Cerita Perubahan

PRG Membawa Warga Aceh Sadar Dokumen Kependudukan

Author: KOMPAK
Published: 05/01/2022

Perjuangan Petugas Registrasi Gampong (PRG) di Bireuen, Aceh, turun ke lapangan mengedukasi masyarakat membuahkan hasil. Berkat KOMPAK, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) dan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) ini, warga Bireuen kini sudah paham pentingnya dokumen kependudukan. Mereka juga dapat menikmati berbagai program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kelengkapan data juga dapat digunakan untuk menyusun anggaran gampong dengan lebih tepat sasaran.


“Maaf, nggak ada orang di rumah,” demikian jawaban dari balik pintu rumah yang sering diterima oleh Uswatun Khairat saat menjalankan pekerjaannya sebagai Petugas Registrasi Gampong (PRG) di Gampong Blang Kuta Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen. Padahal, perempuan yang mulai menjadi PRG sejak tahun 2017 ini, hanya ingin membantu warga untuk mengurus dokumen kependudukan.

Saat itu, warga memang belum memahami manfaat dokumen kependudukan. “Orang gampong yang sudah punya Kartu Keluarga (KK), ada yang menggunakannya untuk alas gorengan karena dianggap tidak penting,” tutur Uswatun. Selain itu, data dalam dokumen yang dimiliki juga belum tentu akurat. “Bisa berbeda nama anggota keluarga di KK yang dimiliki dengan yang sebenarnya,” Uswatun memberi contoh.

“Orang gampong yang sudah punya Kartu Keluarga (KK), ada yang menggunakannya untuk alas gorengan karena dianggap tidak penting," ungkap Uswatun, perempuan yang mulai menjadi PRG sejak tahun 2017.

Padahal, dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK dan akta kelahiran merupakan basis identifikasi penduduk untuk dapat dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian menjadi acuan daftar penerima bantuan dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Akibatnya, pembagian bantuan seringkali tidak tepat sasaran. “Jika ada yang bertanya tentang proses pembagian PKH, mereka hanya diberi penjelasan bahwa semua diatur dari pusat,” jelas Uswatun.

Itulah sebabnya Uswatun menyambut baik ketika Gampong Blang Kuta Dua Meunasah menjadi satu dari enam gampong di Kecamatan Simpang Mamplam yang menjadi gampong percontohan program Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) melalui fasilitator Adminduk gampong yang di Aceh dikenal sebagai PRG di tahun 2017. PRG adalah buah kerja sama PUSKAPA UI, PKPM beserta KOMPAK, program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia.

Dengan dokumen kependudukan yang lengkap, warga dapat mengakses pelayanan dasar dan program lainnya yang disediakan pemerintah, sehingga dapat mendorong penanggulangan kemiskinan.

PRG memfasilitasi warga yang ingin mengurus dokumen kependudukan, termasuk menyediakan layanan jemput bola ke rumah warga miskin dan rentan (foto diambil sebelum pandemi).

PRG bertugas membantu warga melengkapi dokumen kependudukan dengan mengumpulkan persyaratan, menjemput bahkan mengantarkan dokumen ke rumah warga yang memerlukan. Dengan dokumen kependudukan yang lengkap, warga dapat mengakses pelayanan dasar dan program lainnya yang disediakan pemerintah, sehingga dapat mendorong penanggulangan kemiskinan.

Keuchik (Kepala Gampong) Gampong Blang Kuta Muesanah, Fakhrizal memilih Uswatun sebagai PRG setelah melihat kegigihan dan kesediaannya membantu program gampong. Awalnya, Uswatun dan orang tuanya sempat ragu karena saat itu Uswatun tengah menyelesaikan pendidikan sarjana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Namun melihat kondisi masyarakat yang tidak paham pentingnya dokumen kependudukan, Uswatun akhirnya menyanggupi.

Perempuan yang saat itu berusia 25 tahun ini segera turun ke lapangan. Ia berkunjung dari pintu ke pintu meminta warga memperlihatkan dokumen kependudukan mereka untuk verifikasi kesamaan data, sekaligus menawarkan jika mereka belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

Ia berjalan kaki hingga 2,5 jam lamanya untuk berkeliling kampung maupun membantu gampong-gampong lain di Kecamatan Simpang Mamplam setiap pagi dan sore hari. Minimal ia harus datang tiga kali ke rumah warga, di mana dalam setiap kunjungan ia harus menghabiskan waktu satu jam untuk memberikan penjelasan. Uswatun menyelingi kegiatan dengan mengajar TK setiap jam dua siang, serta mengajar pesantren di malam hari.

“Saya sering diusir karena kebiasaan warga miskin sering kena tipu oleh oknum-oknum tertentu dengan mengiming-imingi bantuan sehingga warga tidak mudah memberikan dokumen kependudukan. Kadang mereka setuju untuk memperlihatkan dokumen yang dimiliki, tapi saya harus memberi mereka sejumlah uang,” cerita Uswatun.

Pernah dalam satu kunjungan ke rumah salah seorang warga, Uswatun menemukan bahwa nama anak dalam akta kelahiran yang dimiliki berbeda dengan KK serta ijazah kelulusan SD. Namun Uswatun malah menerima bentakan. “Saya sudah lama hidup di sini tidak ada yang bilang data saya salah, mengapa kamu datang-datang bilang saya salah?” tutur Uswatun menirukan.

PRG juga melakukan sosialisasi kepada warga tentang pentingnya memiliki dokumen identitas hukum.

Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Uswatun untuk memberikan pelayanan. “Semakin dibentak, semakin saya menjadi lembut dan tetap bujuk untuk menjelaskan pentingnya sinkronisasi data,” ujar Uswatun tentang taktiknya dalam menjalankan tugas.

Ia pun memaparkan bahwa akta kelahiran yang salah tersebut perlu diperbaiki karena dapat menimbulkan kesulitan di masa datang ketika anak masuk SMP atau perlu menerima bantuan. “Ibu itu malah meminta bantuan ke saya sebelum memperbaiki akta,” tuturnya. Uswatun kembali menjelaskan bahwa bantuan itu bukan datang darinya, melainkan dari pemerintah yang dapat memberikan bantuan berdasarkan data kependudukan yang tercatat.

Meskipun masih tetap menerima penolakan, Uswatun tetap menawarkan bantuan dengan memberi nomor kontaknya dan menginfokan bahwa ia bisa ditemui di kantor keuchik setiap Jumat dan Minggu.

“Jam 12 malam di hari yang sama, tiba-tiba dia datang mengetuk pintu, mendatangi rumah saya, minta tolong untuk diurus pembetulan akta lahir anaknya,” tutur Uswatun sambil tertawa. Rupanya setelah kunjungan Uswatun, warga yang masih merupakan kerabat Uswatun tersebut mencari tahu perihal persyaratan masuk SMP dan menemukan bahwa ijazah dan akta kelahiran yang sinkron diperlukan untuk pendaftaran.

Perlahan, masyarakat mulai menerima keberadaan PRG. “Alhamdulilah, setelah setahun penuh, mereka mengerti,” tutur perempuan yang kini tengah menantikan anak pertamanya itu. Masyarakat juga mulai merasakan manfaat kelengkapan dokumen seperti dapat mengakses PKH. “Jika data sinkron, maka dapatlah bantuan,” Uswatun menjelaskan pada warga.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong pada tahun 2020 juga semakin meningkatkan antusiasme warga mengurus kelengkapan dokumen. “Lebih wow lagi! Jika pada tahun 2017 ada yang menolak diurus KK-nya, kini mereka mau dibantu agar punya KK baru,” cerita Uswatun.

Kini, seluruh warga Gampong Blang Kuta Dua Meusanah sudah paham pentingnya dokumen kependudukan.

“Orang sudah mengerti semua, kalau sudah umur 17 tahun wajib punya KTP. Mereka jalan sendiri ke kantor gampong, mengakses berkas dibantu PRG,” tutur Kasmiyati Amirin, salah seorang warga Gampong Blang Kuta Dua Meunasah. Tiga anaknya yang sudah menginjak usia SMA telah memiliki KTP.

Proses mengurus dokumen pun menjadi lebih mudah. “Dulu, masyarakat harus bolak-balik ke kantor camat atau ke kabupaten untuk bertanya persyaratan dokumen, melengkapi persyaratan, dan memperbaiki dokumen yang salah,” tutur Fakhrizal,, “Jarak gampong dan kabupaten memakan waktu kurang lebih satu jam perjalanan dan prosesnya bisa seminggu atau lebih lama,” tambahnya lagi.

Akibatnya, banyak warga yang memilih menggunakan jasa calo. “Ada calo yang hanya meminta nama atau membantu mengisikan formulir. Akibat proses yang alakadarnya ini, banyak data kependudukan seperti nama dan tempat tanggal lahir yang keliru karena calo hanya mengejar dokumen selesai,” tutur Fakhrizal.

Sedangkan kini, masyarakat tinggal melengkapi formulir dan dokumen persyaratan yang diberikan PRG. “PRG-lah yang kemudian membawa dokumen aplikasi tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten, biasanya 2 kali dalam seminggu,” jelas Fakhrizal. Ketika dokumen sudah jadi, PRG akan mengantar dokumen tersebut ke masyarakat atau menelpon masyarakat untuk mengambil di kantor gampong.

“Dokumen selesai lebih cepat dan tidak butuh butuh biaya,” Kasmiyati membandingkan proses yang dilaluinya dalam mengurus KTP melalui PRG dan lewat calo, yang biasanya merupakan orang dari luar gampong yang menawarkan jasa mengurus dokumen. “Perlu dokumen seminggu harus selesai dan dikumpulkan di sekolah, PRG cepat siap,” ujar perempuan berusia 48 tahun ini mencontohkan. Kini, Kasmiyati tidak pernah lagi menjumpai para calo itu di gampongnya.

Wajah bahagia warga Gampong Blang Kuta Dua Meunasah yang terbantu dengan kehadiran PRG di Kabupaten Bireuen (foto diambil sebelum pandemi).

Data kependudukan yang akurat juga dapat digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB Gampong). “Pengalokasian anggaran untuk pemberdayaan dan program-program sosial seperti untuk balita, posyandu, ibu hamil, ditetapkan dari data yang dikumpulkan di level gampong sehingga program tepat sasaran dan efektif,” tutur Fakhrizal.

Hingga pertengahan 2021, PRG telah diadopsi oleh 609 gampong di 8 kecamatan di Bireuen. Kehadiran Perbup 14/2018 juga menjamin keberlangsungan program dengan memberikan payung hukum untuk pelibatan PRG sekaligus memastikan ketersediaan anggarannya.

Dengan dukungan dari dana gampong, Camat Simpang Mamplam, Mursyidi, menyampaikan angka kepemilikan dokumen kependudukan di wilayahnya meningkat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bireuen. “Cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Bireuen meningkat dari 45% di tahun 2017, meningkat menjadi 89% di tahun 2021 atau melampaui target nasional,” jelas Mursyidi.

Hingga pertengahan 2021, PRG telah diadopsi oleh 609 gampong di 8 kecamatan di Bireuen.

Uswatun pun berharap bahwa program PRG terus berkembang dan meluas cakupannya karena dapat menjawab kesulitan masyarakat Aceh dalam pengurusan Adminduk. “Semoga lahir PRG yang semakin luar biasa, yang terus berjuang, hingga seluruh Aceh menjadi sadar pentingnya dokumen kependudukan,” tutup Uswatun.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Asa dari PTPD untuk Desa

Sembilan dari dua belas desa di Kecamatan Belik acapkali terlambat mengesahkan RKP Desa dan APB Desa. Padahal kedua dokumen tersebut menjadi kunci utama bagi desa, agar dapat melay...

Cerita Perubahan
Klinik Gampong: Memberdayakan Aparatur Gampong, Memberdayakan Masyarakat

Dulu, koordinasi dan konsultasi aparatur gampong dengan pemerintah kabupaten terkendala karena letak geografis. Namun situasi telah jauh berbeda, aparatur gampong kini dapat menyel...

Cerita Perubahan
Muni’ah dan Para Migran yang Akhirnya Beroleh Bansos

Keterbatasan tenaga, biaya, dan pengetahuan, membuat para warga pendatang merasa tidak perlu mendaftarkan status kependudukannya. Namun, tanpa mereka sadari hal itu membuat mereka...

Menghadapi

COVID-19