Artikel Menghadapi Covid-19

Menyelaraskan Data Mewujudkan Kesejahteraan

Author: Ahmad Isa Ansori, Paulus Enggal Sulaksono
Published: 18/02/2021

Ponitri (78) warga Desa Condro, Kabupaten Lumajang sempat resah lantaran dirinya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Padahal perempuan yang tidak tamat sekolah dasar ini termasuk warga miskin karena tidak memiliki sumber penghasilan tetap. “Saya hanya bisa menyampaikan keluhan terkait situasi yang saya alami kepada kepala dusun atau ketua RT,” tutur Ponitri.

Badriyono, Sekretaris Desa Condro mengatakan masih ditemukannya warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan sosial namun namanya tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sebaliknya karena belum ada proses pemuktahiran dan penyelarasan DTKS dengan data kependudukan.

Pemerintah Desa Condro menindaklanjuti kondisi ini dengan melakukan pendataan ulang sekaligus mensosialisasikan kembali proses pemuktahiran DTKS kepada masyarakat. Pada Maret 2020, pemerintah desa melakukan pemuktahiran dan penyelarasan DTKS dengan data kependudukan menggunakan alat verifikasi dan validasi sederhana dalam bentuk dokumen Excel.

Dinas Sosial Kabupaten Lumajang melatih pemerintah desa untuk memperbaharui DTKS menggunakan dokumen Excel

KOMPAK mendukung Pemerintah Kabupaten Lumajang membentuk tim verifikasi dan validasi kabupaten yang akan membantu pemerintah desa memutakhirkan DTKS mereka. “Verifikasi dan validasi DTKS perlu dilakukan karena akan menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial,” terang Nira Aviana, Kepala Seksi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

Menurut Badriyono, dokumen Excel ini memudahkan pemerintah desa melakukan pemuktahiran dan penyelarasan DTKS dengan data kependudukan. Tim verifikasi dan validasi desa cukup mengisi Nomor Induk Kependudukan atau NIK untuk mengetahui program bantuan yang telah diterima atau belum diterima oleh warga yang bersangkutan. NIK yang sudah selaras dengan data kependudukan adalah kunci untuk memutakhirkan DTKS. Selain mampu memetakan sasaran penerima bantuan sosial, proses ini juga membantu desa memutakhirkan data kependudukan mereka.

“Proses ini juga membantu penyaluran bantuan sosial di masa pandemi COVID-19,” terang Badriyono. Pemerintah Desa Condro mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) dan program Ngeramut Tonggo (Merawat Tetangga) dari pemerintah daerah khusus bagi mereka yang dari hasil verifikasi dan validasi ini diketahui belum tercantum dalam DTKS atau datanya belum selaras dengan data kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama KOMPAK menggelar rapat persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS 2020

Sampai Desember 2020, sebanyak 170 dari 198 desa di Lumajang telah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data. Data ini kemudian dimasukkan dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, alat verifikasi dan validasi sederhana ini mampu membuat proses pemutakhiran dan penyelarasan DTKS dengan data kependudukan berjalan lebih cepat dan mudah.

Menurut Ahmad Muizul, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, melalui proses ini, pemerintah daerah mampu memfasilitasi desa memperbaiki data calon penerima bantuan sosial supaya lebih tepat sasaran. Saat ini Bappeda bersama KOMPAK sedang mengembangkan Sistem Informasi Kemiskinan Terpadu (SIKAT) untuk percepatan pemutakhiran dan penyelarasan DTKS. Sistem ini akan terhubung dengan layanan dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Artikel Menghadapi Covid-19
Menjangkau Kelompok Rentan di Desa Ngeru

Khaeruddin, Kepala Desa Ngeru, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa sempat berpikir keras untuk memastikan warga penyandang disabilitas dapat mengakses layanan pendidikan dan kes...

Artikel Menghadapi Covid-19
Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan Berkelanjutan

Pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dengan dukungan KOMPAK meluncurkan layanan adminduk online melalui Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) guna memastik...

Artikel Menghadapi Covid-19
Memperluas Jangkauan Layanan Adminduk di Aceh

Sejak pertengahan 2017, Pemerintah Aceh dengan dukungan KOMPAK dan PUSKAPA menginisiasi Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) dengan membentuk Petugas Registrasi Gampon...

Menghadapi

COVID-19