Artikel

Menuju Desa Berdaulat, Melalui Peran Perempuan Yang Kuat

Author: Meita Annissa
Published: 16/03/2020

Para perempuan anggota Badan Permusyawaran Desa (BPD) dari seluruh Indonesia, saling berbagi tentang tantangan mereka hadapi dan pembelajaran dalam Lokakarya Pekka di Jakarta (Foto: KOMPAK / Meita Annissa)


"Saya baru tahu, ternyata BPD itu sangat powerful. Selama ini saya pikir BPD ga ada kerjanya. Makanya sempat malas waktu terpilih jadi anggota BPD," ujar Ida, dari Kendal, Jawa Tengah dalam sesi berbagi pengalaman para anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Bersama dengan 92 anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD) perempuan dari 15 Provinsi dan 39 Kabupaten di seluruh Indonesia, Ida menghadiri Lokakarya Penguatan Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Jakarta pada 9 - 10 Maret 2020.

Dalam acara yang digagas Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) bersama KOMPAK dan MAMPU tersebut, para perempuan ini belajar dan berbagi pengalaman bagaimana memaksimalkan fungsi mereka dalam memastikan pembangunan desa yang berpihak pada masyarakat luas. “Kami bedah bersama Permendagri No.110 Tahun 2016. Dari situ, saya jadi tahu bahwa tugas BPD itu sangat penting. Saya jadi semakin bersemangat dalam menjalani tugas saya sebagai anggota BPD,” tambah Ida.

Selain belajar, para perempuan yang mayoritas adalah ibu rumah tangga dan baru menyandang status sebagai anggota maupun ketua BPD ini juga saling berbagi suka duka dalam menjalani tugas mereka sehari-hari. Mulai dari cerita adanya diskriminasi, sampai dengan keluarga yang tak memberi dukungan.

"Saya beruntung, suami dan keluarga memberi dukungan. Tapi sebagai anggota BPD, suara saya tidak pernah didengar. Karena saya satu-satunya perempuan dari 9 anggota BPD di desa kami. Padahal yang tahu kebutuhan perempuan dalam pembangunan di desa kan, ya perempuan itu sendiri. Karena itu saya mau advokasi agar bisa ada tambahan perempuan sebagai anggota BPD," sebut Lisa Tansil, warga Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Seperti Lisa, Saniasih, anggota BPD dari Pemalang, Jawa Tengah merasa beruntung bisa menghadiri lokakarya yang dipandu oleh para mentor berpengalaman dari PEKKA. Rasa percaya dirinya meningkat. Saniasih bahkan telah menyusun sejumlah rencana kerja yang akan ia realisasikan sepulangnya nanti.

Sejak tahun 2014, PEKKA bersama KOMPAK dan MAMPU memang secara intensif telah melakukan berbagai inisiatif untuk memperkuat perempuan pemimpin di desa. Inisiatif tersebut dalam rangka berkontribusi pada pencapaian pelaksanaan Undang-Undang Desa, terutama terkait keadilan gender, keterlibatan, dan kepemimpinan perempuan untuk kesejahteraan dan kedaulatan seluruh masyarakat. Salah satunya melalui kelas informal Akademi Paradigta.

“Jadi yang hadir pada kegiatan lokakarya ini semua merupakan alumni Akademi Paradgita. Hingga saat ini tidak kurang dari 120 kader PEKKA dan alumni Akademi Paradigta yang telah terpilih sebagai anggota atau ketua BPD di berbagai wilayah Indonesia.” ujar Direktur Yayasan PEKKA, Nani Zulminarni.

Adapun tugas dan fungsi BPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.110 Tahun 2016 antara lain yaitu meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat, mengajukan rancangan peraturan desa, juga mengajukan pertanyaan termasuk menyampaikan usul dan pendapat.

“Dengan menjadi anggota BPD,  peran mereka cukup strategis dalam memastikan partisipasi kritis seluruh masyarakat, manfaat maksimal seluruh masyarakat terhadap sumber daya di desa, dan terbangun sistem dan kelembagaan masyarakat desa yang demokratis, adil, inklusif, dan akuntabel,” pungkasnya. 


Artikel Aktivitas Lainnya

Artikel
Test

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah melakukan pendataan warga terdampak COVID-19 yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa. Pendataan dilakukan oleh relawan Sa...

Artikel
Memampukan Perempuan Papua Lewat BANGGA Papua

Perempuan memegang peran kunci dalam program BANGGA Papua. Ibu/wali anak dinilai sebagai orang yang paling tahu kebutuhan anak, termasuk kebutuhan gizi dan kesehatannya.

Artikel
Menjadi Warga Sebenarnya: Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima meluncurkan inovasi Pelayanan Adminduk untuk Masyarakat Miskin dan Marginal pada bulan Juni 2018.