Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PKAD Terpadu mendesak diterbitkan sebagai kebijakan operasional yang memberikan arahan arahan dan pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan PKAD Terpadu, yang meliputi standar kompetensi, operasionalisasi program pengembangan kapasitas, penganggaran hingga monitoring dan evaluasinya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait PKAD Terpadu akan mendorong dan memotivasi pemerintah daerah dalam pembinaan pemerintahan desa, yang lebih jauh akan meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa yang kompeten, terampil, dan berpengetahuan berpotensi untuk memberikan manfaat dan dampak positif langsung pada masyarakat desa
Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama KOMPAK memandang perlu menyusun Panduan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Panduan ini mer...
Panduan ini disusun dengan maksud sebagai alat bantu untuk menambah pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan penerapan SPM, terutama terkait pengintegra...
Penataan kewenangan desa merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena merupakan issue yang mendasar dalam rangka mendukung ter...