Cerita Perubahan

DAK Fisik: Mendorong Pemerintah Daerah Menyediakan Layanan Dasar Berkualitas

Author: Paulus Enggal
Published: 04/06/2020

Abdul Malik, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dengan penuh rasa bangga menunjukan bangunan baru dan megah Puskesmas Batulanteh. “Semua alat-alatnya baru. Ada ambulans juga. Pokoknya masyarakat nanti bisa lebih nyaman berobat kesini,” ujarnya.

Menurut Abdul Malik, bangunan lama Puskesmas Batulanteh sudah tidak layak digunakan lantaran berada di lereng bukit sehingga sulit dijangkau masyarakat khususnya ibu hamil, orang lanjut usia, dan anak-anak. Namun pemerintah daerah kesulitan untuk merelokasi karena minimnya anggaran. Oleh karena itu, setiap tahun, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengajukan proposal untuk mengakses dana pemerintah pusat guna pembangunan infrastruktur. Dana ini dikenal dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

“Beruntung setelah mengajukan proposal DAK Fisik kepada pemerintah pusat, usulan kegiatan perbaikan disetujui. Jadi puskesmas ini dibangun dengan menggandalkan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2019,” terangnya. “Dulu, proses penyusunan proposal itu sendiri-sendiri, puskesmas tidak banyak dilibatkan dalam mendeteksi masalah. Akibatnya proposal kami ditolak ketika diverifikasi di tingkat pusat.”

Pada tahun 2018, seiring dengan diluncurkannya aplikasi KRISNA-DAK untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran oleh Kementerian Keuangan, KOMPAK bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan membantu Kabupaten Sumbawa mengubah pola penyusunan proposal DAK Fisik. Salah satu bentuknya adalah dengan membentuk tim pengkaji untuk memastikan proposal yang diajukan berkontribusi pada pemenuhan standar pelayanan minimal untuk layanan dasar. Proses penyusunan proposal DAK Fisik ini menerapkan skema bottom-up yang melibatkan unit layanan seperti puskesmas dan sekolah serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan untuk memastikan kesesuaian data dan mengajukan usulan untuk proposal sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Selanjutnya Bappeda dan dinas terkait berkoordinasi dengan baik selama proses finalisasi proposal di kabupaten. Bupati Sumbawa juga terlibat dalam memonitor proses tersebut.

Lewat proses  ini, penerimaan DAK Fisik bidang kesehatan Kabupaten Sumbawa meningkat dari Rp18 miliar di tahun 2018 menjadi Rp120 miliar pada tahun 2019. Sementara, total penerimaan DAK Fisik Kabupaten Sumbawa untuk 14 bidang termasuk kesehatan naik dari Rp179 miliar pada 2018 menjadi Rp274 miliar pada 2019.

Bupati Sumbawa H.M Husni Djibril mengatakan, peningkatan alokasi DAK Fisik juga mendorong perbaikan pada bidang lain termasuk pengurangan angka pengangguran, kemiskinan termasuk pengurangan stunting dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. “Kita merasakan bagaimana dampak baiknya DAK Fisik yang turun ke Sumbawa. DAK Fisik bisa mewujudkan mimpi besar seluruh bupati di tempat lain, karena DAK ini dananya besar,” pungkasnya.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Layanan Dasar Bagi Sari

Sebelum ada LABKD, banyak warga khususnya yang miskin dan rentan tidak dapat mengakses program perlindungan sosial seperti tunjangan lansia, Program Keluarga Harapan atau Bantuan P...

Cerita Perubahan
Dukcapil MENGGOMBAL, Gerbang Masa Depan Bantaeng

Akta Kelahiran merupakan dokumen penting bagi masa depan anak. Akta Kelahiran menjadi syarat mengurus dokumen lain dan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Rumitnya prosedur...

Cerita Perubahan
Data Terpadu Pastikan Tak Ada Warga Tersisihkan

Daftar penerima bantuan sosial yang belum tervalidasi seringkali menyisihkan warga yang berhak di Desa Ambulu, Bondowoso, Jawa Timur. Perangkat desa, Pemerintah Kabupaten Bondowoso...

Menghadapi

COVID-19