Cerita Perubahan

Mendekatkan Layanan Adminduk untuk Papua yang Lebih Sejahtera

Author: Fabio, Meita Annissa, Paulus Enggal
Published: 10/06/2022

Dulu, mengurus dokumen kependudukan, bukan hal yang menyenangkan bagi warga Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua. Seperti yang dialami Mariana Yanuaring. Perempuan 57 tahun yang harus menempuh perjalanan hampir dua jam dan menghabiskan biaya transportasi mencapai Rp100.000 hanya untuk memperbaiki data dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga. “Karena kami harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) yang terletak di Distrik Sentani Kota. Jaraknya lebih dari 60 kilometer,” ujarnya.

Tak hanya Mariana, Richardo Giay juga merasakan hal yang sama. Selain jarak yang cukup jauh, waktu yang dibutuhkan pun tak cukup hanya satu atau dua hari. Terlebih jika dokumen pendukung yang dibawa tidak lengkap. “Saya harus berhari-hari mengurus dokumen kependudukan di Sentani. Sebab, ratusan orang dari berbagai distrik juga datang ke sana. Belum lagi kalau berkas yang dibawah tidak lengkap,” jelasnya.

Semenjak Distrik Nimboran mengadopsi layanan PASH, Mariana Yanuaring tak perlu lagi menempuh perjalanan selama dua jam menuju kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jarak yang jauh dan biaya transportasi yang mahal menyebabkan warga yang rata-rata adalah petani di distrik itu, enggan mengurus dokumen kependudukan mereka. Kondisi ini, juga terjadi di distrik lain. Tak mengherankan jika menurut Survei Sosial dan Ekonomi nasional tahun 2017, Papua menjadi provinsi dengan tingkat kepemilikan data kependudukan paling rendah di Indonesia. Hanya 45% anak Papua berusia di bawah 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran.

Sementara untuk kepemilikan Nomor Induk Kependudukan atau NIK, Papua hanya mencatat angka 68%, jauh di bawah rata-rata angka nasional yang mencapai angka 90% (Susenas, BPS RI, 2017). Padahal dokumen kependudukan adalah kunci bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Melihat kondisi ini,  Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama program KOMPAK-LANDASAN melalui model Distrik Membangun Membangun Distrik (DMMD) mengujicoba layanan adminsitrasi kependudukan (adminduk) oleh distrik pada tahun 2020 yang disebut Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH).

Inovasi ini, memungkinkan distrik untuk memfasilitasi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan. Hal ini memudahkan masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukannya. Saat ini, model PASH telah diujicoba di Distrik Nimboran dan Sentani Kota.

Sejak mendapat kepercayaan untuk memfasilitasi  layanan adminduk, Kantor Distrik Nimboran yang terletak di Kampung Tabri dan memiliki satu kelurahan serta 13 kampung itu semakin ramai dikunjungi warga. Biasanya warga mulai berdatangan sejak pukul 09.00 WIT.

Hari itu, Mariana Yanuaring terlihat mengantri di loket pendaftaran. Ia datang untuk mengurus perubahan data Kartu Keluarganya. Mariana sangat bersyukur, ia tak perlu lagi pergi jauh-jauh ke Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura untuk mengurus dokumen kependudukan.

Ia hanya perlu berjalan kaki dari rumah ke Kantor Distrik Nimboran. “Ini sangat membantu saya karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang mahal. Apalagi kondisi ekonomi saya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah suami meninggal pada tahun 2019 lalu,” ungkap perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai pengrajin tas noken ini.

Di antara warga yang mengantri untuk membuat dokumen kependudukan, terdapat juga Selvi Taime, Ketua Badan Musyawarah Kampung Singgriway. Perempuan 48 tahun itu mengurus dokumen kependudukan warganya di Singgriway seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Kepedulian Selvi dilandasi karena dari 179 jiwa warga Kampung Singgriway ada yang tidak bisa baca tulis, sehingga kesulitan mengurus dokumen kependudukannya secara mandiri. “Saya sudah membantu 11 warga mengurus  Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Dokumen ini sangat penting karena menjadi syarat bagi warga saat mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah,” ujarnya.

Hengki Giay mengurus pembaharuan Kartu Keluarga di kantor Distrik Nimboran

Hengki Giay, salah satu warga yang ditemui di Kantor Distrik Nimboran  berharap, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Distrik Nimboran bisa mensosialisasikan kehadiran model PASH secara masif. Sebab, banyak warga di kampung-kampung yang belum mengetahui program ini. “Banyak warga di kampung yang masih mengurus dokumen kependudukan di Sentani karena belum mengetahui adanya program ini. Saya yakin dengan adanya sosialisasi maka banyak warga yang akan berbondong-bondong ke Kantor Distrik Nimboran,” kata Hengki. 

Melayani Lima Distrik lainnya

Elvira Yolanda Wouw, salah satu petugas distrik yang ditemui di tengah kesibukannya melayani warga menyebut antusiasme warga mengurus dokumen kependudukan sangat tinggi semenjak model PASH diluncurkan pada Oktober 2020. Menurutnya dalam sehari, jumlah warga yang datang ke kantor distrik mencapai 10 sampai 30 orang.

Elvira menambahkan,  warga yang mengurus dokumen kependudukan tidak hanya berasal dari Distrik Nimboran saja, tapi juga dari lima distrik lainnya seperti Nimbokrang, Namblong, Kemtuk hingga Unurum Guay dan Kaureh. “Kami selalu berupaya memberikan pelayanan kepada warga dalam waktu tidak terlalu lama. Kendala yang seringkali dihadapi petugas adalah minimnya pengetahuan warga untuk menyiapkan persyaratan untuk mengurus dokumen kependudukan. Misalnya ada warga yang telah bercerai saat mengurus kartu keluarga yang baru tidak disertai dengan surat keterangan telah berpisah dari lembaga yang berwenang,” papar perempuan 28 tahun ini.

Elvira Wouw, staf Distrik Nimboran tengah membantu warga yang ingin mengurus dokumen kependudukannya.

Marsuki Ambo, Kepala Distrik Nimboran mengapresiasi kehadiran model PASH yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama program KOMPAK-LANDASAN selama setahun terakhir. Selain masyarakat jadi lebih mudah mengurus dokumen kependudukan, model ini mampu menyasar masyarakat  miskin dan rentan seperti penyandang disabilitas. Khusus bagi penyandang disabilitas, pelayanan dokumen kependudukan dilaksanakan secara langsung di rumah mereka oleh petugas distrik.

Ia mengakui, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelayanan adminduk selama ini seperti masalah gangguan jaringan internet, penyediaan infrastrutur dan masih minimnya jumlah petugas untuk melayani masyarakat. “Anggaran kami terbatas untuk menyiapkan tenaga tambahan. Sementara khusus untuk pencetakan KTP elektronik, petugas kami masih masih mengurusnya di dinas dukcapil. Mudah-mudahan ada tambahan alokasi anggaran untuk Distrik Nimboran agar pelayanan adminduk semakin bagus,” harap Marsuki.

Dukungan Kader Kampung

Selain uji coba model PASH, Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama program KOMPAK-LANDASAN juga juga melatih Kader Kampung untuk membantu pendataan warga hingga fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan. Harapannya, upaya ini mampu menjangkau semua warga, sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Jayapura tuntas adminduk.

Septer Manufandu, Provinsial Manajer Program KOMPAK-LANDASAN Provinsi Papua memaparkan, hingga saat ini Distrik Nimboran telah memiliki 24 Kader Kampung. Sebelum diterjunkan untuk melakukan pendataan, mereka dilatih dan didampingi selama tiga bulan.

“Setelah pendataan Kader Kampung bersama perangkat kampung melakukan verifikasi data selama satu bulan. Hasil verifikasi ini diteruskan ke distrik dan dinas dukcapil sebagai dasar pengurusan dan penerbitan dokumen adminduk ,” ujarnya.

Kader Kampung membantu memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan masyarakat.

Kini model PASH telah terlaksana secara aktif di dua distrik percontohan. Mulai dari pendataan hingga penerbitan dokumen kependudukan.  Menurut Septer, sampai akhir 2021, Distrik Nimboran telah memfasilitasi pengurusan dan penerbitan  96 KTP, 248 Kartu Keluarga, 117 Akta Kelahiran dan 7 Akta Kematian.  Sementara  Distrik Sentani Kota memfasilitasi pengurusan 2.531 KTP, 694 Kartu Keluarga, 266 Akta Kelahiran dan 23 Akta Kematian.

“Model PASH adalah salah satu langkah konkret pemenuhan layanan dasar  di bidang kependudukan. Program ini juga menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura di mana distrik menjadi pusat pelayanan dasar,” tutur Septer.

Menjadi Penggerak Distrik Lain

Herald J. Berhitu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura mengaku kehadiran model PASH membantu kinerja instansinya. Ia pun berharap, pelaksanaan model PASH melalui DMMD di Distrik Nimboran dapat menjadi penggerak pembangunan distrik lainnya di Kabupaten Jayapura. “Karena DMMD mampu mendekatkan layanan dasar ke masyarakat. Salah satu contoh konkretnya adalah pelayanan adminduk,” tuturnya.

Herald J. Berhitu  pun menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura untuk mengatasi kendala jaringan internet yang terjadi di Distrik Nimboran. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura akan berkoordinasi dengan KOMPAK untuk menyiapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Kampung dalam mendukung pelayanan adminduk di kantor distrik.

“Diperlukan regulasi agar penggunaan Dana Kampung untuk pelayanan adminduk di Kabupaten Jayapura. Misalnya untuk pembelian alat yang mempermudah petugas dalam pembuatan dokumen kependudukan. Sebab, anggaran di dinas kami juga sangat terbatas,” paparnya.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw  menargetkan proyek percontohan DMMD harus berjalan di seluruh 19 distrik, sehingga mampu mendekatkan layanan kepada masyarakat.

“Kami berharap pelaksanaan model PASH melalui DMMD  dapat terealisasi di 19 distrik di Kabupaten Jayapura, sehingga masyarakat tidak lagi harus menunggu  untuk mengurus dokumen kependudukan mereka,” pungkasnya.

Inovasi model PASH juga mendukung implementasi dari Satu Data Indonesia yang dicanangkan pemerintah pusat dan bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat serta daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan data yang akurat, program-program pembangunan terutama untuk pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
APBD Direvisi, COVID-19 Diperangi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memaksa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, merevisi anggarannya. Refocusing ditempuh untuk men...

Cerita Perubahan
Mendekatkan Layanan, Membuat Setiap Orang Terdata

Betapa senangnya pasangan Darno dan Tursinah. Dua anak mereka, M Zainurrosikin yang lahir pada 2005 dan Hamimah yang lahir pada 2009 akhirnya mendapatkan akta kelahiran secara grat...

Cerita Perubahan
Merintis Perlindungan Sosial Masyarakat Kampung Waren dari SAIK Plus

Di Kampung Waren, Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan, upaya perlindungan bagi kaum yang termarginalkan itu mulai terwujud sejak hadirnya Sistem Administrasi dan Inform...

Menghadapi

COVID-19