Artikel

Pembelajaran Lintas Wilayah Tentang Otonomi Khusus (OTSUS) antara Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat

Author: Admin
Published: 30/01/2018

Perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan kunjungan ke Banda Aceh dan Calang, Aceh Jaya selama dua hari penuh pada tanggal 22-24 Januari 2018. Kunjungan ini dilakukan guna berbagi pengalaman mengenai implementasi kebijakan otonomi khusus (OTSUS) dan memulai kerja sama untuk meningkatkan dampak kebijakan tersebut. Tiga kabupaten dari Papua yang akan ikut serta dalam acara tersebut adalah Jayapura, Lanny Jaya dan Paniai.

Kegiatan pembelajaran lintas wilayah ini bertujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia mengoptimalkan penggunaan dana OTSUS untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Kegiatan ini difasilitasi oleh Pemerintah Australia, melalui program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan).

Minister Counsellor Kedutaan Besar Australia, Ibu Fleur Davies, mengatakan kunjungan ini akan memberi kesempatan bagi ketiga provinsi berbagi cara-cara inovatif untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan bantuan sosial.

"Dana OTSUS harus digunakan secara efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memajukan pembangunan di kabupaten-kabupaten paling tertinggal dan terpencil," kata Ibu Fleur Davies.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan. Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP., yang turut mendampingi Fleur Davies pada kunjungan tersebut, mengatakan bahwa kesenjangan wilayah hanya dapat diatasi jika wilayah tertinggal mendapatkan perhatian khusus.

Dr. Ir. Taufik juga merasa senang bahwa ketiga provinsi bisa saling belajar satu sama lain untuk meningkatkan pelaksanaan otsus di masing-masing wilayah mereka. Pada tahun 2018, Provinsi Aceh akan menerima Rp 8 triliun dana otsus, sementara Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing akan menerima Rp 8 triliun dan Rp 4 triliun.

"Pemerintah Australia senang karena KOMPAK mendukung perbaikan tata kelola dan pemanfaatan keuangan daerah seperti dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID) dan dana otsus untuk perbaikan layanan dasar di ketiga provinsi otsus, termasuk di beberapa kabupaten terpencil di sana" tambah Ibu Fleur Davies.

Di ketiga provinsi, KOMPAK memperkuat kolaborasi lintas sektoral dan meningkatkan pembangunan desa untuk memperbaiki akses dan mutu layanan kesehatan serta pendidikan. Di Papua dan Papua Barat, KOMPAK bekerja di 205 desa yang mencakup 181 Sekolah Dasar, 29 Puskemas dan 24 kecamatan, yang terletak di 10 kabupaten. Di Aceh, KOMPAK bekerja di 18 desa, 3 kecamatan dan 3 kabupaten.

Rombongan dari pemerintah Provinsi Papua juga melakukan kunjungan ke Calang, Aceh Jaya, di mana Program Asistensi Lanjut Usia Risiko Tinggi (ASLURETI) diterapkan oleh pemerintah kabupaten. Mereka juga berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para penerima manfaat program ASLURETI tersebut. Sementara rombongan dari pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Zainal Abidin dan berdialog langsung dengan jajaran pengurus guna mempelajari Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang dibiayai dengan dana otsus.

Pada Akhir November 2017, Pemerintah Papua meluncurkan Program Perlindungan Sosial untuk orang asli Papua, BANGGA PAPUA (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera), di mana KOMPAK dan MAHKOTA, dua program yang didanai oleh Pemerintah Australia, ikut terlibat dalam perancangannya.

Artikel Aktivitas Lainnya

Artikel
Menuju Desa Berdaulat, Melalui Peran Perempuan Yang Kuat

Sejak tahun 2014, PEKKA bersama KOMPAK dan MAMPU memang secara intensif telah melakukan berbagai inisiatif untuk memperkuat perempuan pemimpin di desa

Artikel
Memampukan Perempuan Papua Lewat BANGGA Papua

Perempuan memegang peran kunci dalam program BANGGA Papua. Ibu/wali anak dinilai sebagai orang yang paling tahu kebutuhan anak, termasuk kebutuhan gizi dan kesehatannya.

Artikel
Menjadi Warga Sebenarnya: Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima meluncurkan inovasi Pelayanan Adminduk untuk Masyarakat Miskin dan Marginal pada bulan Juni 2018.

Menghadapi

COVID-19