Publikasi > Catatan Kebijakan

UU Desa: Bagaimana Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan UU Desa

Author: Fibria Heliani
Published: 20/11/2019

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Desa yang bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketahanan sosial budaya, serta mendorong partisipasi dan memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Sampai saat ini, sebagian desa telah mampu memanfaatkan peluang baru dari berlakunya UU Desa. Sebagian besar desa menggunakan anggarannya untuk proyek-proyek infrastruktur skala kecil, seperti jalan dan irigasi, yang meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Namun, investasi-investasi ini hanya meningkatkan skor Indeks Pembangunan Desa (IPD) secara marginal dan kemungkinan tidak menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ataupun mengubah penghidupan masyarakat. Mengoptimalkan implementasi UU Desa adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan penyesuaian kebijakan seiring berubahnya kondisi dan situasi di daerah. Seri catatan kebijakan ini memaparkan rekomendasi terhadap empat isu utama terkait implementasi UU Desa yang perlu diprioritaskan dalam jangka pendek.

Catatan Kebijakan - UU Desa-Bagaima.pdf
Unduh

Publikasi Lainnya

Publikasi > Catatan Kebijakan
Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Desa dalam Pembangunan: Pendekatan Baru dalam Percepatan Pembangunan Desa

Sejak tahun 2016, KOMPAK mendukung inisiatif Universitas Membangun Desa (UMD) melalui uji coba penajaman KKN reguler yang dikenal sebagai UMD–KKN Tematik, di empat perguruan tinggi...

Publikasi > Catatan Kebijakan
Panduan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kabupaten Lombok Timur

Panduan ini berisi langkah-langkah praktis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa secara prosedural, partisipatif, inklusif dan berorientasi pada penanggulangan kemiski...

Publikasi > Catatan Kebijakan
Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa

Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa ini adalah rujukan bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mewujudkan prinsip transparansi dan a...

Menghadapi

COVID-19