Cerita Perubahan

Mengembalikan Senyum Di Bibir Inak Hafazah

Author: Paulus Enggal
Published: 04/06/2020

Hafazah (50) tinggal bersama kedua buah hatinya, Artik dan Nur Asyiah di Desa Kalijaga Timur, Kabupaten Lombok Timur. Sehari-hari, Hafazah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp50.000 per hari. Putranya Artik adalah penyandang disabilitas mental atau disebut juga sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Jika sakitnya kambuh, Artik seringkali merusak barang milik tetangganya. Warga sudah meminta Hafazah untuk membawa Artik berobat ke Mataram. Namun karena terbentur biaya, ia mengurungkan niatnya.

Menurut Mariani, Kader Posyandu Kalijaga Timur, sebagian besar penduduk Desa Kalijaga Timur tidak dapat mengakses layanan dasar dan program perlindungan sosial lantaran tidak memiliki dokumen kependudukan.

Pada Juni 2017, Desa Kalijaga Timur dengan dukungan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dan KOMPAK membentuk Kelompok Kerja untuk Administrasi Kependudukan atau Pokja Adminduk membantu masyarakat mengurus dokumen kependudukan sekaligus memberi pemahaman tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Pembentukan Pokja Adminduk ini merupakan hasil terbitnya Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Desa/Masyarakat, dimana KOMPAK dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB berperan memberikan masukan terhadap penyusunan rancangan peraturan bupati ini hingga pengesahannya.  [1]

Sampai saat ini, Pokja Adminduk Desa Kalijaga Timur telah membantu pengurusan 1.333 dokumen kependudukan. Diantaranya ada Hafazah dan Artik yang akhirnya memiliki Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP.

Berbekal kelengkapan dokumen adminduk ini Hafazah bisa membawa Artik berobat ke RSJ Mutiara Sukma di Mataram sementara biaya transportasi ditanggung APBDes. Keluarga mereka pun dimasukan ke dalam Basis Data Terpadu (BDT) untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) lansia dari Kementerian Sosial.   

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, Sateriadi mengatakan bahwa Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) melalui pembentukan Pokja Adminduk memperlancar tugasnya untuk memberikan layanan adminduk kepada masyarakat, khususnya mereka yang miskin dan rentan.

“Saat ini banyak masyarakat lanjut usia, disabilitas, dan bekas pekerja migran yang mengurus dokumen kependudukannya. Ini karena mereka sudah tahu manfaatnya selain proses pengurusannya yang berjalan lebih cepat,” terang Sateriadi.


  


  



 [1] Peraturan Bupati ini telah direvisi menjadi Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Desa/Masyarakat.

   

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Membangun Roh Program PROSPPEK

“Kami percaya data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK Plus ini akurat dan selalu diperbaharui karena dikelola oleh kader kampung setempat sehingga bisa menjadi das...

Cerita Perubahan
Aspirasi Masyarakat Sebagai Acuan Prioritas Desa

Sejak 2019, KOMPAK dan SEKNAS FITRA telah mengujicoba mekanisme masukan dari masyarakat, yang dikenal sebagai 'Posko Aspirasi', di 33 desa. Uji coba di Desa Tangkil, Kabupaten Tren...

Cerita Perubahan
Membantu Pemerintah Desa Merencanakan dan Menyelenggarakan Layanan Dasar

“Saya adalah salah seorang fasilitator PTPD. Kami memberikan dukungan ke desa-desa dalam mengembangkan dan mengevaluasi APB Desa [Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa] mereka. Kami...

Menghadapi

COVID-19