Artikel

Dokumen Kependudukan untuk Mengakses Layanan Pendidikan

Author: Andhiani Manik Kumalasari, Paulus Enggal, Susanan Dewi
Published: 30/08/2021

Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany melihat langsung pelayanan adminduk di salah satu desa 

Annur Aksal (3), anak dari pasangan M Jafar dan Sri Ati sempat ditolak mendaftar masuk PAUD. Pihak PAUD menolak karena Annur tidak memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

“Kami hanya menerima anak yang  sudah punya akta kelahiran dan KIA karena datanya diperlukan  untuk pengisian Data Pokok Pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan,” ungkap Yuli Suryani, guru PAUD Gesit Insani, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2017, anak usia 0-18 tahun di Desa Muer yang memiliki akta kelahiran masih kurang dari 50 persen. Menurut Evi Sulfiati, anggota Kelompok Kerja Administrasi Kependudukan Desa Muer, masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukannya lantaran letak desa yang jauh dari ibu kota kabupaten dan rendahnya pemahaman tentang pentingnya dokumen kependudukan.   

Pengurusan dokumen kependudukan hanya dapat dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten. Dari Desa Muer, warga harus menempuh perjalanan selama dua jam dengan biaya sebesar Rp 60.000 sekali jalan. Kondisi ini memberatkan bagi warga meskipun pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Dukcapil sendiri tidak dipungut biaya.

“Kalau kondisi ini berlangsung terus maka banyak anak di Desa Muer yang tidak bisa mendaftar masuk PAUD atau jenjang pendidikan lainnya. Hal inilah yang mendorong kami berinisiatif untuk membantu warga mengurus akta kelahiran dan KIA anak-anak mereka,” terang Yuli Suryani.

Berkaitan hal tersebut, KOMPAK mendorong dan membantu Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2018 tentang “Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Pendidikan, Kesehatan, Sistem Pelayanan Terpadu, dan Desa/Kelurahan. Selanjutnya, KOMPAK bersama Dinas Dukcapil memfasilitasi pelatihan untuk Petugas Pencatatan Kependudukan Desa (PPKD), dan Kelompok Kerja Administrasi Kependudukan (Pokja Adminduk) tentang persyaratan dan mekanisme pengelolaan dokumen kependudukan, serta pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat.

Pokja Adminduk kemudian memfasilitasi pendaftaran akta kelahiran dan KIA untuk seluruh murid PAUD Gesit Insani, serta memastikan bahwa orang tua murid memiliki kelengkapan dokumen kependudukan.

“PAUD bertugas mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk menerbitkan dokumen kependudukan. Pokja Adminduk memastikan semua persyaratan terpenuhi sebelum diserahkan ke Dinas Dukcapil melalui PPKD, yang nantinya akan menyerahkan dokumen kependudukan yang sudah jadi kepada PAUD,” terang Evi Sulfiati.

Selain memfasilitasi proses pendaftaran dokumen kependudukan, Pokja Adminduk dan PPKD memberikan informasi tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Sementara itu, pemerintah desa menyediakan dana yang dibutuhkan untuk proses tersebut, sebagaimana dialokasikan dalam APB Desa Muer.

Hasilnya, pada 2020, sebanyak 90 persen anak usia 0-18 tahun di Desa Muer sudah memiliki akta kelahiran dan KIA. Kepemilikan dokumen kependudukan ini memungkinkan mereka mengakses layanan pendidikan dengan mudah. Di PAUD Gesit Insani misalnya, saat ini sebanyak 35 anak sudah mempunyai akta kelahiran dan KIA serta masuk dalam Dapodik.

“Kami sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan pemerintah desa, Pokja Adminduk dan Dinas Dukcapil secara langsung sehingga semua murid akhirnya bisa memiliki dokumen kependudukan,” kata Yuli.

Keberhasilan kerja antar pihak ini menyemangati Pemerintah Desa Muer. Sejak 2018, Pemerintah Desa Muer mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendataan dan pemutakhiran data kependudukan. Alokasi ini selalu meningkat setiap tahunnya.  


*Dalam juta rupiah

Peningkatan alokasi anggaran dilakukan karena masih ada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dengan alasan tidak punya biaya. Selain itu, pemerintah desa juga ingin mempercepat terpenuhinya kepemilikan dokumen kependudukan. Sebab, data kependudukan yang akurat membantu pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran program kerja.

“Selain menyediakan alokasi anggaran untuk untuk Pokja Adminduk dan PPKD, kami juga mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional kegiatan PKK di program dasawisma dan posyandu yang terkait dengan kegiatan pendataan warga,” terang Asy Ariy, Kepala Desa Muer.

Salah satu caranya adalah mendata warga yang belum memiliki dokumen kependudukan melalui kegiatan posyandu. Kader PKK akan datang ke rumah warga tersebut untuk melakukan pendataan lebih lanjut yang kemudian akan diserahkan ke Pokja Adminduk.

Kader PKK juga mengedukasi warga tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan melalui program dasawisma. Sebagai program yang mampu menjangkau unit terkecil masyarakat (keluarga), dasawisma menjadi salah satu media strategis pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

“Saat ini anggaran memang dipotong untuk penanganan pandemi COVID-19 tetapi anggaran untuk pelayanan adminduk tetap ada. Ke depannya, kami berharap anggaran dapat ditingkatkan lagi agar bisa menyediakan kendaraan untuk keperluan operasional,” tukas Asy.

Artikel Aktivitas Lainnya

Artikel
Tiga Inovasi Dukungan KOMPAK Raih Sinovik 2021

Tiga inovasi yang didukung KOMPAK, berhasi memenangkan penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021 dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional (SINOVIK) 2021 yang...

Artikel
Mendorong Inovasi guna Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif

Kasmiati (62) akhirnya bisa tersenyum setelah dirinya terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial....

Artikel
Menuju Desa Berdaulat, Melalui Peran Perempuan Yang Kuat

Sejak tahun 2014, PEKKA bersama KOMPAK dan MAMPU memang secara intensif telah melakukan berbagai inisiatif untuk memperkuat perempuan pemimpin di desa

Menghadapi

COVID-19