Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan

Panduan Universitas Membangun Desa

Author: KOMPAK
Published: 02/06/2021

KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan, Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) memprakarsai model Universitas Membangun Desa (UMD) sebagai upaya untuk mengoptimalkan program KKN. Model pelaksanaan KKN berubah dari yang sebelumnya dinilai tidak memiliki fokus, menjadi KKN Tematik, dimana mahasiswa bersama desa membangun sesuai potensi dan kebutuhannya. KKN Tematik diharapkan dapat menciptakan sebuah hasil nyata di masyarakat di berbagai bidang, seperti pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya dan dapat dioptimalkan untuk menjadi alternatif pendampingan pelaksanaan program-program pemerintah untuk hasil yang lebih baik. Melalui program ini, potensi dan sumber daya yang ada diintegrasikan untuk memberikan dampak yang lebih optimal untuk desa, komunitas, dan pemerintah lokal.

Unduh Pratinjau
2020_Panduan Universitas Membangun .pdf

Publikasi Lainnya

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Pedoman Teknis LABKD Nusa Tenggara Barat

Pedoman Teknis ini berisi konsep dan tahapan bagi pemerintah daerah (Pemda) di Nusa Tenggara Barat dalam mengimplementasikan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan D...

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) Tingkat Kecamatan

Rapat Koordinasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) Tingkat kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan tingkat kecamatan untuk memastikan efe...

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Panduan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa

Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) adalah fasilitasi layanan adminduk dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Merujuk pada Pasal 19 Undang-...

Menghadapi

COVID-19