Artikel Menghadapi Covid-19

Memastikan Layanan Adminduk Berjalan di Desa Bayan

Author: Paulus Enggal Sulaksono
Published: 09/10/2020
Perekaman KTP elektronik bagi warga lanjut usia di Desa Bayan

Pemerintah Desa Bayan telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) tahap ketiga bagi 435 keluarga yang terdampak COVID-19 pada awal Juli 2020. Menurut Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bayan, Sukrati, sebagian besar keluarga tersebut terdampak kehidupan ekonominya selama pandemi COVID-19. “Ada pedagang keliling, pegawai yang kena PHK, atau keluarga-keluarga pekerja migran yang tidak lagi mendapat kiriman uang dari kepala keluarganya,” terang Sukrati.

Diantara penerima BLT-Dana Desa tersebut, terdapat warga lanjut usia (lansia) yang selama ini belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial karena belum memiliki identitas kependudukan atau KTP Elektronik.

Menurut Sukrati, sebenarnya warga lansia ini telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara telah membekukan NIK mereka lantaran tidak kunjung melakukan perekaman KTP Elektronik. Tanpa NIK, pemerintah desa tidak dapat memasukkan nama mereka pada DTKS.

Kepemilikan dokumen kependudukan memudahkan masyarakat mendapat layanan dasar dari pemerintah

“Ya ndak sempat, sudah tua, nggak bisa lagi pergi ke Bayan (kantor kecamatan tempat layanan administrasi kependudukan-pen),” tutur Sarip* (91) ketika ditanya alasannya belum melakukan perekaman KTP Elektronik.

Untuk Sarip dan warga lansia lain yang belum memiliki NIK, pemerintah desa mengeluarkan surat keterangan tempat tinggal. Surat ini dikeluarkan berdasarkan keputusan kepala desa pasca musyawarah desa khusus penetapan keluarga penerima BLT-Dana Desa.

"Kepemilikan dokumen kependudukan adalah hak setiap warga negara. Pemerintah wajib memenuhi hak tersebut."

Sukrati, Kepala seksi pemerintahan desa bayan

“Namun kami harus berpikir ke depan. BLT-Dana Desa ini kan sifatnya sementara. Di sisi lain warga lansia di desa kami membutuhkan bantuan berkelanjutan seperti PKH dan BPNT. Lagipula, kepemilikan dokumen kependudukan adalah hak setiap warga negara. Pemerintah wajib memenuhi hak tersebut,” jelas Sukrati.

Untuk itu, Pemerintah Desa Bayan bersama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Utara menggelar layanan administrasi kependudukan (adminduk) jemput bola pada bulan Januari dan Juli 2020. Tercatat sebanyak 207 lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan warga lainnya telah mendapat  dokumen adminduk dari layanan yang digelar di kantor desa Bayan ini.

Arif Aryadi, Kepala Seksi Kerja sama dan Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Utara mengatakan bahwa layanan adminduk jemput bola dapat berjalan berkat dukungan dari pemerintah desa melalui Kelompok Kerja (Pokja) Adminduk Desa. “Kami menyediakan peralatan, petugas, dan dana operasional. Sementara desa melalui Pokja Adminduk, yang telah mendapat pelatihan dari KOMPAK, berperan menyediakan data, menyiapkan syarat, dan terutama mengajak masyarakat untuk aktif mengurus dokumen kependudukannya,” imbuh Arif.

*Nama disamarkan untuk menjaga kerahasiaan.

Artikel Menghadapi Covid-19
Menjangkau Kelompok Rentan di Desa Ngeru

Khaeruddin, Kepala Desa Ngeru, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa sempat berpikir keras untuk memastikan warga penyandang disabilitas dapat mengakses layanan pendidikan dan kes...

Artikel Menghadapi Covid-19
Menyelaraskan Data Mewujudkan Kesejahteraan

Ponitri (78) warga Desa Condro, Kabupaten Lumajang sempat resah lantaran dirinya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Padahal perempuan yang tidak tama...

Artikel Menghadapi Covid-19
Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan Berkelanjutan

Pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dengan dukungan KOMPAK meluncurkan layanan adminduk online melalui Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) guna memastik...

Menghadapi

COVID-19