Cerita Perubahan

Asa dari PTPD untuk Desa

Author: KOMPAK
Published: 21/01/2022

Tak seperti kantor kecamatan pada umumnya, kantor Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini punya sebuah ‘Klinik’. Ini bukan ‘Klinik’ biasa tempat mengobati warga yang sakit. Ini adalah ‘Klinik’ khusus yang didedikasikan untuk membantu desa menghadapi berbagai persoalan tata kelola pemerintahannya.


“Hampir tiap hari, kami menerima perangkat desa yang datang untuk berkonsultasi. Macam-macam yang ditanyakan. Tapi kebanyakan soal bagaimana menyusun dan menyiapkan RKP Desa ataupun APB Desa,” jelas Muryati, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kasi PMD) Kecamatan Belik1.

Kecamatan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam perencanaan partisipatif desa.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran dan fungsi kecamatan semakin dibutuhkan dalam pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kecamatan sebagai wilayah administratif terdekat dengan desa, sesuai fungsi tugasnya melakukan fasilitasi penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam perencanaan partisipatif desa.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan desa bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan KOMPAK, membuat model percontohan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa atau PKAD Terpadu. Kecamatan Belik kemudian ditetapkan menjadi satu lokasi percontohan. Untuk mendukung proyek percontohan ini, serangkaian pelatihan mulai diselenggarakan bagi perangkat kecamatan yang merupakan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di tahun 2017.

Tujuannya, untuk memperkuat tugas dan fungsi pokok kecamatan dalam membina, mengawasi serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. “Dari pelatihan-pelatihan itu, kami belajar banyak hal khususnya yang berkaitan dengan regulasi, perencanaan dan penganggaran desa,” sebut Muryati yang juga bertanggung jawab sebagai PTPD ini.

Tugas pembinaan, pengawasan serta peningkatan kapasitas aparatur desa oleh kecamatan ini semakin efektif, dengan hadirnya PTPD dan Klinik Desa. Menurut Muryati, sebelum adanya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, 9 dari 12 desa di wilayah tersebut acapkali terlambat mengesahkan RKP Desa dan APB Desa. Padahal kedua dokumen tersebut menjadi kunci utama bagi desa, agar dapat melayani masyarakat dengan baik.

Dulu, 9 dari 12 desa di wilayah tersebut acapkali terlambat mengesahkan RKP Desa dan APB Desa.

“Ya sangat membantu kami, karena kalau ada kesalahan (saat menyusun RKP Desa maupun APB Desa) bisa berkonsultasi. Tak hanya itu, kini urusan pelaporan cukup berkoordinasi dengan kecamatan. Beda sekali sebelum ada PTPD. Kami yang notabene jauh dari pusat pemerintah harus bolak-balik ke pemda kalau ada kesalahan, itu pun tak hanya sekali bisa berkali-kali, alhasil menghabiskan waktu dan tenaga,”papar Tono Amboro Sekretaris Desa Sikasur, Kecamatan Belik.

RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen kunci bagi desa untuk melayani masyarakatnya dengan baik.

Tak hanya Tono, dengan adanya PTPD, Gading Sinaratri juga merasakan dukungan yang sangat besar untuk kerja-kerjanya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Gunung Jaya. Gading, termasuk perangkat desa yang paling rajin berdiskusi dengan PTPD. Selain berkonsultasi terkait administrasi desa maupun aset desa, Gading kerap meminta bimbingan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran desa. “Kalau sudah ke klinik lebih jelas. Apalagi untuk menyusun laporan anggaran. Sering juga kami berkonsultasi lewat grup WhatsApp,” ujarnya.

Dua Desa Jadi Percontohan Pendampingan PTPD

Secara khusus KOMPAK mendampingi uji coba pelaksanaan PTPD di Desa Sikasur dan Desa Kuta, Kecamatan Belik, meski PTPD juga tetap mendampingi desa-desa lain di kecamatan ini. Selain memfasilitasi pelatihan secara klasikal, KOMPAK juga melakukan penguatan melalui metode on-the-job training dengan menghadirkan mentor guna mendampingi proses fasilitasi. Hasilnya, dua desa tersebut menjadi acuan dalam hal pelaksanaan pelaporan keuangan dan peningkatan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Pemalang.

Heru Weweg Sambodo, Camat Belik, yang juga menjadi pelaksana teknis sebagai kepanjangan tangan Bupati Pemalang untuk Tim PTPD menerangkan, harusnya tak hanya 12 desa di Kecamatan Belik, semua desa di Kabupaten Pemalang yang berjumlah 211 desa juga layaknya mendapat pendampingan serupa. “Untuk itu kami berharap semua desa yang belum tersentuh KOMPAK bisa mendapat pendampingan juga. Supaya tidak ada perbedaan mengenai strategi pendekatan administrasi mengenai pelaporan keuangan,” ujarnya.

Perangkat desa dibekali dengan pelatihan secara klasikal, juga penguatan melalui metode on-the-job training

Ia mengakui pendampingan memberi banyak manfaat bagi desa agar laporan keuangan bisa satu jalur dan terarah, sesuai Peraturan Bupati yang mengharuskan semua desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). “Praktik baik seperti itu wajib dikembangkan dan diterapkan ke desa lain, karena hasilnya memberikan kepercayaan kepada desa yang dibimbing dan membantu desa dalam hal pertanggungjawaban ke pemerintah. Kami harap KOMPAK masih bisa bersinergi dengan pemerintah desa, kecamatan, hingga pemda,” kata Heru.

Adapun Sodiq Ismanto Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang menuturkan, inovasi yang dilakukan oleh KOMPAK menggugah tatanan di tingkat kabupaten. “Karena KOMPAK mendukung kami saat kami mengalami kendala baik di tingkat kabupaten hingga desa dengan menghadirkan narasumber berkompeten. Hal itu mengedukasi dan mencerahkan kami,” jelasnya.

Menurutnya rangkaian program yang disusun KOMPAK, baik regulasi hingga penguatan kapasitas aparatur desa hingga kabupaten yang sudah berjalan, menentukan rel rencana pemerintahan ke depan. “Hal itu yang kami padukan untuk membuat tatanan pemerintahan lebih baik. Dorongan itu membuat sinergi antar lintas Organisasi Perangkat Daerah atau OPD bersama KOMPAK menghasilkan perubahan, dan menyadarkan kami mengenai permasalahan yang harus diselesaikan secara komprehensif,” katanya.

Pelembagaan PTPD di Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pemalang

Sejak diperkenalkan pada 2017, lebih dari 80% desa di Kecamatan Belik sudah menaikkan alokasi pelayanan dasar sebesar 8 – 10%, termasuk juga anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD). Desa juga semakin partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan desa.

Sebagian besar desa di Pemalang mengalami peningkatan alokasi pelayanan dasar sebesar 8-10%, setelah penerapan PTPD.

Keberhasilan pelaksanaan percontohan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Belik mendorong Pemerintah Kabupaten Pemalang melembagakan PTPD. Melalui dukungan KOMPAK yang secara intensif berkoordinasi dengan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang serta OPD terkait, pada Mei 2019 akhirnya terbit Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2019.

Peraturan Bupati tersebut kemudian menjadi landasan hukum untuk pelembagaan PTPD di seluruh kecamatan di Kabupaten Pemalang. “Persoalan desa sekarang semakin kompleks. Kita punya 211 desa disini. Ini PR bersama, bagaimana desa di kecamatan lain juga mendapat pendampingan yang maksimal,” terang Bagus Sutopo, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinpermasdes Pemalang.

Meski aturannya sudah ada, namun Bagus menilai menyelenggarakan PTPD di seluruh wilayah Pemalang bukan persoalan mudah. Selain masalah anggaran, persoalan SDM juga menjadi tantangan. “Ini yang selalu menjadi diskusi saya sama tim KOMPAK. Apa tim KOMPAK bisa juga mendamping semua kecamatan seperti di Belik? Tentu tidak. Ini yang harus kita pikirkan,” pungkasnya.

Tak lagi dipungkiri, PTPD membawa secercah harapan untuk tata kelola desa yang efektif dan lebih baik di Kabupaten Pemalang. Dengan begitu tak perlu menunggu lama bagi Pemalang mewujudkan cita-citanya untuk maju sejahtera.

1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Bener Meriah Terus Berbenah Guna Meraih Dana Insentif Daerah

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendukung perbaikan kinerja DID, yaitu melalui koordinasi regular dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sumber penilaian kinerja...

Cerita Perubahan
Kumpulan Cerita Perubahan KOMPAK

Kumpulan Cerita Perubahan KOMPAK

Cerita Perubahan
Semangat Baru Desa Wisata dari Lombok Utara

Kemitraan pemerintah daerah bersama KOMPAK, akademisi, sektor swasta, masyarakat lokal, dan media membuat pengembangan desa wisata menjadi lebih kolaboratif dan sinergis.

Menghadapi

COVID-19