Publikasi > Catatan Kebijakan

UU Desa: Masyarakat sebagai Pusat Pelaksanaan UU Desa

Author: Paulus Enggal
Published: 22/11/2019

Catatan Kebijakan ini mengacu pada kajian longitudinal (Sentinel Villages) yang menganalisis pola partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa antara tahun 2015 dan 2018. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa, sejak awal pelaksanaan UU Desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (musdes), walaupun relatif stabil, masih cenderung rendah pada sekitar 16%. Pola partisipasi juga tidak luas dan inklusif, di mana sebagian besar partisipan dari kalangan elit (laki-laki, berkecukupan dan aktif secara sosial), dan partisipanperempuan atau kelompok rentan lainnya masih terbatas. Sejak 2014, kinerja transparansi pemerintah desa telah membaik, melalui penyampaian dan berbagi informasi secara lebih luas. Namun demikian, secara umum tingkat kesadaran masyarakat desa masih rendah terkait program, anggaran, dan rencana desa. Saat ini sistem akuntabilitas dan pelaporan ke atas (supra desa) telah diperkuat. Namun ini belum diimbangi dengan kemajuan serupa dalam hal akuntabilitas ke bawah (sosial) kepada masyarakat. Penguatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (sosial), mengharuskan tiap pelaku memainkan perannya dengan efektif, khususnya melalui pemanfaatan seutuhnya potensi dan peran masyarakat desa, kader, dan BPD.

Catatan Kebijakan - UU Desa-Masyara.pdf
Unduh

Publikasi Lainnya

Publikasi > Catatan Kebijakan
Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik Adminduk

Panduan ini merupakan salah satu rujukan, sekaligus merupakan alat bantu bagi pemangku kepentingan mulai dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, masyarakat serta pihak swasta unt...

Publikasi > Catatan Kebijakan
Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Desa dalam Pembangunan: Pendekatan Baru dalam Percepatan Pembangunan Desa

Sejak tahun 2016, KOMPAK mendukung inisiatif Universitas Membangun Desa (UMD) melalui uji coba penajaman KKN reguler yang dikenal sebagai UMD–KKN Tematik, di empat perguruan tinggi...

Publikasi > Catatan Kebijakan
Panduan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kabupaten Lombok Timur

Panduan ini berisi langkah-langkah praktis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa secara prosedural, partisipatif, inklusif dan berorientasi pada penanggulangan kemiski...

Menghadapi

COVID-19