Artikel Menghadapi Covid-19

Memperluas Jangkauan Layanan Adminduk di Aceh

Author: Paulus Enggal Sulaksono
Published: 16/11/2020

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi amanat kepada pemerintah untuk aktif memberikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) karena dokumen kependudukan adalah hak setiap orang yang harus dipenuhi negara.

“Di Aceh pada kenyataannya, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya pemerintah dan jauhnya jarak dengan pusat layanan,” terang Syarbaini, Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA).

Untuk mengatasi tantangan ini, maka sejak pertengahan 2017, Pemerintah Aceh dengan dukungan KOMPAK dan PUSKAPA menginisiasi Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) dengan membentuk Petugas Registrasi Gampong[1] (PRG). PRG adalah warga gampong yang diangkat oleh keuchik atau kepala desa untuk membantu masyarakat mengurus dokumen kependudukannya. Pemerintah Gampong mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) untuk membiayai kegiatan PRG.

PRG melayani masyarakat di Desa Blang Kuta Dua Meunasah, Bireuen untuk mengurus dokumen kependudukannya

Pada awalnya, PRG  dibentuk di Kabupaten Aceh Barat, Bireuen, dan Bener Meriah berdasarkan peraturan bupati tentang layanan adminduk di tingkat gampong. PRG berperan untuk mendekatkan layanan sekaligus memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. “Alhamdulillah, dalam dua tahun, rata-rata cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di tiga kabupaten tersebut sudah mencapai 88%, melampaui target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” ungkap Syarbaini.

Syarbaini menambahkan bahwa keberadaan PRG juga membantu pemerintah menyusun data kependudukan yang akurat sehingga mampu memperbaiki kualitas perencanaan, pembangunan, dan pengalokasian anggaran. “Sederhananya misalnya pemerintah bisa memutuskan untuk membangun sekolah baru berdasarkan data jumlah anak usia sekolah di satu daerah,” imbuh Syarbaini.

Merasakan manfaat kehadiran PRG, pada April 2018, Gubernur Aceh mengeluarkan Instruksi Gubernur pembentukan PRG melalui alokasi Dana Desa di Aceh. Sebanyak sembilan kabupaten/kota segera membentuk PRG di wilayah mereka. Sampai Agustus 2020, terdapat 3.008 PRG yang melayani warga dari 2.445 desa di 12 kabupaten/kota[1] dari 6,514 desa dan 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan layanan adminduk di Kecamatan Arongan Lambalek

Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu kabupaten yang mengadopsi LABKD melalui pembentukan PRG pada tahun 2019. Menurut Saloma, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Aceh Jaya, rendahnya kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian menjadi dasar pembentukan PRG untuk menjangkau masyarakat yang tersebar di 172 desa. “Salah satu kendala masyarakat mengurus dokumen kependudukan adalah jarak dengan ibu kota kabupaten. Kecamatan Jaya saja misalnya, jaraknya 75 km dari Calang,” terang Saloma. Selain itu rendahnya literasi digital dan belum meratanya akses telekomunikasi perlu diatasi melalui layanan langsung di tingkat desa. “Alhamdulillah, kehadiran PRG selama satu tahun ini mampu meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 10% dan Akta Kematian sebesar lebih dari 200% ” imbuh Saloma.

Hal ini sejalan dengan prioritas Pemerintah Aceh untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Menurut Syarbaini, Akta Kematian adalah bukti bahwa seseorang sudah meninggal sehingga secara resmi namanya akan dihapus dari sistem pencatatan kependudukan. Sehingga alokasi layanan dan bantuan bagi mereka yang sudah meninggal dapat dialihkan ke yang lebih membutuhkan. “Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini dimana Pemerintah Aceh juga mengucurkan bantuan bagi keluarga miskin terdampak COVID-19. Kalau kita memiliki data warga yang meninggal maka penggunaan anggaran akan lebih efisien dan bantuan dapat diberikan tepat sasaran,” tuturnya.


[1] Kabupaten Aceh Barat, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Simeuleu, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kota Langsa.


[1] Gampong adalah sebutan lain untuk desa.

Artikel Menghadapi Covid-19
Dokumen Kependudukan Kunci Akses Jaminan Perlindungan Sosial

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di wilayahnya. Salah satun...

Artikel Menghadapi Covid-19
Memastikan Layanan Adminduk Berjalan di Desa Bayan

Pemerintah Desa Bayan telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) tahap ketiga bagi 435 keluarga yang terdampak COVID-19 pada awal Juli 2020. Menurut Kepala...

Artikel Menghadapi Covid-19
Memastikan Keberlangsungan Layanan Administrasi Kependudukan di Masa Pandemi

Sejak April 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan (adminduk) online untuk memudah...

Menghadapi

COVID-19