Cerita Perubahan

GERTAK dan Asa Baru Jumali-Hasna

Author: KOMPAK
Published: 27/10/2021

Bentang alam Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menantang menjadi salah satu faktor rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan. Padahal, banyak warga membutuhkannya sebagai syarat pengajuan bantuan sosial –seperti yang dialami pasangan Jumali dan Hasna. Program Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan (GERTAK) yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangkep bersama KOMPAK berkontribusi meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen penduduk secara signifikan. Harapan baru bagi warga Pangkep yang akhirnya dapat menerima berbagai jenis bantuan sosial.


Lima belas tahun merantau di Malaysia, suami-istri Jumali (60) dan Hasna (59) kembali ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Nahasnya, Jumali menderita sakit yang membuatnya terbaring di rumah sementara Hasna hanya menjadi petani penggarap sawah orang lain. Dengan penghasilan sangat minim, mereka tak mampu membangun rumah tinggal yang layak.

Kondisi memprihatinkan tersebut membuat pasangan ini memenuhi syarat untuk mendapatkan berbagai jenis bantuan sosial dari pemerintah desa. Masalahnya, identitas mereka tidak muncul di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Pangkep. Keduanya terkejut mengingat KTP yang sama dapat digunakan untuk mendaftar Pilpres di KBRI negeri jiran.

Kepala dusun cepat tanggap melaporkan kasus ini pada kepala desa yang segera menginformasikan pegawai Disdukcapil untuk membantu pasangan ini mengurus KK dan KTP baru. 

Petugas Disdukcapil Pangkep melayani warga yang mengurus dokumen kependudukan.

Melalui program GERTAK, petugas Disdukcapil bergegas mengantar pasangan yang telah 32 tahun menikah ini ke Dinas Dukcapil Kabupaten Pangkep. Perekaman eKTP dilakukan setelah seluruh dokumen persyaratan terverifikasi. Jumali dan Hasna berhasil membawa pulang KK hari itu juga. Keesokan harinya, mereka sudah mengantongi eKTP. Seluruh proses pengurusan dokumen kependudukan ini tanpa pungutan biaya sama sekali.

Berbekal KK dan KTP baru, kepala dusun mendaftarkan Jumali dan Hasna sebagai calon penerima BLT-Dana Desa dan asuransi kesehatan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Mereka akhirnya menerima BLT-Dana Desa Panaikang bulan itu juga (Mei 2021). 

Jumali dan Hasna bukan satu-satunya masyarakat yang menerima manfaat dari hadirnya GERTAK. Program yang diinisiasi sejak 2017 oleh Disdukcapil Kabupaten Pangkep bersama KOMPAK ini berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen secara signifikan. Akta Kelahiran mencapai 92% (2021) dari sebelumnya 48% (2017), eKTP mencapai 86% (2021) dari 46% (Mei 2017), sedangkan KK mencapai 96% (2021) dari 82% (2017). 

GERTAK mempercepat proses kepemilikan dokumen kependudukan melalui layanan terpadu

Kehadiran GERTAK memberi harapan baru bagi masyarakat Pangkep yang selama ini kesulitan mengurus dokumen karena faktor finansial dan geografis.

Kondisi geografis Pangkep yang meliputi daratan, kepulauan, dan pegunungan menyulitkan warga mengurus dokumen kependudukan. Jarak tempuh yang panjang, akses transportasi yang sangat terbatas, dan tingginya biaya yang diperlukan untuk mendatangi kantor Disdukcapil di ibukota kabupaten membuat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sebelum hadirnya GERTAK masih tergolong rendah. Kebanyakan warga baru bersedia mengurus dokumen kependudukan hanya jika ada kebutuhan mendesak. 

Salah satu pemicu keberhasilan GERTAK adalah model pendekatan kerjanya yang bersifat “jemput bola" sehingga masyarakat tak perlu lagi jauh-jauh menyambangi kantor Disdukcapil.

Selain pelayanan keliling seperti yang diberikan terhadap Jumali dan Hasna, GERTAK membuka jalur pelayanan lewat sekolah dan Lembaga Pemasyarakatan, juga night service yang beroperasi hingga pukul 12 malam mengingat sebagian besar warga adalah nelayan yang hanya punya waktu luang pada malam hari. GERTAK pun sempat membuka layanan daring Agen Capil Online (ACO) yang sejak tahun 2020 melebur dengan layanan daring dari Kementerian Dalam Negeri. 

Disdukcapil Pangkep melakukan perekaman data di SMA Negeri 20 di Pangkep. Kegiatan ini merupakan bagian dari program GERTAK Pangkep
(foto diambil sebelum pandemi).

“Selain kerja sama dengan sekolah untuk mengakomodasi pemenuhan Kartu Identitas Anak atau KIA, kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan menggagas Gerakan Lahir Bersama Akta atau GELAR BERSAMATA untuk memastikan semua bayi yang baru lahir memperoleh Akta Kelahiran sebelum dipulangkan dari fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan desa dibekali pengetahuan mengenai syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan untuk menerbitkan Akta Kelahiran,” jelas Ahmad Dian, Plt. Kadis Disdukcapil Kabupaten Pangkep.

Di samping upaya “jemput bola” dan jejaring kerja sama lintas bidang, keberhasilan GERTAK tak lepas dari solidnya koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta peran desa dan kecamatan yang aktif mendorong masyarakat memiliki dokumen kependudukan. Selain peran aktif Kepala Desa Panaikang mendampingi Jumali dan Hasna, tokoh desa lainnya juga konsisten membantu warganya. 

Tokoh masyarakat Desa Mandalle, Andi Rifai (49), misalnya. Jarak tempuh dari ibukota Desa Mandalle ke kantor Disdukcapil yang memakan waktu satu jam perjalanan darat dengan motor (jika tidak macet), membuat warga enggan mengurus data kependudukan. Pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Mandalle, Andi tak jemu membujuk warga mengurus dokumen penduduk hingga ke masjid-masjid.

Demikian pula Saharia (27) yang mengemban amanat sebagai Koordinator Dukcapil Desa Mattiro Baji. Saharia telaten berkeliling mendata warga yang belum memiliki dokumen kependudukan dan membujuk mereka untuk mengurusnya. Saharia juga aktif berkoordinasi dengan Disdukcapil dan kepala desa supaya warga yang bersedia mengurus dokumen bisa segera dilayani dengan baik. 

“Melalui pelayanan keliling dan pelayanan malam, makin banyak masyarakat yang tergerak untuk mengurus dokumen kependudukan karena jarak dan waktu sudah tak jadi masalah lagi,” terang Saharia. 

GERTAK berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran menjadi 92% pada 2021.

Andi Rifai, Saharia, dan para tokoh masyarakat lainnya menyadari bahwa kepemilikan dokumen kependudukan akan meningkatkan peluang warganya menerima beragam jenis bantuan sosial pemerintah, terlebih bagi mereka yang benar-benar dilanda kesulitan seperti Jumali dan Hasna. 

Kepemilikan dokumen kependudukan mempermudah pemerintah daerah melakukan penyelarasan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga bantuan sosial diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Data kependudukan yang mutakhir dan akurat juga sangat krusial sebagai salah satu bahan pertimbangan utama dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah yang hasil akhirnya akan dirasakan warga.

“Terlepas dari persoalan rezeki masing-masing orang, beberapa warga hidupnya membaik setelah mengurus administrasi penduduk karena dokumen penduduk adalah syarat utama mendapatkan bantuan sosial, juga Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP),” ucap Saharia. 

Senada dengan Saharia, Jumali dan Hasna merasakan perbaikan kualitas hidup setelah mengurus dokumen kependudukan dan menerima bantuan sosial. Meski kesulitan hidup tak serta-merta lenyap sepenuhnya, GERTAK setidaknya telah menumbuhkan harapan baru. Mereka tahu bahwa masih ada yang peduli dan mengulurkan tangan untuk sedikit meringankan penderitaan mereka. 

“Dengan kondisi ekonomi yang sangat kurang dan suami sakit sehingga tidak bisa bekerja, BLT-Dana Desa yang kami peroleh sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” papar Hasna. 

Kepemilikan dokumen kependudukan mempermudah pemerintah daerah melakukan penyelarasan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.

Unduh Pratinjau
2021_Cerita Perubahan GERTAK.pdf

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Layanan Dasar Bagi Sari

Sebelum ada LABKD, banyak warga khususnya yang miskin dan rentan tidak dapat mengakses program perlindungan sosial seperti tunjangan lansia, Program Keluarga Harapan atau Bantuan P...

Cerita Perubahan
Dukcapil MENGGOMBAL, Gerbang Masa Depan Bantaeng

Akta Kelahiran merupakan dokumen penting bagi masa depan anak. Akta Kelahiran menjadi syarat mengurus dokumen lain dan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Rumitnya prosedur...

Cerita Perubahan
Data Terpadu Pastikan Tak Ada Warga Tersisihkan

Daftar penerima bantuan sosial yang belum tervalidasi seringkali menyisihkan warga yang berhak di Desa Ambulu, Bondowoso, Jawa Timur. Perangkat desa, Pemerintah Kabupaten Bondowoso...

Menghadapi

COVID-19