Cerita Perubahan

Memotong Birokrasi, Meningkatkan Kualitas Layanan

Author: Admin
Published: 17/10/2019

Afrida, Staf Keuangan Desa Bukit Tunyang, Bener Meriah sedang berkonsultasi dengan Fiqri Fauzan, anggota PTPD Bener Meriah, tentang Laporan Pemanfaatan Dana Desa Tahap I (Foto: KOMPAK)

Saukani, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Bener Meriah, masih ingat betul kerepotan yang terjadi saat memeriksa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015. “Kami harus mengecek dokumen dari 232 desa. Imbasnya, dana desa baru bisa dicairkan di bulan September, dari yang seharusnya antara bulan Maret dan Juli.”

Rudi Faisal, staf keuangan Gampong Sumber Jaya, memiliki pengalaman serupa Saukani. “Dulu kami harus bolak-balik berkonsultasi ke kabupaten, belum lagi jika ditemukan kesalahan dan perlu direvisi. Dokumen APBDes tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, akibatnya dana desa terlambat dicairkan,” tuturnya.

Angin perubahan kemudian datang pada tahun 2018 ketika Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyusun Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dengan difasilitasi oleh KOMPAK. Dengan peraturan ini, kecamatan memiliki kewenangan dan pendanaan yang lebih besar untuk membina dan mengawasi pemerintah desa. 

Pelimpahan kewenangan ini diiringi dengan pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD). Anggota PTPD terdiri dari perangkat di tingkat kecamatan yang ditunjuk untuk memberikan bantuan teknis dalam mengelola pemerintahan desa, termasuk menjadi mitra pemerintah desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. 

Untuk memperkuat PTPD, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama dengan KOMPAK melaksanakan serangkaian pelatihan diantaranya pelatihan tentang tugas dan fungsi PTPD, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pelaksanaan koordinasi kecamatan serta kesehatan dasar yang menjadi kewenangan desa. 

“Sebelumnya pelaksanaan pembangunan desa terhambat karena anggaran belum turun, posyandu tidak bisa memberikan makanan tambahan dan vitamin. Beasiswa untuk siswa miskin berprestasi juga harus ditunda,” cerita Rudi

“Kini, kami nggak perlu lagi datang ke DPMK untuk berkonsultasi, cukup ke PTPD di kantor kecamatan saja. Tim PTPD akan mengecek ABPDes dan laporan lainnya terkait dana desa. Jika ada kesalahan, kami bisa langsung mengoreksinya dan dokumen sudah selesai dalam satu minggu,” papar Rudi. 

Pada tahun 2019, Desa Sumber Jaya dan Desa Kulem Parakanis menjadi dua desa pertama yang mencairkan dana desa sesuai jadwal, yaitu Maret 2019. 

Subahrul, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat DPMK Bener Meriah mengatakan bahwa pelimpahan kewenangan dan keberadaan PTPD ikut meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran desa, “Pelimpahan kewenangan benar-benar mampu memangkas birokrasi serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan yang lebih baik bagi masyarakat.”

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Mendorong Kepemimpinan Perempuan Lewat Akademi Paradigta

“Awalnya saya tidak mau ikut Akademi Paradigta. Saya malu. Saya tidak lulus sekolah dasar. Tapi ibu-ibu dari PEKKA mendorong saya untuk ikut,” kenang Aminah (44), warga Desa Sungai...

Cerita Perubahan
Dokumen Kependudukan Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Salim (65) warga Desa Ngumbul, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, baru memiliki akta kelahiran beberapa bulan lalu. “Dulu di rumah nggak ada yang punya Akta Kelahiran, termasuk anak da...

Cerita Perubahan
Membangun Sekolah Impian

Belasan anak riang berkumpul di halaman belakang Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen Gwereshera (SD YPK Gwereshera), Kaimana, Papua Barat. Mereka sibuk dengan cangkul, sekop d...