LABKD: Memastikan Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Tunai Langsung Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah melakukan pendataan warga terdampak COVID-19 yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa. Pendataan dilakukan oleh relawan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19.

Di Desa Suradadi, Kecamatan Terara, pendataan melibatkan Kelompok Kerja Adminduk (Pokja Adminduk) untuk membantu pengurusan dokumen kependudukan penerima BLT-Dana Desa. KOMPAK dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB memfasilitasi pelatihan dan penyusunan protokol layanan Pokja Adminduk ini bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.  

Menurut Yakim, Kepala Desa Suradadi, dari pendataan yang dilakukan masih ditemukan warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal NIK menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Diantara mereka ada Yati (90), Niluh (77), dan Sarga (91)*. Ketiganya adalah warga lanjut usia (lansia) yang tidak memiliki mata pencaharian dan belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Saya tidak tahu dokumen kependudukan. Buat apa ya ndak tahu. Kami hidup sibuk kerja cari makan. Tidak tahu urusan pemerintah,” terang Yati.

Pada April 2020, Pokja Adminduk dan relawan COVID-19 melakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, salah satu kriteria penerima BLT-Dana Desa adalah mereka yang belum terdaftar dalam DTKS sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Yati, Niluh, dan Sraga memenuhi kriteria tersebut. Namun mereka harus memiliki NIK sebagai syarat mendapatkan bantuan pemerintah.

Setelah pendataan, Pokja Adminduk membantu ketiga warga Desa Suradadi tersebut mengisi formulir biodata penduduk. Formulir tersebut kemudian diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kecamatan Terara. Dalam waktu kurang dari lima jam, Yati, Niluh, dan Sarga menerima Kartu Keluarga (KK) berisi NIK milik mereka. Sementara perekaman KTP dapat dilakukan di Kantor Desa Suradadi.

“Kami memang melibatkan Pokja Adminduk dalam pendataan calon penerima BLT-Dana Desa untuk memastikan ketepatan sasaran penerimanya,” jelas Yakim. “Apalagi bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas atau perempuan kepala keluarga miskin yang belum memiliki NIK,” tambahnya.

Menurut Yakim, Pokja Adminduk bersama Satgas COVID-19 akan bekerja selama enam bulan untuk melakukan pendataan dan pengawasan terhadap penyaluran BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Yakim mengakui bahwa mekanisme layanan Pokja Adminduk yang sudah berjalan selama ini memudahkan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sehingga bantuan dapat diterima oleh mereka yang berhak.

“Saya senang dapat bantuan dari desa. Seumur-umur, baru kali ini saya dapat bantuan dari pemerintah,” tutup Yati.

*Nama diubah untuk kerahasiaan identitas.

Pemerintah Desa Suradadi membentuk Pokja Adminduk pada tahun 2018 untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Kelompok kerja ini terdiri dari 9 orang (2 laki-laki dan 7 perempuan) perwakilan perangkat desa, kader Posyandu, Karang Taruna dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada 2019, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,6 juta rupiah untuk mendukung kerja Pokja Adminduk.