Cerita Perubahan

Bansos Perdana di Usia Senja

Author: KOMPAK
Published: 05/11/2021

Sejumlah warga Desa Suradadi, Nusa Tenggara Barat, akhirnya memperoleh BLT-Dana Desa setelah memiliki KTP dan KK. Kerjasama KOMPAK dengan Pemerintah Desa, Pokja Adminduk, Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, dan LPA NTB yang bersifat “jemput bola” memungkinkan warga yang sudah sangat sepuh seperti Kartanah (90) dan Sala (92) dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lancar sehingga untuk pertama kalinya dalam hidup mereka bisa menerima bantuan pemerintah.

Pelayanan adminduk “jemput bola” memungkinkan warga lansia mengurus dokumen kependudukan dengan mudah
(foto diambil sebelum pandemi)

Kartanah (90) adalah lansia asal Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sang suami meninggal beberapa tahun silam sehingga ia tinggal bersama putrinya, Ruminah (40), yang juga kehilangan suami saat kedua putrinya masih kecil. Kebutuhan hidup memaksa Ruminah banting tulang bekerja serabutan tiap hari, terutama sebagai buruh tani.

Sebetulnya Kartanah berhak mendapat bantuan karena Pemerintah Desa Suradadi memprioritaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Tapi Kartanah tak tahu ia harus memiliki dokumen kependudukan (KTP dan KK) sebagai syarat. Ia bahkan tak tahu BLT-Dana Desa dapat diperolehnya untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.

“Saya tidak tahu apa gunanya dokumen kependudukan. Selama ini kami sibuk kerja, sibuk cari makan. Tidak tahu urusan pemerintah,” terang Kartanah.

Pemerintah Desa Suradadi memprioritaskan BLT-Dana Desa bagi lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin.

Seperti Kartanah, Sala Wraga (92) juga tidak memiliki dokumen kependudukan dan sama sekali tidak tahu dirinya berhak menerima bantuan. Sejak suaminya wafat 23 tahun silam, Sala tinggal bersama putranya yang belum menikah, Adni (24). Ia menghabiskan hari-hari di rumah karena tak kuat lagi berjalan dan tak dapat melihat dengan jelas. Penghasilan Adni tak tentu. Sebagai buruh tani di sawah atau kebun tetangga, paling banyak mengantongi Rp45.000 sehari. Musim panen barulah ia bisa meraup Rp100.000 per hari.

Kondisi serba memprihatinkan ini kerap mendorong para tetangga menjenguk sambil membawakan mereka sayuran, telur, sarden, dan mi instan. Terkadang mereka menerima sumbangan dari masjid. Demi bertahan hidup, Adni mengerjakan apapun termasuk gotong-royong dan acara keagamaan dengan upah Rp10.000–Rp15.000. Namun pandemi COVID-19 menghentikan kegiatan-kegiatan ini. Adakalanya Adni terpaksa meminjam uang dari tetangga dan mengurangi jatah makannya.

Untungnya kisah tragis ini tak berlanjut.

Tahun 2018, Pemerintah Desa Suradadi membentuk Kelompok Kerja Administrasi Kependudukan (Pokja Adminduk) demi meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan. Pokja Adminduk Desa Suradadi beranggotakan sembilan orang yang terdiri dari perangkat desa, kader posyandu, pemuda Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah mempermudah warga memperoleh surat-surat yang disyaratkan untuk menerima BLT-Dana Desa.

“Kami melibatkan Pokja Adminduk untuk mendata calon penerima BLT-Dana Desa sehingga tepat sasaran, apalagi penerimanya memang diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan miskin,” tegas Kepala Desa Suradadi, Yakim (52).

Anggota Pokja Adminduk mengunjungi langsung kediaman penduduk lansia, untuk membantu pengisian formulir hingga perekaman data biometrik untuk e-KTP.

Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur, KOMPAK dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB memfasilitasi pelatihan dan penyusunan protokol layanan Pokja Adminduk. Rancangan protokol tersebut disampaikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur serta disosialisasikan pada Petugas Pencatatan Kependudukan Desa (PPKD) dan Pokja Adminduk masing-masing desa.

Pada April 2020, KOMPAK dan LPA NTB melatih para fasilitator Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) sehingga mereka dapat mendata seluruh warga yang menjadi calon penerima BLT-Dana Desa dengan lebih baik. Sebelum lahirnya LABKD, warga miskin dan rentan-lah yang harus secara aktif melaporkan diri, namun suara dari para lansia non-produktif jadi tidak terdengar (silent group).

KOMPAK dan LPA NTB juga memberi pendampingan asistensi dan konsultasi pelayanan adminduk, menerbitkan buku tanya-jawab pelayanan adminduk, serta memantau berkala pelaksanaan LABKD.

Dalam rangka membantu warga Desa Suradadi mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah, Pokja Adminduk melancarkan sejumlah jurus.

Pertama, “jemput bola” mendatangi langsung rumah-rumah warga, khususnya para penyandang disabilitas dan lansia. Pelayanan “jemput bola” ini tak hanya dilakukan untuk mengumpulkan berkas persyaratan namun juga saat merekam data e-KTP.

Kedua, mengumpulkan data secara kolektif melalui RT, Posyandu, dan PAUD.

Ketiga, mengumpulkan data secara langsung di desa segera setelah petugas melakukan sosialisasi mengenai persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukan. Jurus ini biasanya menyasar warga yang rumahnya berdekatan dengan kantor desa.

Proses pengurusan dokumen kependudukan Kartanah dan Sala dilakukan dengan cara pertama. Anggota Pokja Adminduk mendatangi langsung kediaman mereka setelah sosialisasi. Semua proses dilakukan di rumah mulai dari membantu Kartanah dan Sala mengisi formulir biodata penduduk hingga perekaman data biometrik untuk e-KTP.

Formulir kemudian diproses dan kurang dari lima jam KK dan KTP sudah selesai dan diantar kerumah mereka (foto diambil sebelum pandemi)

Formulir biodata penduduk mereka lantas diserahkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Dukcapil Kecamatan Terara. Kurang dari lima jam kemudian, Kartanah dan sejumlah lansia lainnya menerima Kartu Keluarga (KK). e-KTP yang sudah selesai cetak diantar langsung ke rumah.

Sala memaparkan prosesnya yang sangat cepat dan mudah. Ia mengaku tak perlu keluar rumah sama sekali. Sejak pengurusan KK hingga pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa, anggota Pokja Adminduk, PPKD, dan perangkat desa-lah yang bolak-balik mendatangi rumahnya.

“Baru kali ini pengurusan surat dibantu desa dan ibu-ibu Posyandu sebagai anggota Pokja Adminduk. Mudah dan tidak perlu bayar. Saya merasa dilayani. Zaman dulu, rasanya tidak mungkin pemerintah mau bantu urus-urus KTP dan KK, apalagi untuk saya yang sudah setua ini,” cetus Sala.

Setelah PPKD dan Pokja Adminduk Desa Suradadi mendampingi mereka mendapatkan dokumen kependudukan, Kartanah dan Sala akhirnya bisa memperoleh BLT-Dana Desa. Total bantuan Rp1.800.000 diberikan dalam tiga tahap penyaluran (Rp600.000 per tahap). Selain BLT-Dana Desa, Sala mengurus BPJS Kesehatan yang kini sering digunakannya untuk berobat ke Puskesmas.

“Senang sekali. Seumur hidup, baru kali ini saya dapat bantuan pemerintah,” ujar Kartanah.

Namun, lima hari sebelum bantuan tahap ketiga disalurkan, Kartanah menghembuskan nafas terakhir. Penerimaan bantuan diwakilkan putrinya, Ruminah. “Saya bersyukur ibu meninggal dalam keadaan hatinya tenang dan bahagia karena telah mendapat haknya yaitu bantuan dari desa, juga sempat merasakan kemudahan berobat gratis ke Puskesmas. Ternyata masih ada yang mau membantu orang miskin, ikut meringankan beban hidup kami,” ucap Ruminah, terharu.

Menyaksikan langsung deretan manfaat yang diperoleh sejumlah warga setelah mengurus dokumen kependudukan, kini makin banyak warga Desa Suradadi yang antusias mendatangi kantor desa tanpa diminta untuk membuat KTP dan KK. Di tengah situasi pandemi COVID-19, Pokja Adminduk tetap memberi pelayanan terbaik sehingga warga bisa segera mengakses bantuan tunai tanpa kendala.

Dinas Dukcapil melalui Pokja Adminduk dan PPKD Desa Suradadi juga memfasilitasi warga disabilitas untuk memiliki dokumen kependudukan agar mendapat jaminan perlindungan sosial dari pemerintah.
Unduh Pratinjau
2021_Bansos Perdana di Usia Senja.pdf

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Layanan Dasar Bagi Sari

Sebelum ada LABKD, banyak warga khususnya yang miskin dan rentan tidak dapat mengakses program perlindungan sosial seperti tunjangan lansia, Program Keluarga Harapan atau Bantuan P...

Cerita Perubahan
Dukcapil MENGGOMBAL, Gerbang Masa Depan Bantaeng

Akta Kelahiran merupakan dokumen penting bagi masa depan anak. Akta Kelahiran menjadi syarat mengurus dokumen lain dan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Rumitnya prosedur...

Cerita Perubahan
Data Terpadu Pastikan Tak Ada Warga Tersisihkan

Daftar penerima bantuan sosial yang belum tervalidasi seringkali menyisihkan warga yang berhak di Desa Ambulu, Bondowoso, Jawa Timur. Perangkat desa, Pemerintah Kabupaten Bondowoso...

Menghadapi

COVID-19