Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan

Panduan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa

Author: KOMPAK
Published: 24/11/2021

KOMPAK mendorong agar masyarakat desa bisa memiliki dokumen adminduk sehingga masyarakat desa bisa menikmati layanan publik dan menjadikan pemerintah desa bisa mewujudkan pelayanan dokumen adminduk secara berkualitas. Inisiatif ini dimulai dengan penerapan Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) yaitu fasilitasi layanan adminduk dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.

Guna mendorong perluasan LABKD ke seluruh daerah ini maka disusunlah panduan perencanaan dan penganggaran LABKD di desa. Secara khusus tujuan penyusunan panduan ini yaitu:

1. Melakukan edukasi kepemerintah desa terkait upaya percepatan dokumen kependudukan melalui LABKD

2. Menyajikan upaya perencanaan dan penganggaran yang dibutuhkan pemerintah desa untuk pelaksanaan LABKD.

3. Menyajikan skenario pembiayaan untuk LABKD bagi pemerintah desa.


Unduh Pratinjau
2021_Panduan Perencanaan dan Pengan.pdf

Publikasi Lainnya

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Pedoman Teknis LABKD Nusa Tenggara Barat

Pedoman Teknis ini berisi konsep dan tahapan bagi pemerintah daerah (Pemda) di Nusa Tenggara Barat dalam mengimplementasikan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan D...

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) Tingkat Kecamatan

Rapat Koordinasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) Tingkat kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan tingkat kecamatan untuk memastikan efe...

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Panduan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa

Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) adalah fasilitasi layanan adminduk dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Merujuk pada Pasal 19 Undang-...

Menghadapi

COVID-19