Cerita Perubahan

Layanan Dasar Bagi Sari

Author: KOMPAK
Published: 26/11/2021

Warga Desa Rappoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan kini telah dapat mengakses layanan dasar sesuai standar pelayanan minimum dari pemerintah. Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) yang diadopsi pemerintah desa dengan dukungan KOMPAK, memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan di desanya, yang menjadi syarat untuk mengakses layanan kesehatan serta berbagai bantuan pemerintah. Data kependudukan yang lengkap juga berarti pembangunan dan anggaran layanan dasar dapat direncanakan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan warga desa.


Di depan rumah kayunya yang berukuran 4 x 7 meter, Sari (70) mengikat bibit-bibit rumput laut pada seutas tali. Sejak suaminya meninggal, warga Dusun Bo’dong, Desa Rappoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ini memang mengandalkan pekerjaan mengikat bentangan rumput laut untuk menghidupi diri beserta anaknya, Rabbele (22), dan cucunya, Ilham (11).

Dari pekerjaan mengikat bentangan rumput laut tiga hingga empat kali sebulan, Sari mendapatkan upah Rp2.500 per bentang, yang panjangnya antara 4 hingga 5 meter. “Karena saya sakit, jadi paling banyak saya hanya bisa ikat 10 bentang saja,” tutur Ibu Sari yang sebelah matanya kini tidak dapat melihat lagi. Rabbele yang menyandang disabilitas fisik tangan mengecil juga tidak memiliki pekerjaan tetap.

Sari (70). didampingi Ernawati Ramli, Koordukcapil Desa Rappoa, yang membantu mengurus dokumen kependudukan agar dapat menerima tunjangan lansia.

Selama ini keluarga Sari tidak terdaftar dalam program perlindungan sosial manapun karena mereka tidak memiliki dokumen kependudukan. Namun pada tahun 2018, dibantu Ernawati Ramli, Koordinator Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Koordukcapil) Desa Rappoa, Sari telah memiliki dokumen kependudukan sehingga dapat menerima tunjangan lansia dari desa. “Saya bersyukur dengan ada dokumen, saya bisa mendapat bantuan dari pemerintah,” ujarnya saat menerima bantuan untuk pertama kalinya.

“Saya bersyukur dengan ada dokumen, saya bisa mendapat bantuan dari pemerintah,” ujar Sari, warga Dusun Bo’dong, Desa Rappoa, saat menerima bantuan untuk pertama kalinya.

Staf Koordukcapil, Ernawati akan mengurus dokumen persyaratan adminduk untuk diproses lebih lanjut, dan berkeliling desa setiap hari Jumat dan Sabtu untuk mengumpulkan dan memperkenalkan program LABKD dan manfaatnya di seluruh dusun.

Setiap bulannya ia menerima 10 liter beras, 2 papan telur, 2 liter minyak kelapa, dan 2 kilogram gula pasir untuk kebutuhan sehari-hari. Sari yang seumur hidupnya hanya mengandalkan obat tradisional jika sakit kini juga dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah, baik di Puskesmas, rumah sakit, maupun praktik dokter swasta karena telah memiliki kartu BPJS Kesehatan.

Sari adalah satu dari 152 warga anggota kelompok rentan Desa Rappoa yang akhirnya bisa mempunyai dokumen kependudukan sehingga bisa mendapatkan layanan dasar, sejak pemerintah Desa Rappoa mengadopsi Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) pada tahun 2018.

Dengan adanya LABKD, masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan di desanya, tanpa harus pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Bantaeng. Pemerintah Desa Rappoa menyusun mekanisme LABKD dan menunjuk fasilitator administrasi kependudukan atau Koordukcapil bersama KOMPAK.

“Sebelum ada LABKD, banyak warga kami khususnya yang miskin dan rentan tidak dapat mengakses program perlindungan sosial seperti tunjangan lansia, Program Keluarga Harapan atau Bantuan Pangan Non Tunai dari Dinas Sosial,” tutur Irwan Darpin, Kepala Desa Rappoa. Warga tidak bisa mengakses layanan pemerintah karena mereka tidak memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran. Berbagai aturan pemerintah mensyaratkan dokumen-dokumen ini agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dasar.

Sementara itu, rumitnya proses serta persyaratan yang diperlukan membuat warga enggan mengurus dokumen kependudukan. “Dari Desa Rappoa ke sini misalnya, butuh biaya minimal 10 ribu per orang, atau 20 ribu pergi-pulang. Padahal setidaknya mereka harus dua kali datang, untuk menyerahkan berkas dan mengambil dokumen,” tutur Selfi Ahmaniarti Niswar, Operator Disdukcapil Kabupaten Bantaeng.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan semakin menambah keengganan warga. “Saya kan orang miskin. Buat apa orang miskin punya Akta Kelahiran?” tanya Sari sebelum mendapat penjelasan dari Ernawati bahwa Akta Kelahiran adalah syarat pembuatan KK dan KTP yang memungkinkannya terdaftar sebagai penerima tunjangan lansia dari desa.

Ibu Ernawati segera melaksanakan tugasnya. Ia berkunjung dari dusun ke dusun untuk mendata dan melakukan sosialisasi, termasuk dalam acara informal seperti kegiatan Posyandu, pengajian, acara pernikahan, arisan, pertemuan orang tua murid di sekolah maupun di Puskesmas. Warga asli Rappoa ini menggunakan bahasa Makassar yang mudah dipahami warga setempat untuk menjelaskan manfaat memiliki dokumen kependudukan, seperti dapat mengurus BPJS, berobat gratis di dokter praktik mandiri, atau diusulkan sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.

Warga kemudian hanya perlu menyerahkan berkas kependudukannya kepada Ibu Ernawati untuk dibantu pengurusannya lebih lanjut. Mengurus dokumen kependudukan yang tadinya memakan waktu berhari-hari, kini bisa selesai dalam waktu 10 menit, kecuali pembuatan KTP elektronik yang memerlukan perekaman biometrik.

Mengurus dokumen kependudukan yang tadinya memakan waktu berhari-hari, kini bisa selesai dalam waktu 10 menit.

Masa pandemi COVID-19-pun tidak menghentikan langkah Ibu Ernawati. “Sosialisasi dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Sementara layanan adminduk juga dilakukan secara online melalui WhatsApp,” jelas Ibu Ernawati.

Kini, seluruh 46 desa dan 21 kelurahan di delapan kecamatan Kabupaten Bantaeng telah mengadopsi LABKD.

Ibu Ernawati mengalokasikan hari Jumat dan Sabtu pukul 08.00 hingga 12.00 untuk melaksanakan tugas sebagai Koordukcapil, karena ia harus menjalankan tugas sebagai Kasi Pemerintahan pada Senin hingga Kamis pukul 08.00 hingga 14.00.

“Namun jadwal ini bisa berubah jika ada kasus-kasus penting dan mendesak, misalnya ada yang membutuhkan dokumen kependudukan untuk mengurus BPJS, sementara pasien sudah atau akan mendapat perawatan medis di puskesmas atau rumah sakit,” jelas ibu dari tiga putra yang berusaha mengalokasikan hari Minggunya untuk keluarga.

Kerja keras Ibu Ernawati dan para perangkat desa membuahkan hasil. Sejak dimulainya LABKD hingga 2020, 85% warga Rappoa telah memiliki Akta Kelahiran dari hanya 40% di tahun 2017. Demikian juga pemilik KTP meningkat menjadi 90% dan KK meningkat menjadi 95%, dari hanya 60% di tahun 2017.

Dengan lengkapnya dokumen kependudukan, mereka bisa mendapatkan berbagai bantuan, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako Desa, Pelayanan Kesehatan Gratis/BPJS, Kesehatan Gratis Desa, Bantuan Sembako Lansia, Bantuan Sosial Tunai, hingga bantuan baju seragam anak sekolah.

Masyarakat Rappoa pun bisa berobat gratis hanya dengan membawa KTP dan KK, karena sejak 2018 Pemerintah Desa Rappoa sudah membuat nota kesepahaman dengan satu dokter umum dan satu dokter gigi di Rappoa untuk membuka praktik mandiri di rumah.

“Warga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas, yang tadinya tidak bisa melakukan pengobatan karena ketiadaan dokumen, saat ini sudah rajin melakukan pengobatan karena gratis di Puskesmas dan rumah sakit,” tutur Ernawati tentang hal yang membuatnya merasa kerja kerasnya terbayar.

Data kependudukan yang akurat juga bermanfaat ketika pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Ikhsan Ismail (44), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencontohkan jika desa mempunyai rencana program beasiswa bagi anak sekolah.

Data kependudukan yang akurat memudahkan warga mengakses BLT-Dana Desa, PKH, Bantuan Sembako Desa, Pelayanan Kesehatan Gratis/BPJS, serta berbagai bantuan pemerintah.

“Program ini membutuhkan data anak usia sekolah, seperti jumlah, tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan sebagainya,” jelas Pak Ikhsan. “Data adalah dasar perencanaan dan penganggaran. Tanpa data yang akurat mustahil bagi pemerintah desa memberikan layanan berkualitas sesuai SPM,” tandas pria yang sehari-harinya adalah guru ilmu sosial di SMP 2 Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng.

Kini, seluruh 46 desa dan 21 kelurahan di delapan kecamatan Kabupaten Bantaeng telah mengadopsi LABKD. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Kepemilikan Dokumen Adminduk bagi Masyarakat Rentan Adminduk dan Masyarakat Khusus Melalui Pelibatan Koordukcapil dan Pemerintah Desa.

Seluruh warga Bantaeng dapat menantikan semakin baiknya layanan pemerintah yang dirancang sesuai dengan kebutuhan warga berdasarkan data yang akurat. Akan lebih banyak warga kelompok rentan seperti Sari, yang dapat menikmati masa tuanya dengan tenang, mengetahui bahwa pemerintah desa akan meringankan kehidupannya beserta anak cucunya.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
APBD Direvisi, COVID-19 Diperangi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memaksa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, merevisi anggarannya. Refocusing ditempuh untuk men...

Cerita Perubahan
Mendekatkan Layanan, Membuat Setiap Orang Terdata

Betapa senangnya pasangan Darno dan Tursinah. Dua anak mereka, M Zainurrosikin yang lahir pada 2005 dan Hamimah yang lahir pada 2009 akhirnya mendapatkan akta kelahiran secara grat...

Cerita Perubahan
Merintis Perlindungan Sosial Masyarakat Kampung Waren dari SAIK Plus

Di Kampung Waren, Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan, upaya perlindungan bagi kaum yang termarginalkan itu mulai terwujud sejak hadirnya Sistem Administrasi dan Inform...

Menghadapi

COVID-19