Cerita Perubahan

Dukcapil MENGGOMBAL, Gerbang Masa Depan Bantaeng

Author: KOMPAK
Published: 16/11/2021

Akta Kelahiran merupakan dokumen penting bagi masa depan anak. Akta Kelahiran menjadi syarat mengurus dokumen lain dan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Rumitnya prosedur pengurusan dokumen kependudukan selama ini mendorong Kabupaten Bantaeng menggagas Dukcapil MENGGOMBAL (Membangun Gerakan Orangtua Membuat Akta Kelahiran). Inovasi layanan adminduk yang berjalan sejak 2019 ini berkolaborasi dengan puskesmas, pemerintah desa, bidan, dan kader posyandu. Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA) pun meningkat sebesar 6% dan 12% dalam setahun.

Capaian kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantaeng untuk kelompok usia 0–18 tahun periode 2020 tercatat sebesar 93%, serta kenaikan 5 kali lipat untuk kepemilikan KIA.

Sulastri Eka Wati (35) nyaris putus asa mengurus Akta Kelahiran putri bungsunya, Aurilya Ramadani (1). Sejak kembali dari Kolaka di Sulawesi Tenggara, ke Bantaeng di Sulawesi Selatan, ibu rumah tangga dengan tiga anak ini mati-matian memperjuangkan terbitnya Akta Kelahiran Aurilya. Sulastri sadar bahwa Akta Kelahiran adalah kunci penting bagi masa depan buah hatinya, namun entah mengapa proses mengurusnya sungguh berbelit-belit. Meski proses ini telah menguras isi kantong, hasilnya tetap nihil.

Seorang tetangga pernah menawarkan diri membantu, tetapi meminta biaya Rp500.000, jumlah yang tak sanggup Sulastri penuhi. Suaminya hanya seorang buruh bangunan yang penghasilannya tak tentu. Sulastri pun tinggal bersama saudaranya yang tidak memiliki pekerjaan.

Titik terang muncul ketika suatu hari Sulastri membawa anak-anaknya melakukan pemeriksaan kesehatan di Posyandu. Ia berjumpa dengan Ernawati (52), staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang tengah melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA melalui inovasi layanan adminduk, Dukcapil MENGGOMBAL.

Kader Posyandu akan memfasilitasi kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA tanpa biaya.

Tanpa ragu, Sulastri bersama tiga ibu lainnya segera melengkapi berkas persyaratan yakni Kartu Keluarga (KK) dan keterangan lahir dari bidan. Tiga hari kemudian, Sulastri menerima Akta Kelahiran Aurilya yang diantar langsung ke rumahnya–tanpa sedikit pun mengeluarkan biaya.

“Saya berjuang supaya Aurilya bisa mendapatkan Akta Kelahiran karena nanti harus dipakai sekolah atau berobat. Anak tidak bisa sekolah gratis kalau tidak punya Akta Kelahiran. Anak pertama saya kelas 2 SD dan bisa sekolah gratis. Aurilya akan masuk TK dan karena sudah punya Akta Kelahiran, prosesnya pasti mudah. Saya bahagia sekali,” ucap Sulastri.

“Banyak warga tidak bisa mendaftar di universitas maupun mencari pekerjaan karena tak punya Akta Kelahiran atau karena Akta Kelahiran-nya banyak keliru," terang Noptiadi, Kabid Pencatatan Kelahiran, Kabupaten Bantaeng.

Dukcapil MENGGOMBAL merupakan inovasi dari Dukcapil Kabupaten Bantaeng bekerjasama dengan KOMPAK. Tokoh pencetusnya adalah Noptiadi (34) Kabid Pencatatan Kelahiran Dukcapil. Noptiadi sangat memahami kesulitan yang dihadapi warga akibat tidak memiliki dokumen tersebut. 

Dengan memiliki akta kelahiran, anak-anak dari keluarga tak mampu dapat mengakses layanan pendidikan secara gratis.

"Oleh karena itu, saya merasa Dukcapil seharusnya mengurai permasalahan mulai dari level paling dasar. Salah satunya dengan melibatkan Puskesmas/Poskesdes dan Posyandu, tempat para ibu melahirkan dan memeriksakan kesehatan anak-anaknya,” jelas Noptiadi.

KOMPAK mendukung penuh inovasi layanan adminduk Dukcapil MENGGOMBAL. Untuk membantu Dukcapil Kabupaten Bantaeng meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan inovasi layanan adminduk ini, KOMPAK mendampingi Dukcapil melakukan pemetaan capaian dokumen adminduk, kendala, dan solusinya. Dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanan masyarakat, KOMPAK turut mendampingi Dukcapil menyusun mekanisme pengelolaan aduan.

KOMPAK juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis terkait layanan adminduk seperti SOP pelayanan, panduan pelatihan bagi para pelatih, manajemen pembiayaan, dan sebagainya yang diikuti oleh staf Dukcapil, staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Untuk memfasilitasi pengurusan dokumen adminduk yang lebih baik dan efisien, KOMPAK turut membidani lahirnya Koordinator Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Koordukcapil) di tingkat Desa/Kelurahan. KOMPAK membekali Koordukcapil dengan aneka modul pelatihan dan buku saku, petunjuk teknis Layanan Administrasi Penduduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi, serta SOP mekanisme koordinasi Dukcapil.

Pelaksanaan inovasi Dukcapil MENGGOMBAL mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan anak berkat kolaborasi antara dinas kesehatan, pemerintah desa, koordukcapil, serta bidan desa.

Dalam rangka meningkatkan cakupan dokumen adminduk, KOMPAK mendorong kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memfasilitasi penyusunan kebijakan yang partisipatif dalam Peraturan Bupati, Surat Edaran Bupati, dan sebagainya. Demi memastikan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, KOMPAK memfasilitasi diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan berbagai Dinas dan Kementerian, Desa/Kelurahan, Kecamatan, serta tim Percepatan Kepemilikan Dokumen Adminduk bagi Masyarakat Rentan dan Kelompok Khusus di Kabupaten Bantaeng. 

Sebelum inovasi layanan adminduk Dukcapil MENGGOMBAL diluncurkan tahun 2019, masih banyak masyarakat yang belum melengkapi dokumen kependudukan anak-anak mereka–khususnya di wilayah pesisir dan pelosok desa. Sebagian lainnya sudah berupaya mengurus dokumen, tapi merasa prosesnya terlalu rumit dan menyulitkan karena makan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Menurut Noptiadi, pendekatan “jemput bola” melalui pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat merupakan cara yang jauh lebih efektif untuk menjangkau warga. Para kader Puskesmas/Poskesdes dan Posyandu dilibatkan sehingga mereka bisa sekaligus mengedukasi orang tua mengenai pentingnya mengurus Akta Kelahiran dan KIA bagi anak-anak mereka. Para kader yang bekerjasama dengan Dukcapil Bantaeng juga mengaktifkan pelayanan three in one: Pertama, melakukan sosialisasi terkait administrasi kependudukan dan regulasi-regulasi terkait lainnya. Kedua, membuka layanan pendaftaran penerbitan Akta Kelahiran dan KIA di Posyandu. Terakhir, memastikan terbitnya Akta Kelahiran dan KIA dan mengantarnya ke rumah masing-masing.

Para kader lintas sektoral juga dibekali pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya.

Ernawati, staf Dukcapil yang membantu Sulastri mengurus Akta Kelahiran bagi putri bungsunya, mengungkap bahwa materi-materi tentang dokumen kependudukan selalu disampaikan dalam rangkaian kegiatan refreshing kader Posyandu dan lokakarya mini bulanan bidan desa. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para kader dalam mendorong warga mengurus dokumen kependudukan.

“Banyak warga menunda pengurusan Akta Kelahiran karena tidak mengerti cara mengurusnya, jarak yang terlalu jauh dengan kantor Dukcapil, juga munculnya anggapan bahwa proses pengurusan dokumen pasti menguras biaya. Saya selalu mendorong para kader untuk menyampaikan pada warga bahwa pengurusan Akta Kelahiran dan KIA tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis,” terang Ernawati.

Selain sosialisasi di Posyandu, para kader juga melakukan pemutakhiran data dengan menyambangi langsung rumah-rumah warga. Mereka antara lain mendata jumlah ibu hamil, ibu yang baru melahirkan (masa nifas), bayi dan balita, lansia, serta penyandang disabilitas. Proses pendataan ini memudahkan para kader mengidentifikasi keluarga yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Proses pendataan juga membantu Dukcapil mengidentifikasi kelompok rentan (lansia, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas) yang belum memiliki dokumen kependudukan. Setelah teridentifikasi, koordinator Dukcapil membantu mereka mengurus dokumen kependudukan di kantor Dukcapil hingga tuntas.

Kepala Puskesmas Bissappu, Akbar Arfah (48), mengakui bahwa pendekatan ini memang terbukti efektif mendorong warga mengurus dokumen kependudukan mereka.

Melalui Dukcapil MENGGOMBAL, Pemkab Bantaeng mendorong kesadaran orang tua dalam kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

“Kader Posyandu selalu mengingatkan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan pada setiap pertemuan ibu dan balita di Posyandu. Pada umumnya orang tua senang karena tidak perlu repot-repot ke kantor Dukcapil sehingga langsung bersedia melanjutkan proses pengajuan,” kata Akbar. 

Laporan Kinerja Dukcapil Kabupaten Bantaeng November 2020 mengonfirmasi temuan Akbar. Capaian kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantaeng untuk kelompok usia 0–18 tahun periode 2020 tercatat sebesar 93%, lebih tinggi dibandingkan periode 2019 yang mencapai 87%. Angka ini melampaui target nasional sebesar 92%. Demikian pula KIA yang pada 2020 telah mencapai 15%, meningkat cukup drastis dibandingkan 2019 yang hanya sebesar 3%.

Kemudahan proses pengurusan dan berbagai manfaat yang akan diperoleh dalam jangka panjang mendorong inisiatif sejumlah warga.

Selain itu, makin banyak warga berinisiatif melaporkan kelompok masyarakat rentan yang belum punya dokumen kependudukan. Kemudahan proses pengurusan dan berbagai manfaat yang akan diperoleh dalam jangka panjang mendorong inisiatif sejumlah warga –termasuk Sulastri –ikut aktif mengajak dan mendampingi warga lainnya yang belum memiliki dokumen kependudukan.

“Dukcapil MENGGOMBAL sangat bermanfaat, khususnya bagi para orang tua yang kurang mampu. Program ini tersedia di Posyandu, gratis, dan proses mengurusnya mudah. Saya sendiri sudah merasakannya. Itu sebabnya saya bersemangat memotivasi ibu-ibu lainnya supaya mereka juga ikut mengurus Akta Kelahiran dan KIA bagi anak-anaknya,” papar Sulastri. 

Unduh Pratinjau
2021dukcapil-menggombal-gerbang-mas.pdf

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Layanan Dasar Bagi Sari

Sebelum ada LABKD, banyak warga khususnya yang miskin dan rentan tidak dapat mengakses program perlindungan sosial seperti tunjangan lansia, Program Keluarga Harapan atau Bantuan P...

Cerita Perubahan
Data Terpadu Pastikan Tak Ada Warga Tersisihkan

Daftar penerima bantuan sosial yang belum tervalidasi seringkali menyisihkan warga yang berhak di Desa Ambulu, Bondowoso, Jawa Timur. Perangkat desa, Pemerintah Kabupaten Bondowoso...

Cerita Perubahan
Muni’ah dan Para Migran yang Akhirnya Beroleh Bansos

Banyak warga Desa Tengah, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, berasal dari keluarga pendatang –terutama dari Lombok. KTP dan KK lama yang tak diganti setelah migrasi dan lokasi...

Menghadapi

COVID-19