Artikel Menghadapi Covid-19

Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan Berkelanjutan

Author: Paulus Enggal Sulaksono
Published: 11/01/2021
Marsono, Fasilitator Adminduk Desa Tegalombo, Kabupaten Pacitan melayani warga yang membutuhkan dokumen kependudukan

Sutopo* (51) warga Desa Tegalombo adalah penyandang disabilitas Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) yang selama hidupnya belum pernah memiliki dokumen kependudukan. Hal ini bukan dirasakan sebagai sebuah kebutuhan sampai ketika ibu tercintanya meninggal tiga tahun yang lalu. Sejak saat itu Sutopo menggantungkan hidupnya dari kebaikan saudara dan tetangga terdekatnya.

Keluarganya, yang bukan orang berpunya, meminta kepada pemerintah desa agar memasukkan nama Sutopo sebagai penerima bantuan sosial. Namun lantaran tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemerintah desa tidak bisa mengusulkan Sutopo sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial.

Menurut Ari Januarsih, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Pacitan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan jauhnya jarak untuk menjangkau pusat layanan menyebabkan masih ada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Pada Mei 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dengan dukungan KOMPAK mengadopsi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD). Salah satu komponen LABKD adalah Fasilitator Adminduk Desa (FAD) yang bertugas membantu masyarakat terutama anak, perempuan, orang lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas mengurus dokumen kependudukannya. Saat ini seluruh 171 desa di kabupaten ini telah memiliki FAD. “Alhamdulillah, sejak 2019, Pak Sutopo sudah memiliki Kartu Keluarga dan sejak Juli 2020 namanya sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS,” terang Marsono, FAD Tegalombo.

Ari mengatakan keberadaan FAD berkontribusi mewujudkan Kabupaten Pacitan tuntas administrasi kependudukan (adminduk). Data Dinas Dukcapil menyebutkan bahwa kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun misalnya sudah mencapai lebih dari 96 persen pada tahun 2019.

Dashboard SIKAB Pacitan yang dimanfaatkan untuk layanan administrasi kependudukan daring

Pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dengan dukungan KOMPAK  meluncurkan layanan adminduk online melalui Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) guna memastikan masyarakat tetap dapat mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah, cepat, dan aman. Ardyan Wahyudi, Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pacitan menjelaskan SIKAB sebagai basis data pemerintah daerah memiliki keunggulan karena terhubung dengan DTKS. “Jadi pemanfaatan SIKAB untuk layanan adminduk akan mempercepat proses penyelarasan DTKS dengan data kependudukan, sehingga bantuan akan tepat sasaran,” ujarnya.

Masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan dapat datang ke kantor desa setempat dengan membawa berkas persyaratan. FAD akan mengunggah salinan berkas tersebut melalui SIKAB yang terhubung dengan Dinas Dukcapil. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi, Dinas Dukcapil akan mengirim dokumen kependudukan melalui SIKAB untuk dicetak mandiri di desa. Sejak peluncurannya pada Agustus 2020, layanan adminduk online ini telah menerbitkan lebih dari 1.000 dokumen kependudukan.

Ke depannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan akan mengembangkan SIKAB untuk memayungi layanan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial. Keselarasan dan keterpaduan data SIKAB memungkinkan pemerintah mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

*Nama disamarkan untuk menjaga kerahasiaan

Artikel Menghadapi Covid-19
Memperluas Jangkauan Layanan Adminduk di Aceh

Sejak pertengahan 2017, Pemerintah Aceh dengan dukungan KOMPAK dan PUSKAPA menginisiasi Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) dengan membentuk Petugas Registrasi Gampon...

Artikel Menghadapi Covid-19
Dokumen Kependudukan Kunci Akses Jaminan Perlindungan Sosial

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di wilayahnya. Salah satun...

Artikel Menghadapi Covid-19
Memastikan Layanan Adminduk Berjalan di Desa Bayan

Pemerintah Desa Bayan telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) tahap ketiga bagi 435 keluarga yang terdampak COVID-19 pada awal Juli 2020. Menurut Kepala...

Menghadapi

COVID-19