Cerita Perubahan

Layanan Hak Administrasi Kependudukan Darurat Pasca Gempa

Author: Admin
Published: 09/05/2019

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar memberikan dokumen adminduk kepada anggota masyarakat korban gempa di Lombok (Foto: KOMPAK)


Layanan administrasi kependudukan adalah hak setiap warga negara. Surat-surat identitas hukum yang jelas membukakan akses masyarakat terhadap hak-hak sebagai warga negara baik dalam hal sandang, pangan maupun papan. Namun ketika sebuah becana terjadi, bala bantuan yang diberikan sering kali melupakan aspek adiministrasi kependudukan (adminduk). Seperti halnya yang terjadi pada bencana gempa yang melanda Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Juli–Agustus 2018. 

Ketika periode gempa terjadi, Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) mencatat 560 orang meninggal dunia, 1.469 luka-luka, dan 396.032 jiwa terpaksa hidup di pengungsian. Kerusakan fisik meliputi kerusakan 83.392 unit rumah serta 3.540 unit fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kerusakan dan kerugian paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Selain korban jiwa dan kerusakan fisik, gempa Lombok juga mengakibatkan masyarakat kehilangan surat identitas hukum seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Akta Pernikahan. Melihat hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Utara tidak tinggal diam. Pada periode darurat pasca gempa, sejak Agustus-Oktober 2018, Disdukapil Lombok Utara telah menerbitkan 1.121 Akta Kelahiran, 359 Akta Kematian dan 40 Akta Pernikahan. Layanan administrasi kependudukan (adminduk) darurat tersebut berlangsung hingga Desember 2018. 

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ini diwujudkan dengan cara membuka layanan adminduk darurat dan layanan keliling ke tenda-tenda pengungsian, puskesmas dan rumah sakit. Layanan adminduk darurat ini adalah bagian dari program JARING PEKAT (Penjaringan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat). Program ini mendapat dukungan dari KOMPAK. “Saya melihat bahwa salah satu layanan penting pasca gempa adalah adminduk, selain upaya penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar,” terang  Bupati Kabupaten Lombok Utara Najmul Akhyar. 

Najmul Akhyar berpendapat bahwa adminduk adalah big data bagi pemerintah. Data ini diperlukan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan khususnya terkait upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. “Data adminduk yang valid akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Maka pemerintah wajib memastikan keberlangsungan layanan adminduk ini,” imbuhnya.

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Lombok Utara Suhadman  juga mengatakan bahwa layanan adminduk keliling adalah untuk mendata anak-anak yang lahir di pengungsian, serta perubahan data kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak. “Pelayanan pemerintah sangat baik meskipun setelah gempa harus dilakukan di tenda darurat. Setelah anak kami lahir, Akta Kelahiran langsung jadi,” tutur Novianti, warga Desa Lendang Galuh, Kecamatan Tanjung. 

Inacim, warga Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga yang kehilangan KTP, juga merasakan manfaat hadirnya pelayanan adminduk darurat. “Kualitas layanan dukcapil masih sama seperti sebelum gempa, meskipun dilakukan di tenda darurat. Prosedurnya tidak berubah. Kami pun mendapat informasi soal waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan KTP pengganti,” terangnya.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Membangun Roh Program PROSPPEK

“Kami percaya data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK Plus ini akurat dan selalu diperbaharui karena dikelola oleh kader kampung setempat sehingga bisa menjadi das...

Cerita Perubahan
Aspirasi Masyarakat Sebagai Acuan Prioritas Desa

Sejak 2019, KOMPAK dan SEKNAS FITRA telah mengujicoba mekanisme masukan dari masyarakat, yang dikenal sebagai 'Posko Aspirasi', di 33 desa. Uji coba di Desa Tangkil, Kabupaten Tren...

Cerita Perubahan
Membantu Pemerintah Desa Merencanakan dan Menyelenggarakan Layanan Dasar

“Saya adalah salah seorang fasilitator PTPD. Kami memberikan dukungan ke desa-desa dalam mengembangkan dan mengevaluasi APB Desa [Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa] mereka. Kami...

Menghadapi

COVID-19