Publikasi > Catatan Kebijakan

Peran Perguruan Tinggi dalam Mengawal Penerapan SEPAKAT untuk Peningkatan Efektivitas Penurunan Kemiskinan di Daerah

Author: Admin
Published: 10/01/2018

Seri Kertas Kerja KOMPAK Nomor 4:
Program pengurangan kemiskinan terus dilakukan, namun jumlah masyarakat miskin dan kesenjangan masih tinggi. Tingkat kemiskinan memang telah turun dari 17,75 persen pada 2006 menjadi 10,70 persen tahun 2016. Angka ini setara dengan penurunan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dari 39,3 juta (2006) menjadi 27,76 juta (2016), yang menandakan masih besarnya jumlah orang miskin di Indonesia. Tingkat kesenjangan (Gini Ratio) pendapatan antarkelompok juga membesar, dari 0,376 (2007) menjadi 0,394 (September 2016). Dari jumlah masyarakat miskin ini, lebih dari 63 persen, atau 17,28 juta penduduk tinggal di perdesaan.

Berbagai instrumen telah dibangun oleh pemerintah Indonesia untuk membantu pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan penurunan kemiskinan. Salah satunya adalah sistem pro poor planning budgeting and monitoring (P3BM) untuk membantu pemda memetakan kemiskinan, menyusun program dan anggaran serta mengarahkan program pembangunan sesuai dengan identifikasi dari peta kemiskinan.

Pemerintah juga membangun sistem informasi terpadu (SIMPADU), yakni suatu sistem perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan untuk PNPM. Program ini mampu membantu pemerintah mengalokasikan dana PNPM sesuai kondisi dan keinginan masyarakat lokal. Kedua sistem (P3BM dan SIMPADU) yang juga berisi instrumen elektronik sudah disatukan ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan analisis kemiskinan terpadu (SEPAKAT), yang di dalamnya masih memanfaatkan tools yang digunakan dalam P3BM dan SIMPADU.

SEPAKAT telah diujicobakan di Pacitan dan Bantaeng, dan telah terbukti mampu membantu pemda dalam mensinergikan berbagai program dan mengarahkan kegunaan program langsung kepada para penerima manfaat. Dengan demikian alat ini dapat digunakan oleh pemda untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di semua wilayah dan setiap anggota masyarakat di daerah tersebut. Hal ini merupakan langkah penting untuk menjalankan semangat Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu no one left behind.

Tidak berhenti di situ, SEPAKAT pun terus mengalami perbaikan dalam prosesnya. SEPAKAT masih perlu dimatangkan dan disebarluaskan manfaat dan kegunaannya. Penerapan secara konsisten dan berkesinambungan sangat dibutuhkan guna meraih mendapatkan hasil penurunan kemiskinan secara efektif. Untuk itu, disarankan untuk menempatkan SEPAKAT tidak hanya di pemda, namun juga di perguruan tinggi setempat menghindari bias yang sering terjadi di kalangan birokrasi. Selain itu, pelibatan perguruan tinggi adalah untuk mengembangkan penggunaan SEPAKAT sesuai dengan kondisi daerah. Keuntungan lain yang diperoleh pemerintah ialah mereka memiliki lembaga yang dapat memberikan feedback secara obyektif untuk penyempurnaan langkah dan kebijakan penurunan kemiskinan.

WP_SEPAKAT_0109.pdf
Unduh

Publikasi Lainnya

Publikasi > Catatan Kebijakan
Panduan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kabupaten Lombok Timur

Panduan ini berisi langkah-langkah praktis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa secara prosedural, partisipatif, inklusif dan berorientasi pada penanggulangan kemiski...

Publikasi > Catatan Kebijakan
Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa

Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa ini adalah rujukan bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mewujudkan prinsip transparansi dan a...

Publikasi > Catatan Kebijakan
Panduan Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Belajar Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Panduan ini dapat digunakan oleh camat sebagai acuan untuk mengoptimalkan peran kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Panduan ini juga bertuj...

Menghadapi

COVID-19