Publikasi > Catatan Kebijakan

Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Desa dalam Pembangunan: Pendekatan Baru dalam Percepatan Pembangunan Desa

Author: Fibria Heliani
Published: 23/11/2020

Sejak tahun 2016, KOMPAK mendukung inisiatif Universitas Membangun Desa (UMD) melalui uji coba penajaman KKN reguler yang dikenal sebagai UMD–KKN Tematik, di empat perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Uji coba UMD–KKN Tematik telah memberikan perspektif untuk kolaborasi lebih mendalam antara PT dengan desa dan dinilai strategis dan lebih relevan bagi kebutuhan desa. Catatan kebijakan ini merekomendasikan agar program KKN atau pengabdian masyarakat sejenis dapat dijadikan sebagai aset bagi pembangunan desa. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan KKN didorong melalui kolaborasi, baik dengan program pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa), maupun dengan menggandeng program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) pihak swasta. Untuk mendorong hal tersebut, platform seperti Inspirasi UMD atau lainnya dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya sekaligus sarana penguatan ekosistem ketenagakerjaan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada jangka panjang.

Catatan Kebijakan UMD 201123.pdf
Unduh

Publikasi Lainnya

Publikasi > Catatan Kebijakan
Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik Adminduk

Panduan ini merupakan salah satu rujukan, sekaligus merupakan alat bantu bagi pemangku kepentingan mulai dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, masyarakat serta pihak swasta unt...

Publikasi > Catatan Kebijakan
Panduan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kabupaten Lombok Timur

Panduan ini berisi langkah-langkah praktis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa secara prosedural, partisipatif, inklusif dan berorientasi pada penanggulangan kemiski...

Publikasi > Catatan Kebijakan
Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa

Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa ini adalah rujukan bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mewujudkan prinsip transparansi dan a...

Menghadapi

COVID-19