Cerita Perubahan

GKB: Merangkul Anak-anak Kembali Bersekolah

Author: Paulus Enggal
Published: 04/06/2020

Ismatun Amanah belum genap 13 tahun ketika memutuskan merantau ke Jakarta untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Tentu, pergi jauh meninggalkan rumah bukan keinginan anak ke-9 dari 10 bersaudara itu. Namun karena tak lagi bersekolah dan ingin membantu orang tua, pilihan tersebut harus ia ambil.

Di Jakarta, Ismatun hanya bertahan tak lebih dari satu minggu. Majikan tempat ia bekerja, memintanya untuk pulang kampung karena gadis manis itu sering menangis. “Itu dia nangis mikirin ibunya terus. Ya sudah, akhirnya balik lagi ke rumah nda jadi kerja. Karena memang masih kecil juga anaknya,” ujar Sakrup ayahnya.

Ismatun adalah satu dari belasan ribu anak di Kabupaten Brebes yang terpaksa putus sekolah. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan dukungan berbagai pihak sejak tahun 2017 merintis Gerakan Kembali Sekolah (GKB). “Alhamdulillah karena ada GKB ini, Ismatun bisa pulang untuk bisa sekolah lagi. Karena anaknya memang mau sekolah. Dia paling senang sama pelajaran matematika,” terang laki-laki yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan itu.

Tak jauh dari rumah Ismatun, di Dukuh Kedaung desa yang sama, Muhammad Fakhri Pratama (7) juga akhirnya bisa bersekolah lagi. Fakhri yang sudah tidak memiliki ayah dan tinggal bersama kakek-neneknya itu di tahun 2018 sempat merasakan bangku sekolah selama kurang lebih dua minggu. Namun karena ketidakadaan biaya, akhirnya Fakhri tidak bisa bersekolah lagi. “Kalau tidak ada yang bantu, ga mungkin Fakhri bisa sekolah lagi. Alhamdulillah sudah bisa sekolah sekarang. Anaknya juga sudah minta ingin sekolah,” ujar nenek Fakhri penuh rasa syukur.

Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) berawal dari Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di tahun 2016 yang membaca tingginya jumlah anak tidak sekolah (ATS) di wilayah Kabupaten Brebes, yaitu mencapai belasan ribu. Bupati Brebes Idza Priyanti dalam berbagai kesempatan menyebutkan, faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di wilayahnya.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemkab Brebes dengan meluncurkan Gerakan Kembali Bersekolah pada 10 Juli 2017. “Karena tingginya angka ATS, kita ingin gerakan ini bisa dibiayai anggaran daerah tidak hanya mengandalkan dukungan dari masyarakat. Tapi untuk itu kan, perlu ada aturannya dulu. Disini KOMPAK membantu kami menyusun aturannya,” ujar Imam Sugiarto, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.

Menurut Imam, pada situasi ini peran KOMPAK sangat dominan. Karena KOMPAK berhasil memfasilitasi terbentuknya Peraturan Bupati (Perbup) No.115 tahun 2017 tentang Rintisan Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun.

Dengan hadirnya Perbup tersebut, akhirnya tahun 2018 Pemkab menganggarkan Rp5,7 Miliar untuk menggembalikan anak-anak ke bangku sekolah, baik pendidikan formal maupun non formal. “Tahun 2018, angka ATS tercatat sebanyak 16.874 anak. Targetnya, bisa mengembalikan mereka secara bertahap ke bangku sekolah hingga tahun 2022,” pungkasnya.

Sejak diluncurkan hingga tahun 2019, Gerakan Kembali Bersekolah telah mampu mengembalikan sebanyak 10.779 siswa ke bangku sekolah, baik formal maupun non-formal.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Membangun Roh Program PROSPPEK

“Kami percaya data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK Plus ini akurat dan selalu diperbaharui karena dikelola oleh kader kampung setempat sehingga bisa menjadi das...

Cerita Perubahan
Aspirasi Masyarakat Sebagai Acuan Prioritas Desa

Sejak 2019, KOMPAK dan SEKNAS FITRA telah mengujicoba mekanisme masukan dari masyarakat, yang dikenal sebagai 'Posko Aspirasi', di 33 desa. Uji coba di Desa Tangkil, Kabupaten Tren...

Cerita Perubahan
Membantu Pemerintah Desa Merencanakan dan Menyelenggarakan Layanan Dasar

“Saya adalah salah seorang fasilitator PTPD. Kami memberikan dukungan ke desa-desa dalam mengembangkan dan mengevaluasi APB Desa [Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa] mereka. Kami...

Menghadapi

COVID-19