Cerita Perubahan

Mendekatkan Layanan, Membuat Setiap Orang Terdata

Author: Herdjoko, Andhiani, Paulus Enggal
Published: 14/06/2022

Betapa senangnya pasangan Darno dan Tursinah. Dua anak mereka, Zainurrosikin yang lahir pada 2005 dan Hamimah yang lahir pada 2009 akhirnya mendapatkan akta kelahiran secara gratis. Akta kelahiran ini memudahkan suami-istri warga RT 04/RW 03, Dukuh Cipanas, Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes ini mengurus pendaftaran sekolah, BPJS, dan Kartu Indonesia Pintar.

Dulu, Darno dan Tursinah enggan mengurus akta kelahiran bagi kedua buah hatinya. Selain belum mengerti manfaatnya, mengurus akta kelahiran juga membutuhkan biaya. Keluarga ini harus menyisihkan uang sebesar Rp200.000 hingga Rp300.000 untuk biaya transportasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Brebes yang jaraknya 100 kilometer lebih dari desanya.

Namun semenjak Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan dukungan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) meluncurkan program percepatan kepemilikan akta kelahiran dan kematian, maka pengurusan akta kelahiran anak usia usia 0 - 18 tahun menjadi lebih mudah. Melalui program ini, masyarakat cukup menyerahkan berkas persyaratan kepada perwakilan desa yang telah ditunjuk. Di Kedungoleng sendiri, pengurusan akta kelahiran dibantu Kelompok Selapanan.

Kecamatan Paguyangan memfasilitasi layanan pengurusan dokumen kependudukan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

"Selama 2021 ini, kami sudah membantu pengurusan akta kelahiran bagi 80 anak di Desa Kedungoleng. Masyarakat cukup menyerahkan berkas persyaratan dan kami yang mengurusnya di Dinas Dukcapil," kata Nur Khasanah, Ketua Kelompok Selapanan. Nur menambahkan, Kelompok Selapanan tidak mengutip uang dari masyarakat untuk pengurusan akta kelahiran ini. “Semuanya gratis, karena ini adalah program pemerintah kabupaten,” lanjutnya.

Sementara itu, di Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan, pengurusan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dibantu oleh Fasilitator Adminduk Desa (FAD). "FAD ini dibentuk awal 2020 untuk membantu masyarakat mengurus dokumen kependudukan mereka. Keberadaan FAD ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan adminduk,” tukas Lukman Hakim, Kepala Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan.

Lahirnya Inovasi Layanan Adminduk

Pada 2017, cakupan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Brebes baru mencapai 56,94%. Masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 85%. Salah satu tantangannya adalah luasnya wilayah Kabupaten Brebes yang meliputi pantai utara Jawa hingga kawasan perbukitan di selatan. Jauhnya jarak dengan ibukota kabupaten yang menjadi pusat layanan membuat masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan mereka.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan terobosan guna mendekatkan layanan adminduk, dengan memperbanyak titik-titik layanan, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Kabupaten Brebes menjadi payung hukumnya.

Drs. Mayang Sri Herbimo, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Brebes, mengakui rendahnya kepemilikan akta kelahiran di wilayahnya. "Disamping rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan, strategi kami selama ini ternyata belum tepat. Kami lebih banyak menunggu masyarakat yang datang. Hal inilah yang menjadi penyebab rendahnya cakupan akta kelahiran di Kabupaten Brebes,” terangnya.

Melalui berbagai inovasi, Dinas Dukcapil mengubah pola layanannya. “Sekarang kami yang harus hadir di tengah masyarakat dengan cara melayani. Kami kejar sampai depan rumahnya. Jemput bola," kata Mayang.

Mayang menuturkan pada tahun 2017, bersama mitranya Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan (LPPSP), KOMPAK membantu pemerintah daerah mengembangkan inovasi perbaikan tata kelola pelayanan dan penjangkauan adminduk di Kabupaten Brebes. “Inovasi-inovasi tersebut antara lain, Layanan Bangkit, Jempol Kalih, Saba Desa dan Laka Asi,” tambah Mayang.

Layanan Bangkit adalah layanan pengurusan akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) langsung terbit bagi bayi baru lahir.  Layanan ini merupakan kerjasama Dinas Dukcapil dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang melibatkan RSUD, rumah sakit swasta, dan puskesmas.

Inovasi Jempol Kalih yaitu layanan jemput bola akta kelahiran di sekolah, kerjasama Dinas Dukcapil dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Sementara Saba Desa adalah layanan sapu bersih akta kelahiran di desa, kerja sama Dinas Dukcapil dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  untuk melakukan pelayanan langsung atau jemput bola di desa. Terakhir, Laka Asi, yaitu layanan akta kelahiran melalui jalur sosial, kerja sama Dinas Dukcapil dengan Dinas Sosial untuk melakukan pelayanan dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan  (TKSK), panti asuhan, dan fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan.

Keberadaan Fasilitator Adminduk Desa memudahkan masyarakat terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas untuk mendapat dokumen kependudukan

Himawan Fuady, District Coordinator KOMPAK Kabupaten Brebes menjelaskan KOMPAK bersama para mitra memberi masukan kepada Dinas Dukcapil untuk memperkuat strategi dan memperbaiki tata kelola pelayanan.

"Kami mendorong terbitnya Peraturan Bupati Brebes dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian, yang di dalamnya juga sekaligus mengatur penghapusan denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran, karena denda ini sudah menjadi bagian dari pendapatan daerah yang direncanakan dalam APBD," katanya.

Denda keterlambatan akhirnya dihapus melalui Keputusan Bupati Brebes Nomor 470/458 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Berupa Pembebasan Denda  Administratif Keterlambatan Pelaporan Kelahiran bagi Penduduk  Usia 0 sampai dengan 18 Tahun dalam Rangka Program Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran.

KOMPAK juga mendukung upaya penguatan pelayanan dan penjangkauan melalui program kerja sama lintas sektor dan mendorong kecamatan menjadi titik layanan lini depan dalam pelayanan adminduk.

Selain mengembangkan berbagai inovasi, Dinas Dukcapil juga melakukan pencatatan penerbitan akta kelahiran secara online. Nunung Widyastuti, Kepala Seksi Inovasi Pelayanan dan Kerja Sama Dinas Dukcapil Kabupaten Brebes menjelaskan upaya ini dilakukan karena ada akta kelahiran yang tidak masuk dalam data online Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

"Kami agak terlambat memasukan dokumen secara online. Ada akta kelahiran yang ternyata belum terdata di SIAK. KOMPAK  membantu entry data. Ada enam  operator yang melakukan entry data," kata Nunung.

Di sisi lain, angka pertumbuhan penduduk Brebes sangat tinggi. Angka kelahiran per tahun mencapai 30.000 anak. Oleh karena itu beragam inovasi penjangkauan layanan adminduk menargetkan masyarakat yang tinggal di perdesaan, mengingat sebagian besar masyarakat kabupaten ini tinggal di perdesaan.

"Jika tidak tertangani bisa anjlok lagi. Maka kami bekerjasama dengan rumah sakit, puskesmas. Sementara operator kecamatan juga kami minta untuk memasukan akta kelahiran secara online. Membantu Dinas Dukcapil agar tidak kewalahan," tuturnya.

Selain itu, Dinas Dukcapil juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran sebagai identitas awal bagi setiap warga negara. Dengan memiliki akta kelahiran, setiap orang diakui keberadaannya oleh negara, sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan layanan dasar lainnya.

Layanan untuk Kelompok Rentan

Dalam pemberian layanan adminduk, Pemerintah Kabupaten Brebes juga memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.

"Kelompok rentan adminduk ini beragam jenisnya. Mulai dari yang gagap teknologi hingga penyandang disabilitas. Jumlahnya tidak banyak, namun secara kualitas sangat bermakna. Kami membantu setiap penduduk agar mendapatkan haknya. Memiliki identitas," Mayang menerangkan.

Seperti pengalaman Timbul Hadi Pramono, staf Kantor Kecamatan Paguyangan ketika mengawal perekaman data masyarakat untuk penerbitan KTP elektronik. “Saat itu, ada warga yang sakit parah dan tidak bisa datang ke kecamatan. Maka kami yang datang ke rumahnya. Ada juga warga penyandang disabilitas mental yang suka mengamuk. Petugas dari kecamatan merayunya hingga lima jam agar warga itu mau diambil sidik jari, iris mata, hingga foto,” tuturnya.

Melalui layanan Saba Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman data langsung di rumah-rumah warga

“Tidak mudah. Membutuhkan kesabaran ekstra. Namun itu kami lakukan agar warga kami memiliki identitas diri. Semua pasti dapat kami layani. Saya memang menugaskan diri sendiri untuk hal itu,"  pungkas Timbul.

Kabupaten Brebes yang memiliki 17 kecamatan,  292 desa dan 5 kelurahan terus berbenah diri. Pengelolaan administrasi kependudukannya makin tertata. Semua warganya mendapatkan haknya untuk memiliki identitas diri yang sah secara hukum. Secara perlahan namun pasti, kerja keras yang peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran membuahkan hasil. Dari 56,94% pada 2017, Dinas Dukcapil mencatat kepemilikan akta kelahiran di Brebes merangkak naik menjadi 60% pada tahun 2018. Persentase ini terus meningkat setiap tahunnya, hingga pada akhir 2021 telah mencapai 96%, melebihi target nasional.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
APBD Direvisi, COVID-19 Diperangi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memaksa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, merevisi anggarannya. Refocusing ditempuh untuk men...

Cerita Perubahan
Merintis Perlindungan Sosial Masyarakat Kampung Waren dari SAIK Plus

Di Kampung Waren, Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan, upaya perlindungan bagi kaum yang termarginalkan itu mulai terwujud sejak hadirnya Sistem Administrasi dan Inform...

Cerita Perubahan
Mendekatkan Layanan Adminduk untuk Papua yang Lebih Sejahtera

Dulu, mengurus dokumen kependudukan, bukan hal yang menyenangkan bagi warga Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua. Seperti yang dialami Mariana Yanuaring. Perempuan 57 tahun...

Menghadapi

COVID-19