Artikel

Kolaborasi Pemerintah Indonesia dan KOMPAK Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif

Author: Catherine Regina
Published: 29/09/2021

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan dukungan KOMPAK – program Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia - menggelar diskusi daring bertajuk Rencana Aksi Nasional, Memasuki Era Perluasan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, pada Rabu, 24 Agustus 2021. Diskusi ini bertujuan mensosialisasikan target dan upaya konkret pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RANPD) 2021-2025. RANPD merupakan rencana induk penyandang disabilitas yang memuat strategi dan kebijakan yang bersifat operasional bagi lintas kementerian/lembaga. 

“Rencana Aksi Nasional ini merupakan bentuk dorongan untuk mengubah paradigma publik dari belas kasih atau charity based menjadi pemenuhan hak atau human right based untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Seperti pemenuhan hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan seperti KTP yang akan memudahkan mereka mengakses layanan dasar dari pemerintah,” jelas Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Kepala Bappenas. 

Sementara itu, Kirsten Bishop selaku Minister Counsellor Governance and Human Development, Kedutaan Besar Australia percaya bahwa RANPD akan mendukung tujuan kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali, dimana kebutuhan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dapat terakomodasi secara baik. 

“Seperti yang kami lakukan melalui program KOMPAK, dimana data kelompok rentan dan penyandang disabilitas telah terekam dengan baik dalam sistem informasi desa. Data ini membantu pemerintah desa mengidentifikasi kebutuhan dan hak mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah,” tuturnya.  

"Rencana Aksi Nasional ini merupakan bentuk dorongan untuk mengubah paradigma publik dari belas kasih atau charity based menjadi pemenuhan hak atau human right based."

 Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Kepala Bappenas. 

Perwujudan RANPD mencakup berbagai isu strategis, tidak hanya  pendataan dan perencanaan inklusif tetapi juga ketenagakerjaan, lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas, hak politik dan peradilan, pemberdayaan perekonomian, pendidikan dan keterampilan, dan juga akses pelayanan kesehatan. 

Namun mewujudkan pembangunan yang inklusif sebagaimana amanat RANPD ini membutuhkan kolaborasi pelbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan penyandang disabilitas itu sendiri. Pembangunan yang inklusif memerlukan lingkungan tanpa hambatan tak hanya terkait penyediaan infrastruktur dan layanan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga pengetahuan, sikap, dan budaya hidup masyarakat secara umum untuk saling menghargai dan bertoleransi. 

“Jika semua pihak berkolaborasi dan menjalankan arahan RANPD ini, maka dalam lima tahun mendatang tidak akan ada lagi cerita tentang penyandang disabilitas yang disembunyikan oleh keluarga, tidak dapat bersekolah atau bekerja dengan baik karena sarana dan prasarana tidak memadai, dan tidak ada pandangan yang menganggap penyandang disabilitas adalah penduduk yang tidak berdaya, karena mereka telah menjadi aktor-aktor utama pembangunan,” pungkas Suharso. 

Artikel Aktivitas Lainnya

Artikel
Kajian Costing dan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Jaminan Persalinan (Jampersal)

Kajian costing dan pemanfaatan dana Jampersal ini bertujuan untuk: (a) Mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan besaran alokasi (costing) dana...

Artikel
Forum Inspirasi Nasional: Praktik Baik KOMPAK untuk Mendukung Strategi Percepatan Kemiskinan Ekstrem ‘NOL’

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Pemerintah Australia melalui program KOMPAK menyelenggarakan Forum Inspirasi...

Artikel
Data Akurat untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan di Tanah Papua

Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, berkolaborasi dengan KOMPAK, program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia, menyelenggarakan Forum Inspirasi Tanah Papua bertema...

Menghadapi

COVID-19