Cerita Perubahan

Klinik Desa Membangun, Solusi inovatif Perbaikan Tata Kelola Desa

Author: KOMPAK
Published: 04/03/2022

Seiring pemberlakuan UU Desa, kapasitas aparatur menjadi faktor penentu kualitas tata kelola pemerintahan desa. Menyadari hal ini, Camat Aikmel di Lombok Timur, NTB, menggagas “Klinik Desa Membangun” (KDM) sebagai wujud pelembagaan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) menuju tata kelola desa yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan. Aspirasi masyarakat desa menjadi rujukan utama pengambilan keputusan. Didukung KOMPAK dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, KDM berhasil memperbaiki postur APB Desa yang pro pada pelayanan dasar.1


Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat dan peran yang lebih luas bagi pemerintah desa dalam mengelola urusan desanya –termasuk dalam kewenangan, keuangan, dan pembangunan desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi syarat mutlak agar masyarakat  bisa merasakan manfaat pembangunan. Sayangnya, upaya-upaya yang dilakukan kebanyakan desa cenderung sporadis dan sentralistik. Kecepatan penguatan kapasitas aparatur pun tak mampu mengimbangi kecepatan dinamika yang terjadi dalam implementasi UU Desa.

Peliknya persoalan ini sangat disadari H. Hadi Fathurahman, Camat Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak menjabat sebagai camat pada Januari 2016, Hadi yakin bahwa penguatan kapasitas aparatur desa melalui peran Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) merupakan pilihan terbaik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.

Mengingat kompleksitas tata kelola desa, Hadi sadar pihak kecamatan tidak dapat bekerja sendirian. Ia pun menginisiasi lahirnya “Klinik Desa Membangun” (KDM) sebagai wadah koordinasi berbagai pemangku kepentingan. Seperti halnya klinik yang berfungsi mengobati orang sakit, KDM bertujuan mengobati berbagai persoalan desa yang rumit – terutama terkait pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang besar artinya bagi masyarakat miskin dan rentan. 

Terbentuknya KDM memudahkan PTPD melatih aparatur desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang pro pelayanan dasar.

(foto diambil sebelum pandemi)

Terbentuknya KDM memudahkan PTPD melatih aparatur desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang pro pelayanan dasar. Layanan PTPD yang awalnya hanya Divisi Penguatan Kapasitas Aparatur mulai ditambah dengan divisi-divisi lainnya seperti “Advokasi Pengaduan” terkait tata kelola desa, “Desa Belajar” terkait praktik baik desa, serta “Pemantauan dan Evaluasi” terkait kontribusi KDM terhadap perbaikan tata kelola desa.

Selain PTPD sebagai tulang punggung, KDM juga melibatkan banyak pemangku kepentingan lainnya seperti Puskesmas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, serta para fasilitator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). PTPD turut merangkul LSM lokal dan nasional yang selama ini berjuang mendampingi masyarakat miskin dan rentan di Kecamatan Aikmel.

Personil yang mewakili berbagai pemangku kepentingan kemudian direkrut menjadi ‘fasilitator belajar’ KDM, yang bertugas memandu dan memfasilitasi penguatan kapasitas aparatur desa, mengoordinasikan para stakeholder kecamatan, serta memberi rekomendasi dan advokasi untuk tata kelola desa yang lebih baik. KDM menerjunkan tiga tim fasilitator dengan jadwal pelayanan 24 jam non-stop. Dalam sehari, satu tim fasilitator mampu memfasilitasi tiga desa. 

KOMPAK berperan mengadvokasi pelembagaan KDM melalui regulasi serta membantu penyusunan tata laksana atau SOP yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan KDM di Kecamatan Aikmel. KOMPAK juga aktif membantu penyusunan beragam jenis panduan untuk menguatkan kapasitas, termasuk panduan fasilitasi dan panduan memimpin rapat, hingga PTPD siap mengawal perencanaan dan penganggaran desa yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.

“Saya sangat berterima kasih kepada KOMPAK. Setelah KDM terbentuk, penyusunan RKP Desa dan APB Desa selama tiga tahun terakhir tidak pernah terlambat, bahkan yang paling cepat,” papar Hanah (53), Kepala Desa Toya, Kecamatan Aikmel.

Menurut Hanah, KDM tak hanya meningkatkan kapasitas aparatur desa namun juga berperan besar mengubah paradigma tata kelola desa yang tadinya bersifat top-down menjadi bottom-up.2 Pasalnya, tahap perencanaan selalu mempertimbangkan hasil musyawarah desa yang merupakan wadah bagi warga untuk menyuarakan aspirasinya. Musyawarah ini turut mengundang anak muda, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lain yang sebelumnya tidak pernah dilibatkan.

“Dalam musyawarah desa, capun-capun (lansia 60 tahun ke atas) meminta tongkat untuk berjalan, kursi roda, kacamata supaya bisa melihat lebih jelas, juga pelayanan kesehatan gratis. Ada juga anak muda yang minta pelatihan komputer. Hasil musyawarah inilah yang kami tuangkan dalam RKP Desa. Apa yang menjadi kehendak masyarakat, itulah yang kami kerjakan,” papar Hanah.

Fasilitator KDM juga membuka diri menjadi mitra pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pelayanan dasar.

Melalui perencanaan dan penganggaran yang baik, kualitas pelayanan dasar masyarakat meningkat. Fasilitator KDM juga membuka diri menjadi mitra pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, ambulans yang selalu siaga dalam situasi darurat, pengelolaan sampah rumah tangga, hingga administrasi kependudukan (adminduk).

Tak kalah penting, fasilitator KDM membantu memperlancar proses distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sangat dibutuhkan warga miskin mulai dari tahap penganggaran, perencanaan, hingga eksekusinya. Data adminduk yang sinkron dengan data-data lainnya menjadi faktor krusial agar BLT benar-benar diterima mereka yang berhak sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih bantuan sosial.

Memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID), fasilitator KDM juga memberi arahan kepada  pemerintah desa untuk mengidentifikasi masyarakat yang luput menerima BLT karena tidak memiliki data kependudukan yang disyaratkan. Selanjutnya, pemerintah desa bersama Pokja Adminduk menginisiasi layanan “jemput bola” untuk membantu warga desa mengurus data kependudukannya. Hasilnya, pembagian BLT di Kecamatan Aikmel selalu berjalan lancar tanpa kekisruhan, juga tak pernah molor dari jadwal yang telah ditentukan.

Salmini (45) adalah salah seorang warga Desa Toya yang memperoleh bantuan sosial atas masukan fasilitator KDM yang ditindaklanjuti pemerintah desa. Bekerja sebagai buruh tani tidak tetap, Salmini hanya menerima upah Rp20.000 – Rp50.000 per hari, itu pun hanya ketika musim panen tiba. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Salmini menyambi bekerja sebagai buruh angkut pasir dan batu bagi warga yang sedang membangun rumah.

Salmini yang ditinggal suaminya bekerja di Malaysia harus membiayai kebutuhan dua putrinya, Koryatun Toyibah (20) dan Umratul Ariya (16). Koryatun hanya menempuh pendidikan hingga Sekolah Dasar, sementara Umratul bersekolah di kelas 1 Madrasah Aliyah, setara Sekolah Menengah Atas. Selain itu, Salmini masih harus bertanggung jawab menafkahi ibundanya, Papu Topik (70). Adakalanya ia terpaksa berhutang pada tetangga untuk membeli beras dan lauk bagi seisi rumah.

Kondisi memprihatinkan Salmini terdeteksi fasilitator KDM. Rupanya, Salmini belum pernah mendapatkan bantuan sosial apa pun. Salmini tak pernah mengajukannya karena tidak mengetahui program-program bantuan sosial pemerintah. Berbekal data ini, kader desa mendatangi Salmini untuk membantunya mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan hingga ia akhirnya menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berkat kapasitas aparatur desa yang semakin pro-warga melalui KDM, warga miskin dan rentan yang belum terdata sebagai penerima bantuan sosial pemerintah akhirnya bisa menerima BLT, BST, dan PKH.

Alhamdulillah. Saya senang dan gembira bisa mendapatkan bantuan untuk keperluan sehari-hari. Anak kedua saya juga mendapatkan BSM (Bantuan Siswa Miskin),” ucap Salmini.

Penerima bantuan lainnya yang juga warga Desa Toya, Muhammad Yazid (21), merupakan seorang penyandang disabilitas sejak lahir (tuna wicara). Menjadi tulang punggung keluarga, Yazid bekerja serabutan sebagai buruh kasar dengan upah hanya sekitar Rp5.000 – Rp10.000 per hari. Ia tinggal bersama ibunya yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan pendapatan teramat minim, Yazid selalu kesulitan memenuhi keperluan sehari-hari.

Suatu hari pada bulan puasa tahun 2020, Yazid yang sedang bekerja serabutan memanjat pohon kelapa tiba-tiba terjatuh hingga lengan kanannya patah. Tak punya ongkos berobat ke Rumah Sakit, Yazid mendatangi dukun patah tulang. Kondisinya berangsur membaik. Meski demikian, ia belum mampu mengangkat beban berat sehingga kesulitan bekerja kembali sebagai buruh kasar. Mengetahui kondisi Yazid, warga desa lainnya segera mendiskusikannya dalam musyawarah desa.

Berkoordinasi dengan fasilitator KDM, hasil musyawarah ditindaklanjuti pemerintah desa yang segera membantu Yazid mengurus KTP sebagai syarat menerima bantuan sosial. Tahun itu juga Yazid menerima BST jalur penyandang disabilitas sebesar Rp 300.000 per bulan. Ibunda Yazid pun menerima BLT setelah petugas lapangan yang didampingi fasilitator KDM melakukan pendataan.

“Saya sangat berterima kasih karena bantuan ini membantu saya memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membeli sabun dan baju baru,” tutur Yazid.

Menyadari arti penting musyawarah desa, Yazid memutuskan untuk melibatkan diri lebih lanjut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Toya sebagai perwakilan kelompok penyandang disabilitas. Tuna wicara tak menghalangi Yazid menyampaikan aspirasinya di hadapan warga peserta Musrenbang dan kepala desa. Seiring waktu, Yazid yang awalnya sangat pemalu dan selalu merasa rendah diri jadi makin percaya diri dalam berkomunikasi dan bergaul.

Di samping manfaat langsung bagi pemerintah desa serta warga miskin yang rentan seperti Salmini dan Yazid, kerja-kerja sistemik yang dilakukan PTPD selaku pengelola KDM Kecamatan Aikmel membuahkan prestasi manis. Diantaranya adalah meraih Peringkat III se-NTB untuk Kategori Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa (2017), Juara I se-NTB dalam Kategori “Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Desa yang Tepat Waktu dan Transparan” (2017), Penghargaan Dirjen Perbendaharaan Kanwil NTB atas “Ketepatan Waktu menyampaikan data APB Desa” (2017), serta Penghargaan dari Bupati Lombok Timur untuk Kategori “Inovasi Kecamatan” dalam Bursa Inovasi Desa (2017).

Dari sisi kualitas perencanaan dan penganggaran desa, inisiatif KDM juga telah memperbaiki postur APB Desa yang pro pada pelayanan dasar. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar dari tahun ke tahun di desa-desa Kecamatan Aikmel terus meningkat dari 12,51% (2016) menjadi 14,8% (2019).3

Keberhasilan ini menginspirasi daerah-daerah lain mengikuti pola penguatan kapasitas aparatur yang dilakukan KDM Kecamatan Aikmel. PTPD yang telah melembagakan diri dalam bentuk sejenis KDM kini dapat ditemukan di Kabupaten Lombok Utara (Kecamatan Bayan), Kabupaten Bima (Kecamatan Bolo), Kabupaten Sumbawa (Kecamatan Plampang), dan Kabupaten Lombok Timur (Kecamatan Terara). KDM Bolo bahkan mereplikasi hampir seluruh kegiatan yang telah dilakukan KDM Aikmel.

1 Istilah ‘postur’ pada umumnya digunakan dalam diskusi APBN. Secara harfiah dapat memberi arti yang sama untuk istilah “Anggaran Pendapatan dan Belanja” yang dipakai secara resmi dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945. Dimana secara teknis akuntansi, APB Desa disusun dalam besaran yang sama antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja desa (Kemenkeu, 2014).

2 Pendekatan top-down (atas-bawah) dan bottom-up (bawah-atas) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui musyawarah (UU No. 25/2004).

3 Data merupakan data olahan tim studi KOMPAK. Persentase tersebut diolah dari definisi belanja “pelayanan dasar” untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Pendidikan, dan Kesehatan.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
APBD Direvisi, COVID-19 Diperangi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memaksa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, merevisi anggarannya. Refocusing ditempuh untuk men...

Cerita Perubahan
Mendekatkan Layanan, Membuat Setiap Orang Terdata

Betapa senangnya pasangan Darno dan Tursinah. Dua anak mereka, M Zainurrosikin yang lahir pada 2005 dan Hamimah yang lahir pada 2009 akhirnya mendapatkan akta kelahiran secara grat...

Cerita Perubahan
Merintis Perlindungan Sosial Masyarakat Kampung Waren dari SAIK Plus

Di Kampung Waren, Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan, upaya perlindungan bagi kaum yang termarginalkan itu mulai terwujud sejak hadirnya Sistem Administrasi dan Inform...

Menghadapi

COVID-19