Publikasi > Catatan Kebijakan

UU Desa: Dukungan Efektif Pemerintah Daerah bagi Desa

Author: Paulus Enggal
Published: 22/11/2019

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa sebagian besar ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah menyangkut organisasi dan tupoksi SKPD pemerintah tingkat kabupaten yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Baik UU Desa (UU 6/2014) maupun UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014) disahkan pada tahun yang sama, masing-masing memberikan wewenang bagi pemerintah desa dan otoritas pemerintah daerah, tapi memberikan arahan yang berbeda tentang peran pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. UU 23 dan turunannya juga mengamanatkan fungsi penting bagi dinas pemerintah kabupaten untuk mengatur desa (terutama Dinas PMD dan Kecamatan), yang menjelaskan perbedaan peran pemerintah kabupaten dan desa dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Upaya saat ini untuk menyelaraskan UU 23 dan UU 6 melalui revisi PP urusan pemerintahan konkuren diharapkan mengatasi kesenjangan dan pertentangan dalam kedua UU tersebut. Sementara itu, beberapa pemerintah kabupaten telah memprakarsai berbagai peraturan dan memposisikan pemerintah daerah sebagai fasilitator penting untuk pembangunan desa.

Catatan Kebijakan - UU Desa-Dukunga.pdf
Unduh

Publikasi Lainnya

Publikasi > Catatan Kebijakan
Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik Adminduk

Panduan ini merupakan salah satu rujukan, sekaligus merupakan alat bantu bagi pemangku kepentingan mulai dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, masyarakat serta pihak swasta unt...

Publikasi > Catatan Kebijakan
Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Desa dalam Pembangunan: Pendekatan Baru dalam Percepatan Pembangunan Desa

Sejak tahun 2016, KOMPAK mendukung inisiatif Universitas Membangun Desa (UMD) melalui uji coba penajaman KKN reguler yang dikenal sebagai UMD–KKN Tematik, di empat perguruan tinggi...

Publikasi > Catatan Kebijakan
Panduan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kabupaten Lombok Timur

Panduan ini berisi langkah-langkah praktis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa secara prosedural, partisipatif, inklusif dan berorientasi pada penanggulangan kemiski...

Menghadapi

COVID-19