Artikel

Merumuskan Strategi Komunikasi Demi Percepatan Kepemilikan Identitas Hukum

Author: Admin
Published: 30/07/2017

(Foto: KOMPAK)

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat Pencatatan Sipil dan Statistik Hidup (PS2H), diantaranya melalui kebijakan nasional dan investasi anggaran serta standar pemberian layanan PS2H. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menuntut pemerintah untuk bergerak aktif dalam menjangkau dan mempermudah akses masyarakat terkait pemenuhan hak mereka atas pencatatan sipil dan kepemilikan identitas hukum. Di sisi lain, kepemilikan identitas hukum dan pencatatan sipil membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

KOMPAK berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Brebes menyelenggarakan focus group discussion (FGD) di masing-masing kabupaten pada pertengahan Juli 2017. Upaya ini adalah bentuk dukungan KOMPAK kepada pemerintah untuk menyusun strategi komunikasi dalam upaya mempercepat kepemilikan identitas hukum.  

Kepala Disdukcapil Kabupaten Pemalang Andria Heru Cahyono menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan memetakan persoalan dan merumuskan strategi komunikasi yang tepat agar upaya sosialisasi mampu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan identitas hukum. Oleh karena itu, diskusi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi termasuk panduan sosialisasi bagi kelompok kader dan produksi media informasi seperti poster dan brosur tentang layanan kependudukan. 

Kepala Desa Yosorejo di Kabupaten Pekalongan Utomo menyadari bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kepemilikan identitas hukum. Mereka baru mengurusnya ketika dibutuhkan, misalnya akta kelahiran anak untuk mendaftar sekolah. Paparan ini muncul dalam diskusi di Kabupaten Pekalongan pada 18 Juli 2017.   

Ketua Fatayat NU Kabupaten Brebes Mu’minah mengatakan bahwa belum meratanya sosialisasi serta terlambatnya informasi kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus identitas hukum terutama akta kelahiran dan akta kematian. “Pemerintah harus menggiatkan keterlibatan kader-kader masyarakat seperti PKK, Fatayat, Muhammadiyah, karang taruna untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” imbuhnya. 

Diskusi kelompok terarah ini memberi kesempatan kepada peserta untuk menilai program sosialisasi dan materi komunikasi yang sudah disusun oleh Disdukcapil setempat. Peserta diskusi pada akhirnya menginginkan materi komunikasi yang lebih menekankan pada aspek visual dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat. Sementara program sosialisasi dapat diintegrasikan dengan program pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.  

“Kami sudah memiliki layanan Jempol Kalih, yaitu layanan jemput data akta kelahiran di sekolah bagi anak usia 0-18 tahun,” jelas Asmuni, Kepala Disdukcapil Kabupaten Brebes. Menurutnya layanan ini memudahkan masyarakat dan petugas Disdukcapil sendiri karena pelayanan akta kelahiran dilakukan kolektif dan terpusat. “Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi itu penting. Namun harus didukung oleh inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan dukcapil,” terangnya. 

“Kami berterima kasih kepada KOMPAK yang telah memfasilitasi diskusi ini agar kami dapat merumuskan strategi demi mencapai target kepemilikan akta kelahiran sebesar 85%, sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” tutur Risnoto, Kepala Disdukcapil Kabupaten Pekalongan.    

Sebagai salah satu tindak lanjut dari kegiatan ini, KOMPAK bersama Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI) dan Disdukcapil Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Brebes akan mengembangkan buku panduan bagi kader masyarakat sesuai rekomendasi di masing-masing wilayah.

Artikel Aktivitas Lainnya

Artikel
Menuju Desa Berdaulat, Melalui Peran Perempuan Yang Kuat

Sejak tahun 2014, PEKKA bersama KOMPAK dan MAMPU memang secara intensif telah melakukan berbagai inisiatif untuk memperkuat perempuan pemimpin di desa

Artikel
Memampukan Perempuan Papua Lewat BANGGA Papua

Perempuan memegang peran kunci dalam program BANGGA Papua. Ibu/wali anak dinilai sebagai orang yang paling tahu kebutuhan anak, termasuk kebutuhan gizi dan kesehatannya.

Artikel
Menjadi Warga Sebenarnya: Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima meluncurkan inovasi Pelayanan Adminduk untuk Masyarakat Miskin dan Marginal pada bulan Juni 2018.

Menghadapi

COVID-19