Cerita Perubahan

SIO Papua Kunci Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Jayapura yang Responsif dan Inklusif

Author: Fabio (penulis), Andhiani dan Paulus Enggal (editor)
Published: 06/06/2022

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Papua dengan dukungan Program KOMPAK-LANDASAN menginisiasi Sistem Informasi Orang (SIO) Papua sebagai fondasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Jayapura. SIO Papua adalah sebuah sistem administrasi dan informasi berbasis web yang berisi data kependudukan, sosial dan ekonomi setiap rumah tangga yang ada di dalam satu kampung. SIO Papua terhubung dan terintegrasi dengan sistem pendataan dari instansi pemerintahan lainnya.  Dari tiga distrik yang menjadi lokasi uji coba, pada akhir 2021, tercatat sebanyak 19 distrik telah memanfaatkan SIO Papua, yakni Demta, Sentani Barat, Sentani Timur, Sentani, Kemtuk Gresi,  Nimboran, Kemtuk,  Nimbokrang, Unurum Guay, Kaureh, Namblong, Yapsi, Airu, Depapre, Waibu, Ravenirara, Gresi Selatan, Yokari dan Ebungfau. Tulang punggung pelaksanaan SIO Papua adalah kader kampung yang bertugas mengumpulkan dan melakukan verifikasi data.

Monika Usufar,  Kader Kampung Yaugapsa mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan profil keluarga seperti pekerjaan, kondisi ekonomi, riwayat kesehatan, status pendidikan, serta kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, dan akte kelahiran). Sampai November 2021, Monica telah mengunjungi 45 keluarga yang kebanyakan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Berkat kerjanya, data SIO Papua telah dimanfaatkan untuk layanan adminduk serta pemberian bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. “Saya bersyukur karena selama pendataan tidak ada warga yang memberikan tanggapan negatif. Sebab sebelum memulai pendataan, terlebih dahulu kami sebagai kader kampung memberikan sosialisasi tentang manfaat SIO Papua,” ungkap Monika. Yaugapsa termasuk tujuh kampung di Distrik Demta yang menggunakan SIO Papua, selain Demta, Ambora, Kamdera, Muaif, Muris Kecil dan Yakore.

Kader Kampung mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data sosial, ekonomi dan kependudukan masyarakat

Agustinus Usupar, Koordinator Kader Kampung Distrik Demta, menjelaskan data dari SIO Papua berguna bagi pemerintah kampung dalam penyediaan layanan dasar. Yohan Diawaitou, petugas Kantor Distrik Demta mengaku, pihaknya bersama aparat di tujuh kampung biasanya mengumpulkan data warga dari SIO Papua untuk pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jayapura yang terletak di Distrik Sentani Kota. Sebab, belum tersedia alat perekaman dan pencetakan dokumen itu Distrik Demta. “Pembuatan dokumen kependudukan di Sentani biasanya  memakan waktu selama dua hingga tiga hari. Biaya transportasi yang dikeluarkan warga pasti mahal. Karena itu, kami dan aparat kampung yang membawa data tersebut ke Kantor Disdukcapil di Sentani Kota untuk meringankan beban warga,” tutur Yohan. 

SIO Papua Membantu Perencanaan Pembangunan Kampung dan Pendataan Orang Asli Papua (OAP)

Pemerintah Provinsi Papua membangun SIO Papua agar dapat digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Kampung  (RPJMK) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK). Setiap perencanaan pembangunan di kampung harus  bersumber dari data SIO Papua agar tepat sasaran. Salah satu kampung yang telah menggunakan SIO Papua dalam penyusunan RPJMK adalah Sabron Sari. Proses pendataan dan penginputan data untuk SIO Papua di kampung yang berpenduduk 1.412 jiwa atau 371 keluarga ini telah rampung 100% pada 2021. Saat itu, para ketua RT secara langsung mendampingi kader dan aparat kampung saat melakukan verifikasi agar data dalam SIO Papua selalu aktual.

Sofyan Pellu, salah satu kader dan juga Sekretaris Kampung Sabron Sari bersama rekan-rekannya melaksanakan pendataan SIO Papua dengan mengumpulkan informasi dari warga secara detail termasuk data sosial seperti penyakit terakhir yang diderita anggota keluarga, pendapatan per bulan, kondisi rumah hingga status kepemilikan BPJS.

Data dari SIO Papua telah digunakan dalam penyusunan RPJMK Sabron pada tahun 2021. Data ini digunakan untuk sejumlah kegiatan seperti pembuatan dokumen kependudukan, pemberian bantuan langsung tunai, bantuan penunjang usaha warga dan membantu dinas terkait untuk program kelompok usaha tani. “Warga yang mendapatkan bantuan langsung sebanyak 90 keluarga senilai Rp300.000 per bulan. Pemberian bantuan ditentukan dari data SIO Papua yakni perempuan kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas,” papar Sofyan.

James Demo, salah satu warga di Kampung Sabron Sari mengaku, dirinya sangat antusias untuk memberikan informasi. Pria berusia 37 tahun ini mengaku, berkat SIO Papua proses  pembuatan dokumen kependudukan dipermudah. “SIO Papua merupakan salah satu program pemerintah yang mempermudah pelayanan dasar bagi masyarakat. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak setelah memberikan informasi kepada para kader kampung,” tutur ayah dari tiga anak ini.

Sementara itu, Siti Maesaroh, salah satu dari lima kader Posyandu Sabron Sari mengaku, data dari SIO Papua membantu posyandu memberikan layanan kesehatan seperti penimbangan berat badan bayi, pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan warga lanjut usia, dan pemberian makanan tambahan yang lebih berkualitas.  “Apabila ada temuan anak dengan gizi kurang, kami akan meningkatkan durasi pemberian makanan tambahan menjadi dua kali seminggu. Kami juga akan terus memantau kondisi anak itu,” tutur Siti.

Data SIO Papua membantu pemerintah kampung merencanakan program kesehatan ibu dan anak yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Soy Alfred Banundi, Koordinator Kader Kampung Distrik Sentani Barat mengatakan, total sebanyak 12 kader yang melaksanakan pendataan serta penginputan data ke aplikasi SIO Papua di lima kampung, yakni Sabron Sari, Sabron Yaru, Dosay, Maribu dan Waibron sejak tahun 2020. Sementara penginputan data ke aplikasi SIO Papua tersebut telah tuntas pada bulan November 2021. Total sebanyak 1.368 keluarga di Sentani Barat yang telah didata. “Persentase pendataan hingga penginputan data SIO Papua di Sentani Barat telah mencapai 100 persen. Data ini mulai digunakan untuk pembuatan dokumen kependudukan serta pemberian bantuan sosial, pemberian makanan tambahan, bantuan pelajar dan program ekonomi di kampung,” papar Alfred.

Sementara itu, Yance Samonsabra, Kepala Distrik Sentani Barat mengaku SIO Papua dapat menyediakan informasi dan data akurat tentang OAP ke kabupaten, provinsi bahkan hingga tingkat pusat. Sinergi dalam pembangunan di kampung pun terasa lebih mudah karena adanya data masyarakat yang valid dan komprehensif. “Kami tidak kesulitan untuk menyampaikan data tentang masyarakat Sentani Barat kepada dinas terkait yang hendak melaksanakan program pemerintah seperti BLT dan pembinaan kelompok tani. Saya berharap pelatihan kader terus ditingkatkan agar data yang dihasilkan selalu berkualitas dan efektif untuk pembangunan kampung,” harap Yance.

Septer Manufandu, Provinsial Manajer Program KOMPAK-LANDASAN memaparkan, pendataan SIO Papua terfokus pada OAP yang masih minim data kependudukannya. “Data terakhir hingga awal Desember tahun 2021, sebanyak 4.615 keluarga atau 17.896 orang di 10 distrik telah terdata dalam aplikasi SIO Papua yang terdiri dari  9.249 laki-laki dan 8.623 perempuan,” papar Septer. Septer juga menuturkan, implementasi SIO Papua diselaraskan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang saat ini diterapkan di dua distrik, yakni Nimboran dan Sentani Kota. SIO Papua juga merupakan wujud nyata dari program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Jayapura yakni Distrik Membangun, Membangun Distrik (DMMD). 

Data SIO Papua juga membantu menyelaraskan program kerja kampung dengan distrik dan kabupaten

SIO Papua Mendukung Satu Data Indonesia

Kepala Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah (Pusdalisbang), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Andry Damir menyatakan SIO Papua dapat menjadi alternatif yang menjembatani data berbasis kampung ke pemerintah kabupaten hingga provinsi. “SIO Papua harus menganut prinsip Satu Data Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Diharapkan Kabupaten Jayapura menjadi contoh bagi daerah lain di Papua yang menghadirkan data berbasis kampung ke provinsi,” kata Andry.

Andry menuturkan, Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh kehadiran SIO Papua karena sesuai implementasi otonomi khusus (otsus) tentang penguatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan hingga evaluasi. Namun, diperlukan juga penyiapan manajemen kelembagaan terkait penyediaan data. “Diperlukan sinergi dari jajaran pemerintahan kampung, distrik hingga kabupaten. Tujuannya agar metodologi pengumpulan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia,” harapnya.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
APBD Direvisi, COVID-19 Diperangi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memaksa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, merevisi anggarannya. Refocusing ditempuh untuk men...

Cerita Perubahan
Mendekatkan Layanan, Membuat Setiap Orang Terdata

Betapa senangnya pasangan Darno dan Tursinah. Dua anak mereka, M Zainurrosikin yang lahir pada 2005 dan Hamimah yang lahir pada 2009 akhirnya mendapatkan akta kelahiran secara grat...

Cerita Perubahan
Merintis Perlindungan Sosial Masyarakat Kampung Waren dari SAIK Plus

Di Kampung Waren, Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan, upaya perlindungan bagi kaum yang termarginalkan itu mulai terwujud sejak hadirnya Sistem Administrasi dan Inform...

Menghadapi

COVID-19