Cerita Perubahan

SIBUBA Memastikan Ibu Hamil Terlayani dengan Tepat

Author: KOMPAK
Published: 14/09/2021

“Ibu Sayuti sakit perut,” demikian pesan yang disampaikan kader Posyandu via telepon kepada Apriatin Eka Marta, bidan Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Apriatin yang saat itu sedang cuti melahirkan, segera membuka aplikasi SIBUBA (Sistem Informasi Ibu dan Bayi) untuk mengecek status kehamilan pasiennya itu. Ia menemukan bahwa Sayuti yang sedang hamil tua merupakan ibu hamil dengan risiko tinggi karena menderita penyakit tekanan darah tinggi.

“Pada saat itu juga saya meminta kader dan aparat desa untuk membawa Bu Sayuti langsung ke Puskesmas Wringin,” tutur Apriatin yang sudah 10 tahun melayani sebagai bidan di Desa Jatisari. Kepala Desa Jatisari, Muhammad Yasin bersama kader Posyandu datang ke rumah Sayuti untuk mengantarnya ke puskesmas. Setelah mendapat pelayanan di puskesmas, Sayuti dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. H. Koesnadi Bondowoso.

SIBUBA adalah sistem pendataan dan pemantauan ibu hamil dan ibu bersalin. Data-data yang dikumpulkan mencakup data kesehatan ibu hamil, riwayat persalinan sebelumnya, riwayat vaksinasi, dan penyakit bawaan yang diderita. Sistem berbasis Android ini membantu bidan desa dan puskesmas memetakan risiko komplikasi kehamilan. Sistem ini juga membantu proses pendampingan ibu hamil melalui program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K.

Inovasi ini berawal dari Program Sinergi Total Pencegahan Bersalin di Dukun Bayi dan Selamatkan Ibu (STOP BERDUKA) yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu dan bayi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Titik Erna Erawati menyatakan bahwa angka kematian ibu melahirkan (AKI) di kabupaten Bondowoso memang cukup tinggi.

“AKI di Bondowoso rata-rata lebih tinggi dari AKI di Provinsi Jawa Timur,” terangnya. “Misalnya di tahun 2018, AKI di Bondowoso mencapai 187 per 100.000 kelahiran. Sementara AKI Provinsi Jawa Timur 91 per 100.000 kelahiran,” tutur Titik.

SIBUBA adalah sistem pendataan dan pemantauan ibu hamil dan ibu bersalin. Data-data yang dikumpulkan mencakup data kesehatan ibu hamil, riwayat persalinan sebelumnya, riwayat vaksinasi, dan penyakit bawaan yang diderita.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sebelumnya telah memprakarsai berbagai terobosan untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. “Namun upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil menurunkan angka kematian ibu karena belum tersedianya data akurat guna mendukung pemantauan aktif terhadap kondisi ibu hamil, khususnya yang berisiko tinggi,” jelas Titik lagi.

Titik menjelaskan bahwa sebelum ada SIBUBA, untuk melakukan kajian kasus kematian ibu atau bayi, kabupaten harus menunggu kronologi dari Puskesmas, yang kemudian dibahas setiap 1 hingga 3 bulan dalam minilokakarya puskesmas.

Bidan pun harus melakukan rekapitulasi data secara manual terlebih dahulu sehingga informasi yang disampaikan menjadi kurang mutakhir. Apriatin menuturkan betapa ia harus menghabiskan waktu berhari-hari untuk membuat analisa kasus dengan kemungkinan kekeliruan mencapai 20 hingga 30 persen. “Dengan SIBUBA, data menjadi lebih valid dan lebih cepat karena data di-input real time dan sudah terekap(itulasi) sehingga lebih mudah untuk dianalisis,” tutur Apriatin.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso pun bekerja sama dengan program KOMPAK, sebuah program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia untuk mewujudkan aplikasi ini pada tahun 2018.

KOMPAK mendampingi Pemkab Bondowoso melakukan serangkaian koordinasi dan Focus Group Discussion untuk menentukan jenis data dan calon pengguna aplikasi ini, merumuskan pembuatan aplikasi bersama programmer serta melakukan uji coba penggunaannya ke 13 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Bondowoso, termasuk di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Jatisari tempat Apriatin sehari-harinya memberi pelayanan kesehatan, yang adalah wilayah kerja Puskesmas Wringin.

“Kita cukup masukanNIK (Nomor Induk Kependudukan), maka akan keluar data identitas warga secara lengkap. Dari situ kita sudah terbantu untuk melihat usia ibu dan jarak dengan persalinan sebelumnya. Selain itu karena berbasis NIK maka tidak ada potensi salah data,” terang Apriatin.

“Di aplikasi ini juga tersedia fitur perencanaan persalinan untuk persiapan ketika ibu hamil akan melakukan persalinan, seperti akan lahir di mana, calon pendonor darahnya siapa, kendaraan yang digunakan ke tempat melahirkan apa, dan juga dana apa yang akan dipakai untuk melahirkan nanti,” jelas Apriatin.

“Dengan adanya aplikasi ini sudah ada perencanaan persalinan mulai dari ibu mengetahui bahwa dirinya hamil,” tuturnya. Sebaliknya, bidan desa juga dapat memasukkan pelayanan apa saja yang telah diberikan kepada ibu hamil sampai masa nifas selesai.

Upaya ini mendapatkan sambutan dari penerima manfaat aplikasi seperti Sayuti. “Berarti Bondowoso sudah maju karena sudah ada aplikasi ibu hamil yang bisa dilihat dari HP,” respon ibu dua anak ini ketika diberi tahu akan adanya aplikasi yang datanya bisa dilihat oleh kepala desa, camat hingga bupati.

Namun upaya penggunaan aplikasi tidaklah selalu berjalan mulus. Bekerja di area desa yang susah sinyal terutama saat musim hujan dan mati lampu membuat Apriatin sering terkendala dalam membuka aplikasi ketika akan memasukkan data. “Ponkesdes Jatisari juga belum dilalui kabel Telkom jadi belum bisa memasang jaringan wifi,” tuturnya. Ia harus menunggu sinyal stabil atau menumpang wifi di balai desa dan puskesmas untuk memasukkan data.

Kendatipun begitu, Apriatin tetap merasa manfaat aplikasi lebih besar dibandingkan kendala yang dihadapi. “Karena berbasis Android, jadi tidak perlu membawa “kohort” ke mana-mana,” tutur Apriatin mengacu pada lembaran-lembaran formulir kesehatan ibu yang biasanya diisi oleh bidan secara manual. 

Bentuk aplikasi mempermudah akses data ibu hamil di mana saja dan kapan saja bagi Apriatin yang juga melakukan kegiatan Posyandu di tiga pos setiap bulan pada minggu kedua serta melakukan kunjungan rumah dan pelayanan parenting di PAUD Raudhotul Athfal (RA) untuk anak prasekolah.

Data SIBUBA juga dapat diakses oleh kepala desa, kecamatan, puskesmas, dan pemerintah kabupaten sebagai basis perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bondowoso. Data ibu hamil beserta risikonya dalam SIBUBA disampaikan ke kepala desa dan dibahas dalam forum perencanaan pembangunan. “Lewat forum tersebut, ditentukan bagaimana penandaan untuk ibu hamil, persiapan rujukan bagi ibu hamil yang berisiko tinggi dan sangat tinggi, menggunakan transportasi apa, juga proses untuk persiapan donor darah,” tutur Titik.

Data tersebut kemudian digunakan untuk revitalisasi program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sehingga ada pendampingan dari masyarakat untuk ibu hamil terutama yang berisiko tinggi atau sangat tinggi. “Tidak ada lagi istilah terlambat merujuk atau terlambat mendapat pertolongan,” tandas Titik.

Pada 2019, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengalokasikan anggaran untuk Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebesar Rp 270 juta atau meningkat 15 persen dari anggaran 2018. “Ini karena kita sudah memiliki data yang akurat tentang kondisi ibu hamil di Kabupaten Bondowoso sehingga pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan,” pungkas Titik.

Hasilnya, terjadi penurunan angka kematian ibu di Bondowoso, dari 19 ibu di tahun 2018 menjadi 14 ibu di tahun 2019. Namun demikian, angka tersebut meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 19 ibu. Pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya frekuensi pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Kini, 214 bidan desa di Kabupaten Bondowoso sudah menggunakan SIBUBA dengan harapan dapat mengurangi angka kematian ibu di tahun yang akan datang.

Berbagai fitur terus ditambahkan pada aplikasi SIBUBA, seperti data anak di bawah 2 tahun. “Rencananya ada pengembangan sehingga data SIBUBA dapat dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Sosial (Dinsos) dan RSU,” tutur Titik.

Misalnya sebagai basis penyediaan alat kontrasepsi bagi ibu nifas oleh DPPKB,  atau persiapan awal kebutuhan ibu hamil di RSU jika ibu hamil yang berisiko tinggi dirujuk ke RSU. Sementara Dispendukcapil dapat memetakan kebutuhan akta kelahiran dan Dinsos dapat memastikan ibu hamil yang tidak mampu dan tidak punya jaminan kesehatan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar dapat menerima bantuan sosial pemerintah.

Pada pertengahan Januari 2020, Sayuti melahirkan anak keduanya di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso. “Alhamdulillah proses kelahiran anak saya berjalan lancar,” tutur Sayuti. Berkat SIBUBA, bidan desa seperti Apriatin dapat senantiasa mengawal proses melahirkan warga Bondowoso dengan risiko tinggi seperti Sayuti.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Jurus Jitu Kabupaten Pekalongan Tekan Kemiskinan

Untuk mempermudah proses pengumpulan dan analisis data serta penentuan intervensi yang akurat, “Laboratorium Kemiskinan” memanfaatkan aplikasi SEPAKAT.

Cerita Perubahan
Keperantaraan Pasar Bantu Tingkatkan Kesejahteraan Petani Biofarmaka

Mulyono (60), petani jahe merah asal Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek menaruh asa pada ikhtiarnya menjadi petani binaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sar...

Cerita Perubahan
Membangun Roh Program PROSPPEK

“Kami percaya data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK Plus ini akurat dan selalu diperbaharui karena dikelola oleh kader kampung setempat sehingga bisa menjadi das...

Menghadapi

COVID-19