ini mengacu pada kajian longitudinal (Sentinel Villages) yang menganalisis pola partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa antara tahun...

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Dukungan Efektif Pemerintah Daerah bagi Desa

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa sebagian besar ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah...

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Mewujudkan Infrastruktur Perdesaan yang Berkualitas dengan Dana Desa

Belanja desa untuk infrastruktur meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 2012 sampai 2016; namun, kualitas infrastruktur dinilai menurun. Sebagian besar Dana Desa dibelanjakan un...

Menghadapi

COVID-19