Cerita Perubahan

Identitas Hukum, Kunci Pengentasan Kemiskinan Melalui Akses Layanan Dasar

Author: Admin
Published: 01/09/2016

Cerita Ahadi

Sangen, seorang wanita penduduk Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, akan melahirkan. Suaminya, Ahadi dan anggota keluarga lainnya membawanya ke Puskesmas Bayan. Ia telah diperingatkan bahwa ia mengandung bayi berisiko tinggi, sehingga ia disarankan untuk mengurus BPJS Kesehatan (skema asuransi pemerintah) untuk mengantisipasi biaya-biaya perawatan apa pun yang diperlukan setelah melahirkan.

Sangen melahirkan Kamarsah pada Juni 2016. Kamarsah lahir dengan berat badan rendah dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung di Lombok Utara untuk perawatan lanjutan. Kamarsah dirawat selama 22 hari dalam sebuah inkubator.

Sangen dan Ahadi adalah pasangan muda yang telah menikah selama setahun. Pasangan yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal ini tinggal bersama Jumenah, ibu dari Ahadi, dalam rumah seluas 3x6 meter yang terbuat dari anyaman bambu dan lantai tanah. Ahadi adalah seorang petani yang menanam jagung sekali setahun selama musim hujan. Sekali panen, ia berpenghasilan Rp2,5 juta, yang kemudian ia gunakan untuk membeli bibit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama setahun penuh. Ahadi tidak akan mungkin bisa membayar perawatan intensif Kamarsah yang berbiaya Rp6,8 juta.

Pasangan Sangen dan Ahadi dengan bayinya yang baru lahir (Foto: KOMPAK)

Pasangan ini tidak memiliki kartu keluarga (KK) ataupun kartu tanda penduduk (KTP), dua dokumen yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan BPJS guna membantu mereka membiayai perawatan pasca kelahiran. Mempunyai identitas hukum bukan prioritas bagi Ahadi dan Sangen. Mereka bukan hanya tidak menyadari manfaat memiliki identitas hukum untuk menerima layanan dasar, tetapi Ahadi juga menemui halangan dalam memperoleh dokumen-dokumen tersebut. “Jauh, satu jam naik motor. Saya tidak punya motor. Ongkos pulang pergi naik ojek seharga Rp100 ribu, dan dokumen tidak akan selesai dalam waktu sehari. Saya harus datang berulang kali, itu pun belum tentu selesai,” ujar Ahadi.

Cerita Adzam

Adzam Riski adalah satu di antara 50,9% anak-anak di Lombok Utara yang kesulitan mengakses layanan dasar karena tersandung masalah kepemilikan identitas hukum. Seperti Ahadi dan keluarganya, pengalaman Adzam pun serupa. Setahun sejak kawan-kawannya mulai sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Pemenang Timur, Adzam masih belum dapat sekolah. Suatu hari ia bilang ke ibunya, ”Saya mau sekolah, Mak,” isaknya.

Ibu Adzam, Maskiah, adalah seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai pengangkut pasir. Karena kurangnya informasi, ia tidak sadar bahwa KK perlu diperbarui dengan namanya sebagai kepala keluarga sejak bercerai dengan suaminya tujuh tahun lalu. Oleh karena ia tidak punya KK, Maskiah tidak mendaftarkan kelahiran Adzam. Ia kemudian memutuskan untuk tidak menyekolahkan Adzam karena Adzam tidak punya akta kelahiran, yang merupakan persyaratan administratif untuk pendaftaran sekolah.

Adzam bersama dengan ibunya (Foto: KOMPAK)

Termotivasi oleh hasrat Adzam bersekolah, Maskiah mendaftarkan Adzam dengan menggunakan surat keterangan lahir (SKL) yang diterbitkan oleh Puskesmas tempat Adzam lahir) dan formulir KK. Setelah melalui proses tersebut, Adzam sudah dapat ikut mengenyam pendidikan di SDN 3 Pamenang Timur seperti teman-temannya yang lain. Namun ternyata SKL hanyalah solusi sementara. Adzam diberikan waktu satu bulan untuk menyerahkan akta kelahiran dan KK untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Adzam dan Kamarsah mewakili sekitar 30 ribu anak di Lombok Utara yang kesulitan mengakses layanan dasar karena ketiadaan dokumen-dokumen identitas hukum. Di Lombok Utara hanya 49,1% anak usia 0-17 tahun yang mempunyai akta kelahiran.

Gerakan 100% Akta Kelahiran untuk Para Siswa Lombok Utara

Jarangnya kepemilikan akta kelahiran banyak ditemukan di antara masyarakat miskin dan kelompok rentan di Indonesia, yang mengakibatkan banyak kesulitan bagi mereka untuk memperoleh akses ke layanan dasar. Sampai hari ini, hanya setengah dari anak Indonesia (di bawah usia 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran, berarti sekitar 40 juta kelahiran tidak tercatat. Pemerintah bermaksud meningkatkan kepemilikan akta kelahiran untuk anak dari 56% (SUSENAS 2014 ) ke 85% pada tahun 2019.

Untuk memenuhi hak atas identitas hukum dan layanan dasar, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, meluncurkan Gerakan 100% Akta Kelahiran untuk Para Siswa di Lombok Utara. KOMPAK telah mendukung Lombok Utara dalam meningkatkan dan mempercepat layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum untuk orang miskin. Tidak hanya di Kabupaten Lombok Utara, kantor cabang KOMPAK di Nusa Tenggara Barat juga akan mendukung Pemerintah Daerah di Bima, Sumbawa dan Lombok Timur untuk memastikan hak-hak administrasi kependudukan, khususnya pencatatan kelahiran, untuk memberikan akses ke layanan dasar.

Identitas hukum adalah produk Pencatatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) dan bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen identitas hukum dan mendorong pemanfaatan data  statistik hayati untuk perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan sasaran pemerintah sebagaimana disebutkan dalam RPJMN yang berfokus pada penguatan kualitas layanan dasar. Dalam hal ini, identitas hukum menjadi pintu masuk bagi layanan dasar.

Sinergi Pemerintah Indonesia di Tingkat Pusat

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah meluncurkan kajian, ’Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia’. Dalam peluncuran tersebut, Bappenas Kegiatan memberikan sosialisasi atas temuan dan rencana program untuk melembagakan identitas hukum dan sistem PASH untuk layanan dasar. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2016 dengan dukungan Pemerintah Australia melalui KOMPAK dan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) dengan suatu penelitian yang dilakukan di tingkat kabupaten di Provinsi Aceh, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Penelitian yang menganalisis hambatan dan peluang dalam pencatatan kelahiran dan kematian ini bertujuan untuk memberikan bukti tentang hambatan, kesenjangan, kekuatan dan peluang dalam sistem yang ada, serta mengidentifikasi model dari berbagai negara yang dapat dibandingkan dengan model Indonesia agar dapat menjadi dasar untuk penyelesaian masalah PASH yang tepat.

Selain meluncurkan laporan, acara ini juga bertujuan untuk memperoleh umpan balik tentang temuan-temuan yang terkait dengan pencatatan sipil, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial, serta mencari masukan tentang peran kecamatan dan desa dalam menyediakan layanan identitas hukum, pencatatan sipil dan statistik hayati. Acara ini mengundang perwakilan dari kementerian-kementerian terkait, pemerintah lokal tempat penelitian dilakukan, universitas, lembaga penelitian, mitra pembangunan serta organisasi masyarakat sipil untuk memperoleh masukan mereka tentang pendekatan-pendekatan yang efektif, serta arahan proses perencanaan kebijakan dalam konteks meningkatkan kepemilikan identitas hukum dan memperkuat pencatatan sipil dan statistik hayatimelalui layanan dasar.

Menurut Dra. Rahma Iryanti, Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, “Perlu kerja sama yang erat antar sektor, dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengorganisir layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan sektor bantuan dan perlindungan sosial. Penguatan kerja sama secara vertikal juga diperlukan untuk memastikan ketersediaan data yang akurat dan dinamis untuk perencanaan program pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai dengan tingkat desa. Dengan sistem PASH yang baik, pemerintah dapat lebih mudah mengukur efektivitas kebijakan dan program yang telah dibuat".

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Membangun Roh Program PROSPPEK

“Kami percaya data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK Plus ini akurat dan selalu diperbaharui karena dikelola oleh kader kampung setempat sehingga bisa menjadi das...

Cerita Perubahan
Aspirasi Masyarakat Sebagai Acuan Prioritas Desa

Sejak 2019, KOMPAK dan SEKNAS FITRA telah mengujicoba mekanisme masukan dari masyarakat, yang dikenal sebagai 'Posko Aspirasi', di 33 desa. Uji coba di Desa Tangkil, Kabupaten Tren...

Cerita Perubahan
Membantu Pemerintah Desa Merencanakan dan Menyelenggarakan Layanan Dasar

“Saya adalah salah seorang fasilitator PTPD. Kami memberikan dukungan ke desa-desa dalam mengembangkan dan mengevaluasi APB Desa [Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa] mereka. Kami...

Menghadapi

COVID-19