Publikasi > Catatan Kebijakan

UU Desa: Dukungan Efektif Pemerintah Daerah bagi Desa

Author: Paulus Enggal
Published: 22/11/2019

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa sebagian besar ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah menyangkut organisasi dan tupoksi SKPD pemerintah tingkat kabupaten yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Baik UU Desa (UU 6/2014) maupun UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014) disahkan pada tahun yang sama, masing-masing memberikan wewenang bagi pemerintah desa dan otoritas pemerintah daerah, tapi memberikan arahan yang berbeda tentang peran pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. UU 23 dan turunannya juga mengamanatkan fungsi penting bagi dinas pemerintah kabupaten untuk mengatur desa (terutama Dinas PMD dan Kecamatan), yang menjelaskan perbedaan peran pemerintah kabupaten dan desa dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Upaya saat ini untuk menyelaraskan UU 23 dan UU 6 melalui revisi PP urusan pemerintahan konkuren diharapkan mengatasi kesenjangan dan pertentangan dalam kedua UU tersebut. Sementara itu, beberapa pemerintah kabupaten telah memprakarsai berbagai peraturan dan memposisikan pemerintah daerah sebagai fasilitator penting untuk pembangunan desa.

Catatan Kebijakan - UU Desa-Dukunga.pdf
Unduh

Publikasi Lainnya

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Masyarakat sebagai Pusat Pelaksanaan UU Desa

Catatan Kebijakan ini mengacu pada kajian longitudinal (Sentinel Villages) yang menganalisis pola partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa antara tahun...

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Mewujudkan Infrastruktur Perdesaan yang Berkualitas dengan Dana Desa

Belanja desa untuk infrastruktur meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 2012 sampai 2016; namun, kualitas infrastruktur dinilai menurun. Sebagian besar Dana Desa dibelanjakan un...

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengawasan Keuangan Desa

Antara tahun 2015 dan 2018, terjadi peningkatan sebesar 130% dalam belanja desa. Sebagian besar anggaran desa digunakan untuk kegiatan pemerintahan umum dan pekerjaan sarana prasar...