Artikel

Mendekatkan Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat Lombok Timur Melalui Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Author: Admin
Published: 20/07/2017

(Diseminasi Publik Surat Keputusan Bupati Lombok Timur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat) 


Zaenal Abidin, warga Desa Sugian, Kecamatan Sambalia pernah tiga hari bolak-balik mengurus perubahan data kartu keluarga (KK) di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur. “Kami terpaksa datang jauh-jauh untuk mengurus KTP atau KK karena tidak bisa dilakukan di kecamatan. Itu pun tidak bisa selesai dalam satu hari,” tuturnya. Situasi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kepemilikan identitas hukum di kabupaten ini.

Menanggapi situasi ini, Bupati Lombok Timur, Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur Noor 188.45/ 369/ PEM/ 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah pada bulan Mei 2017. SK Bupati tersebut mencakup pelimpahan 17 kewenangan termasuk urusan wajib pendidikan, kesehatan, kependudukan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman hingga pariwisata. 

Para camat di Kabupaten Lombok Timur secara aktif terlibat dalam proses dialog dan pembahasan SK pelimpahan ini melalui beberapa kegiatan lokakarya dan temu pakar yang didukung oleh KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur M. Juaini Taofik pada kegiatan Diseminasi Publik menyampaikan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik di tingkat kecamatan. 

Menurutnya, masyarakat tidak perlu lagi ke kabupaten, dikarenakan beberapa pelayanan sudah dapat diselesaikan di tingkat kecamatan. “Hal ini akan sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, seperti warga Kecamatan Sembalun, Sambelia, Jerowaru serta Keruak,” tambahnya.

Diharapkan, pelaksanaan surat keputusan ini mampu meningkatkan dan mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. “Keputusan Bupati ini baru akan dilaksanakan pada tahun 2018. Sebelum dijalankan sepenuhnya, diperlukan bimbingan teknis dan lokakarya bagi SDM di kantor kecamatan untuk dipersiapkan dalam melaksanakan urusan yang dilimpahkan tersebut,” tutup H. M. Juaini Taofik.

Artikel Aktivitas Lainnya

Artikel
Menuju Desa Berdaulat, Melalui Peran Perempuan Yang Kuat

Sejak tahun 2014, PEKKA bersama KOMPAK dan MAMPU memang secara intensif telah melakukan berbagai inisiatif untuk memperkuat perempuan pemimpin di desa

Artikel
Memampukan Perempuan Papua Lewat BANGGA Papua

Perempuan memegang peran kunci dalam program BANGGA Papua. Ibu/wali anak dinilai sebagai orang yang paling tahu kebutuhan anak, termasuk kebutuhan gizi dan kesehatannya.

Artikel
Menjadi Warga Sebenarnya: Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima meluncurkan inovasi Pelayanan Adminduk untuk Masyarakat Miskin dan Marginal pada bulan Juni 2018.

Menghadapi

COVID-19