Cerita Perubahan

Jurus Jitu Kabupaten Pekalongan Tekan Kemiskinan

Author: Meita Annissa
Published: 16/09/2021


Inovasi “Laboratorium Kemiskinan” dan pemanfaatan aplikasi SEPAKAT berkontribusi meningkatkan penghasilan para perajin gula aren Desa Botosari



Sejak 2018, Kabupaten Pekalongan menggagas “Laboratorium Kemiskinan” yang menitikberatkan penanggulangan kemiskinan berbasis data. Inovasi ini dijalankan dengan memanfaatkan aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu) yang dikembangkan Bappenas, KOMPAK, dan Bank Dunia. Data acuan yang akurat terbukti jitu dalam memaksimalkan upaya pengentasan kemiskinan. Tahun 2020, Kabupaten Pekalongan pun diganjar penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).


Bermukim satu kilometer dari bibir pantai, banjir rob selalu menjadi mimpi buruk Timbul Trijaya (43) dan keluarganya. Rumah sederhana mereka di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, tergenang air dengan ketinggian sekitar 50 sentimeter. Jika ketinggian air mencapai lebih dari satu meter, Timbul dan warga lainnya terpaksa mengungsi ke lokasi yang disediakan pihak desa dan kecamatan. Air baru surut satu minggu, bahkan satu bulan kemudian.

Keterbatasan finansial memaksa Timbul dan keluarganya bertahan tinggal di rumah mereka selama hampir dua dekade. Sehari-hari, Timbul mencari nafkah sebagai perangkat desa dengan upah minim. Istrinya, Sarofah, bekerja sebagai penjahit harian lepas. Selain kebutuhan pokok sehari-hari, mereka harus menanggung biaya pendidikan ketiga anaknya yang duduk di bangku TK, SD, dan SMA.

Suatu hari, tim peneliti dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) mendatangi kediaman Timbul untuk mendata rumah-rumah target rehabilitasi. Pendataan ini dilakukan sebagai implementasi dari inovasi “Laboratorium Kemiskinan” dan aplikasi SEPAKAT untuk membantu Pemkab Pekalongan menentukan prioritas penerima bantuan sosial.

Dua bulan kemudian, keluarga Timbul menerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan. “Setelah mendapat bantuan RTLH, rumah kami tidak kebanjiran lagi, tidak bocor, makin teduh, udara bersirkulasi, bahkan sekarang punya Mandi, Cuci, Kakus (MCK) sendiri sehingga baik bagi kesehatan kami sekeluarga,” tutur Timbul.

Inovasi “Laboratorium Kemiskinan” dan pemanfaatan aplikasi SEPAKAT juga berkontribusi meningkatkan penghasilan para perajin gula aren Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

Inisiatornya, Diyono (39), merupakan perajin gula aren sekaligus pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perajin Gula Aren Lestari (Pagar). Diyono dan istrinya sudah cukup lama prihatin dengan kesejahteraan para perajin aren yang tak kunjung pulih. Minat generasi muda untuk nderes atau mengambil nira aren berangsur surut. Pekerjaan ini dianggap tidak menjanjikan masa depan.

Hasil pendataan “Laboratorium Kemiskinan” dan aplikasi SEPAKAT terhadap permasalahan Diyono dan para perajin aren mendorong Pemkab Pekalongan memediasi Diyono untuk mengikuti Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK), program kerjasama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Diyono dan para perajin aren mendapat pelatihan supaya mampu mengolah aren menjadi gula kristal atau gula semut beraneka rasa.

“Kami juga diajar cara mengemas yang baik hingga punya merek sendiri yaitu Gula Aren Semut Nethes. Pemkab memfasilitasi pengurusan Izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sertifikat halal MUI. Cara memasarkannya kami pelajari lewat seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop Jawa Tengah. Hasilnya, konsumen bisa membeli langsung produk-produk kami di toko ritel, termasuk minimarket dan toko online. Harga jual produk aren kami pun terdongkrak dari Rp 14.000 menjadi Rp 20.000 per kilogram,” terang Diyono.

Inovasi “Laboratorium Kemiskinan” digagas Pemkab Pekalongan sejak 2018. Tujuan utamanya adalah menekan angka kemiskinan dan dampak-dampak yang ditimbulkannya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan permukiman. Melalui inovasi ini, Pemkab mengumpulkan data dari desa-desa miskin sebagai modal awal untuk memetakan potensi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Data-data inilah yang kemudian menjadi titik tolak untuk menggali potensi-potensi ekonomi kemasyarakatan –seperti halnya KUBE Pagar dengan potensi gula arennya.

Pada tahap awal, “Laboratorium Kemiskinan” berlangsung di tiga desa yakni Botosari, Kertijaya, dan Mulyorejo. Untuk mempermudah proses pengumpulan dan analisis data serta penentuan intervensi yang akurat, “Laboratorium Kemiskinan” memanfaatkan aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu) yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama KOMPAK dan Bank Dunia.

Pengembangan SEPAKAT bermula dari keinginan Bappenas pada 2016 untuk menggabungkan beberapa aplikasi yang mendukung program penanggulangan kemiskinan yaitu Pro Poor Planning Budgeting and Monitoring (P3BM) dan Sistem Informasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (SIMPADU). Pada 2017, Bank Dunia juga mengembangkan Sub National Poverty Assessment (SNAPA) yang telah diuji coba di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bogor.

Bersama KOMPAK dan Bank Dunia, Bappenas merumuskan modul-modul aplikasi yang kemudian diberi nama SEPAKAT. Aplikasi SEPAKAT terdiri dari fitur-fitur yang membantu Pemerintah Daerah membuat perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor). Aplikasi ini menyediakan perangkat analisis untuk mengolah data-data kemiskinan per sektor sekaligus mengevaluasi masalah-masalah kemiskinan secara terpadu dan akurat.

SEPAKAT tetap memberi ruang pada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menentukan pilihan intervensi solusi sesuai karakter dan kebutuhan daerahnya. Aplikasi ini dirancang mampu beradaptasi dengan regulasi yang menjadi acuan bagi provinsi/kabupaten/kota dalam perencanaan pembagunan sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang “Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah”.

Pembenahan basis data dan analisis cepat yang ditawarkan aplikasi SEPAKAT diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, Pemda dapat mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.

KOMPAK berperan menyediakan tenaga ahli untuk memberi masukkan teknis terkait pengembangan aplikasi serta melatih tim Bappenas yang akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan aplikasi SEPAKAT. Sejak SEPAKAT diluncurkan pada Mei 2018, Bappenas telah melatih 185 kabupaten/kota dan 11 provinsi. KOMPAK juga turut mendampingi dan memantau pemanfaatan aplikasi SEPAKAT dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di sejumlah kabupaten.

“KOMPAK memberikan pelatihan aplikasi SEPAKAT untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Aplikasi ini sangat membantu kami menemukan dan menentukan prioritas masalah, sekaligus mencari solusi pengentasan kemiskinan yang cocok untuk daerah kami,” terang Didin Nasruddin (45), Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan.

Setelah menguasai cara penggunaan aplikasi, Didin segera memanfaatkannya untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Aplikasi berbasis data ini juga diakui Didin mempermudah pekerjaannya menentukan lokasi, sasaran, dan intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Hasilnya, Bappeda tak kesulitan menemukan dan menolong warga yang benar-benar membutuhkan seperti Timbul dan keluarganya di Desa Mulyorejo, juga para perajin gula aren di Desa Botosari.

Berjalan lebih dari dua setengah tahun, sejumlah inovasi yang dilahirkan “Laboratorium Kemiskinan” mampu menekan angka kemiskinan di tiga desa sasaran. Rumah tangga miskin di ketiga desa tersebut berkurang dari 1.425 menjadi 1.120 rumah tangga. “Laboratorium Kemiskinan” juga berhasil mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dari 348 menjadi 86 rumah.


Inovasi “Laboratorium Kemiskinan” pun mengantar Kabupaten Pekalongan memenangkan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 2020. Kementerian PANRB menilai inovasi ini menunjukkan keseriusan Pemkab Pekalongan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sepanjang 2021, Pemkab Pekalongan memperluas inovasi “Laboratorium Kemiskinan” hingga menjangkau delapan desa. Selain Mulyorejo dan Botosari, desa-desa yang dijangkau antara lain Windurojo (Kecamatan Kesesi), Gembong (Kecamatan Kandangserang), Pedawang (Kecamatan Karanganyar), Kertijayan (Kecamatan Buaran), Jeruksari (Kecamatan Tirto), dan Kedungwuni (Kecamatan Kedungwuni). Desa-desa ini menjadi sasaran setelah mempertimbangkan tingginya kasus stunting dan anak tidak sekolah yang muncul dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Wujud inovasi “Laboratorium Kemiskinan” yang dijalankan di desa-desa tersebut meliputi program pelatihan kerja dan pemberian alat bantu kerja, pembenahan RTLH, jambanisasi, penyediaan air bersih, penanganan anak tidak sekolah, dan penanganan individu dengan disabilitas.

“Pelatihan kerja dan pemberian alat bantu kerja tidak hanya untuk UMKM tapi juga individu yang masih produktif namun berpenghasilan rendah. Terkait penanganan anak tidak sekolah, intervensi yang dilakukan termasuk program sekolah gratis serta pemberian seragam, sepatu, dan alat tulis. Bagi penyandang disabilitas, intervensi yang dilakukan meliputi pemberian kursi roda, alat bantu dengar, juga bantuan pelatihan kerja sesuai jenis disabilitasnya,” papar Didin Nasruddin.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
SIBUBA Memastikan Ibu Hamil Terlayani dengan Tepat

Ibu hamil dengan risiko tinggi di Bondowoso kini mendapatkan pelayanan yang lebih tepat. Aplikasi SIBUBA (Sistem Informasi Ibu dan Bayi) memungkinkan bidan desa memantau setiap keh...

Cerita Perubahan
Keperantaraan Pasar Bantu Tingkatkan Kesejahteraan Petani Biofarmaka

Mulyono (60), petani jahe merah asal Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek menaruh asa pada ikhtiarnya menjadi petani binaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sar...

Cerita Perubahan
Membangun Roh Program PROSPPEK

“Kami percaya data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK Plus ini akurat dan selalu diperbaharui karena dikelola oleh kader kampung setempat sehingga bisa menjadi das...

Menghadapi

COVID-19