Cerita Perubahan

Muni’ah dan Para Migran yang Akhirnya Beroleh Bansos

Author: KOMPAK
Published: 17/12/2021

Banyak warga Desa Tengah, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, berasal dari keluarga pendatang –terutama dari Lombok. KTP dan KK lama yang tak diganti setelah migrasi dan lokasi mukim di tengah pelosok yang saling berjauhan membuat mereka kesulitan mengajukan bantuan sosial. Inisiatif Kepala Desa yang didukung KOMPAK, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, dan para pemangku kepentingan lainnya memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan dan akhirnya membuka jalan bagi mereka untuk mengakses berbagai jenis bantuan pemerintah.

Warga lansia di Sumbawa sempat kesulitan mengakses bantuan pemerintah karena sudah tidak sanggup mengurus status kependudukannya di Dinas Dukcapil. setempat.

Rumah kecil berdinding batu-bata merah tanpa plester itu luasnya hanya 24 meter persegi. Tidak ada tembok pemisah. Hanya sehelai kain lusuh yang jadi pembatas antara dapur, ruang tidur, dan ruang tamu. Jendelanya berupa papan-papan yang dilubangi sementara lantainya semen kasar. Di rumah yang berlokasi di Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat inilah Muni’ah (45) menghabiskan hari-harinya bersama sang suami dan keempat buah hatinya.

Muni’ah tinggal di rumah untuk mengurus keempat buah hatinya. Salah seorang putranya yang berusia tiga tahun menderita hidrosefalus dan tak pernah dibawa berobat karena ketiadaan biaya. Suaminya, Hasanuddin (43), mengolah sawah tadah hujan milik keluarga dengan penghasilan yang tak cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga terpaksa berhutang pada rentenir. 

Muni'ah tak tahu bahwa mereka bisa menerima bantuan asalkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Muni’ah bingung mengapa keluarganya tak kunjung menerima bantuan pemerintah sementara tetangga yang anaknya lebih sedikit justru mendapat modal usaha dan bantuan kesehatan. Ia tak tahu bahwa mereka sebetulnya bisa menerima bantuan asalkan memiliki dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Kondisi keluarga Muni’ah yang serba memprihatinkan bukannya tak pernah mendapat perhatian sama sekali. Heru Prahara (45), Kepala Dusun Tengah, pernah menyampaikannya pada Dinas Sosial. Namun saat itu mereka hanya mendata dan menginformasikan bahwa Muni’ah dan keluarganya baru bisa menerima bantuan jika telah memiliki dokumen kependudukan.

Sebelum 2018, mengurus dokumen penduduk bukanlah perkara mudah. Warga harus menyambangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa, di Kota Sumbawa Besar yang berjarak 52 kilometer dari Desa Tengah.

Proses mengurus dokumen kependudukan memang gratis. Namun warga harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membiayai transportasi ke Disdukcapil.

Proses mengurus dokumen kependudukan memang gratis. Namun warga harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membiayai perjalanan. Bis PP Desa Tengah–Sumbawa Besar memakan ongkos Rp25.000–35.000 dengan total waktu tempuh dua jam ditambah ojek dari terminal ke Kantor Disdukcapil Rp15.000 sekali jalan. Belum lagi konsumsi Rp50.000 untuk membeli makan atau kebutuhan di jalan. Jumlah ini sangat memberatkan warga Desa Tengah seperti Muni’ah yang sehari-harinya sudah sulit memenuhi kebutuhan pokok.

“Banyak pula pendatang dari Pulau Lombok yang tidak mengajukan surat pindah dari tempat asalnya sehingga dokumen kependudukan mereka tidak diperbaharui. Belum lagi rata-rata mereka tinggal di pelosok kebun atau hutan yang letaknya saling berjauhan. Akibatnya, mereka tidak dapat mengajukan bantuan sosial,” papar Kepala Desa Tengah, Rahim (52).

Rahim tak lantas pasrah. Ia terus mencari jalan membantu warganya. Semangatnya terpantik ketika akhirnya ia mendengar sejumlah cerita positif dari Kepala Desa Jorok, Motong, dan Pukat terkait Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD).

Mendengar kesuksesan sistem layanan adminduk LABKD dari desa tetangga, Kepala Desa Tengah mulai menerapkan program serupa, yang melibatkan petugas lintas sektor sebagai fasilitator.

Pokja Adminduk membantu para warga rentan
merekam data biometrik yang diperlukan untuk mengakses program bantuan sosial.

Pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa bekerja sama dengan KOMPAK untuk memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan bagi warga tiga desa tersebut. Kerjasama layanan adminduk yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, puskesmas, bidan desa, kader posyandu, dan tenaga pendamping sosial.

Tertarik menerapkan program serupa, Rahim segera berkonsultasi dengan KOMPAK dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. Awal 2018, Rahim bersama KOMPAK dan LPA NTB melangsungkan pertemuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, kepala dusun, kader Posyandu, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membentuk Kelompok Kerja Administrasi Kependudukan (Pokja Adminduk).

Pembentukan Pokja Adminduk merupakan buah dari terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Nomor 24/2018 tentang “Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, Sistem Layanan Terpadu dan Desa/Kelurahan”. Lahirnya aturan yang kemudian berubah menjadi Peraturan Bupati 51 tahun 2019 ini tak lepas dari peran KOMPAK.


KOMPAK memfasilitasi pembentukan Pokja Adminduk melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa.


Perbup tersebut dilengkapi Perbup Kabupaten Sumbawa Nomor 11/2018 tentang “Kewenangan Desa Berdasarkan Hak dan Asal Usul” yang memberikan wewenang pada desa untuk mendata penduduknya melalui Petugas Pencatatan Kependudukan Desa (PPKD). Artinya, warga tak perlu lagi buang waktu dan ongkos ke Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa untuk mengurus dokumen kependudukan.

“Kami juga menyiapkan layanan khusus bagi PPKD di kantor Dinas Dukcapil serta membuat grup WhatsApp bersama PPKD dan Pokja Adminduk seluruh desa di Kabupaten Sumbawa demi mempermudah komunikasi, diskusi, dan koordinasi. Tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan adminduk,” terang Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa periode 2016–2019, Zulqifli (55).  

Berbekal harapan besar membantu warga desa yang membutuhkan, pembentukan Pokja Adminduk Desa Tengah berlangsung sangat lancar. Lenny Agustina (35) terpilih sebagai ketua sementara, Mastari (47) yang merupakan anggota BPD, menjabat sebagai wakil ketua Pokja Adminduk.

Pokja Adminduk mendatangi langsung warga yang belum memiliki dokumen kependudukan terutama mereka yang tinggal di dusun-dusun terpencil, penyandang disabilitas, dan para lansia. Selain mendata dan menyosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan, Pokja Adminduk juga mengumpulkan berkas-berkas yang disyaratkan untuk mengurus dokumen kependudukan.

“Rumah kami didatangi Ibu Lenny. Ia bertanya apakah kami sudah punya KTP dan KK. Katanya, itu diperlukan kalau kami ingin mendapatkan bantuan pemerintah,” tutur Muni’ah.

Rupanya KTP Muni’ah dan Hasanuddin sudah lama kadaluarsa sementara nama mereka masih tercantum di KK orang tua yang berdomisili di kampung asal, Lombok Timur. Selama ini, Muni’ah dan Hasanuddin enggan mengurus karena tidak punya biaya. Mereka mendengar kasak-kusuk tetangga bahwa mengurus dokumen kependudukan itu berbelit-belit hingga makan waktu berbulan-bulan.

Melalui upaya “jemput bola”, Muni’ah dan Hasanuddin hanya perlu sehari untuk melengkapi persyaratan pengurusan dokumen kependudukan. Berkas-berkas mereka selanjutnya diserahkan Ketua Pokja pada Dinas Dukcapil. Tiga hari kemudian, PPKD mendapat informasi bahwa KK terkini, KTP, dan Akta Kelahiran keempat buah hati Muni’ah selesai cetak dan siap diambil.

Pada bulan Desember tahun 2020, 55% desa memiliki setidaknya satu fasilitator adminduk yang terlatih untuk mengidentifikasi individu yang rentan, dan 33% desa ditawarkan secara online layanan pencatatan sipil.

Muni’ah dan Hasanuddin terperangah, tak percaya mereka akhirnya berhasil mendapatkan dokumen kependudukan dengan sangat cepat dan mudah. “Rasanya seperti mimpi saja! Saya tidak perlu keluar uang, tidak perlu antri, tidak perlu bolak-balik ke kabupaten. Prosesnya begitu mudah dan cepat,” ujar Muni’ah ketika menerima dokumen kependudukan yang lama ia impikan.

Melalui Musyawarah Desa, Pokja Adminduk, PPKD, dan Pemerintah Desa Tengah segera mengusulkan keluarga Muni’ah dalam daftar keluarga tidak mampu. Tahun 2019, keluarga ini akhirnya mendapat bantuan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam bentuk rehabilitasi bangunan rumah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP). 

Proses rehabilitasi rumah berlangsung tiga minggu lebih. Rumah Muni’ah kini sudah berjendela sehingga udara dapat bersikulasi dengan baik. Lantai disemen halus sementara dindingnya tersusun dari batu-bata permanen. Antar ruang tersekat rapi dengan tembok pemisah.

Berbekal dokumen kependudukan, Muni’ah dan keluarganya juga menerima aneka bantuan sosial lainnya seperti bantuan pendidikan, pelayanan dan asuransi kesehatan (BPJS), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, Muni’ah menerima BLT-Dana Desa sebesar Rp300.000 per bulan selama enam bulan. Bagi Muni’ah, apa yang ia alami merupakan sebuah keajaiban.

“Kalau sejak dulu tahu KTP dan KK bisa mengubah hidup seperti ini, saya pasti lebih semangat mengurusnya,” cetus Muni’ah, “sekarang saya mendorong warga lainnya untuk mengurus KTP dan KK supaya hidup mereka juga lebih ringan”.

Peningkatan kapasitas desa dalam memberikan layanan adminduk terbukti berhasil meningkatkan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan, sekaligus membuka akses warga terhadap fasilitas bantuan pemerintah.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Asa dari PTPD untuk Desa

Sembilan dari dua belas desa di Kecamatan Belik acapkali terlambat mengesahkan RKP Desa dan APB Desa. Padahal kedua dokumen tersebut menjadi kunci utama bagi desa, agar dapat melay...

Cerita Perubahan
Klinik Gampong: Memberdayakan Aparatur Gampong, Memberdayakan Masyarakat

Dulu, koordinasi dan konsultasi aparatur gampong dengan pemerintah kabupaten terkendala karena letak geografis. Namun situasi telah jauh berbeda, aparatur gampong kini dapat menyel...

Cerita Perubahan
PRG Membawa Warga Aceh Sadar Dokumen Kependudukan

Dengan dokumen kependudukan yang lengkap yang difasilitasi oleh Petugas Registrasi Gampong, warga Bireuen kini dapat mengakses pelayanan dasar dan program lainnya yang disediakan p...

Menghadapi

COVID-19