Cerita Perubahan

APBD Direvisi, COVID-19 Diperangi

Author: Miftah Faridl / Paulus Enggal Sulaksono / Andhini Manik Kumalasari
Published: 15/06/2022

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memaksa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, merevisi anggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibahas ulang, realokasi dana dilakukan. Refocusing ditempuh untuk menanggulangi dampak pandemi.


Hari itu, Rabu, 9 April 2020, Pemkab Trenggalek dan DPRD Trenggalek duduk bersama. Mereka mendiskusikan kembali APBD 2020. Anggaran yang telah mereka sepakati sebelumnya, tapi kali ini harus direvisi agar perang melawan COVID-19 bisa dimenangi.

“Kami eksekutif bersama DPRD sepakat menggelar konsultasi demi membicarakan perubahan anggaran yang di luar kewajaran karena adanya pandemi, wabah COVID-19," kata Mochamad Nur Arifin, Bupati Trenggalek.

Kegiatan Musrenbang di Desa Tawing, yang beberapa hasil usulannya akan didiskusikan pada Musrenbang di tingkat kabupaten

Arifin menuturkan, banyak anggaran harus dikoreksi. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik adalah yang paling besar. Di urutan berikutnya ada anggaran-anggaran yang selama ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU).  “Banyak program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang realisasinya dibiayai dari DAU. Artinya ada usulan masyarakat yang tidak bisa kita laksanakan di tahun ini karena dana transfernya ditunda oleh pemerintah pusat dan juga digunakan untuk penanganan COVID-19,” ungkapnya.

Pemkab Trenggalek menemukan beberapa mata anggaran yang tidak mendesak. Misalnya perjalanan dinas, jasa kantor, program, atau proyek. Anggaran di pos-pos tersebut kemudian direalokasi untuk penanganan COVID-19.

Total anggaran yang direalokasi sekitar Rp33,1 miliar. Rinciannya, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekitar Rp20 miliar; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Rp6 miliar; Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp1 miliar; dan dari Pembangunan Pasar Rp2,2 miliar. Selain itu, sesuai arahan pemerintah pusat, anggaran seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Tembakau juga diarahkan membantu Pemkab dalam menangani pandemi.

Refocusing anggaran ini adalah arahan pemerintah pusat. Salah satunya melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Keppres tersebut, sebelumnya telah direspons Bupati Trenggalek dengan penetapan status tanggap darurat COVID-19 selama 65 hari, terhitung sejak 26 Maret hingga 29 Mei 2020. Status itu tertuang dalam SK Bupati Trenggalek Nomor 360/422/406.029/2020.

Pada 27 Maret 2020, Bupati Trenggalek menerbitkan Surat Edaran Nomor 065/1019/406.108/2020 yang ditujukan kepada seluruh desa. Dalam surat edaran itu, bupati meminta pemerintah desa (pemdes) melakukan realokasi anggaran Dana Desa (DD) yang belum dicairkan dan melaksanakan padat karya tunai jika anggaran tersebut sudah masuk dalam rekening desa. Diinstruksikan juga agar dibentuk relawan/gugus tugas COVID-19 tingkat desa dan melakukan perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk mendukung penanganan dan pencegahan COVID-19.

Jaring Pengaman Sosial

Karantina dan pembatasan mobilitas masyarakat untuk pencegahan penularan COVID-19 berdampak pada penurunan ekonomi produktif masyarakat. Tidak hanya warga yang berdomisili di Trenggalek, namun juga pekerja migran dan pekerja sektor informal yang kembali ke Trenggalek.

“Mereka yang paling terdampak adalah warga yang bekerja di sektor informal, yang mengandalkan upah atau penghasilan harian, seperti pedagang keliling, tukang becak, atau buruh lepas harian. Pandemi COVID-19 membuat penghasilan mereka hilang,” ungkap Bovi Vila Suprianto, District Coordinator KOMPAK Kabupaten Trenggalek.

Untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, Bupati Trenggalek mengalokasikan dana operasional yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) untuk jaring pengaman sosial berupa pemberian bantuan kepada 10.000 jiwa. KOMPAK mendukung upaya yang dilakukan Pemkab Trenggalek ini dengan memberi rekomendasi agar pemberian bantuan ini dapat lebih tepat sasaran.

Rekomendasi KOMPAK

Pertama, penerima bantuan adalah mereka yang masuk ke dalam desil 1 sampai 4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berstatus penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), bukan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan telah dibuktikan tidak lagi memiliki pekerjaan atau penghasilan karena imbas COVID-19. Mereka berhak menerima bantuan tunai selama enam bulan untuk meringankan beban pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kedua, pelaksanaan bantuan pengaman sosial melibatkan beberapa pihak, yakni Dinsos PPPA, Bank BRI, pemdes, Posko Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK), kelompok/organisasi sosial masyarakat, dan warung elektronik gotong-royong (e-warong).

Dinsos PPPA bertanggung jawab menerima rekomendasi calon penerima manfaat dari pemdes dan kelompok/organisasi sosial masyarakat untuk ditetapkan dalam daftar penerima jaring pengaman sosial. Dinsos PPPA juga memastikan calon penerima tidak tercatat ganda pada rekomendasi pemdes dan kelompok/ organisasi sosial masyarakat.

Bank BRI sebagai bank mitra bertugas menyalurkan jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan tunai kepada e-warong untuk diteruskan kepada penerima manfaat. Posko GERTAK bertugas menerima pengaduan masyarakat miskin yang terdampak, melakukan verifikasi, dan merekomendasikan calon penerima manfaat sekaligus untuk keperluan pembaharuan DTKS pada platform Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Kartu Penyangga Ekonomi

Selain bantuan jaring pengaman sosial, Pemkab Trenggalek juga memaksimalkan program Kartu Penyangga Ekonomi (KPE). “Waktu itu di Kabupaten Trenggalek sudah ada satu program yang namanya KPE,” kata Ratna Sulistyowati, Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek.

KPE adalah bantuan sembako dan tidak boleh diuangkan. Awalnya, program ini baru menjangkau 5.000 keluarga. Masing-masing keluarga menerima sembako senilai Rp100 ribu. Setelah tiga bulan berjalan, nilai bantuan meningkat menjadi Rp200 ribu per keluarga dan jumlah penerima bantuan menjadi 23.000 keluarga. “Kenaikan terjadi karena sudah ada perubahan APBD. Ada refocusing, sehingga anggaran berubah,” jelas Ratna.

Kartu Penyangga Ekonomi membantu warga yang terdampak pandemi.

Bagaimana supaya bantuan tersebut tidak salah sasaran? Pertama, Dinsos PPPA meminta pihak desa memberikan data dengan benar. “Semua yang kami jadikan sasaran adalah berdasarkan usulan dari desa. Ada juga usulan dari komunitas,” kata Ratna.

Kedua, data calon penerima bantuan harus dilengkapi nama terang, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat yang jelas. Tujuannya supaya bisa diverifikasi. “Verifikasi dilakukan oleh pemerintah desa, karena secara undang-undang yang berhak menentukan masyarakat itu miskin atau tidak adalah kepala desa melalui musyawarah desa dan kelurahan,” lanjut Ratna.

Setelah itu pemilik NIK dipanggil untuk dilakukan pemadanan. Jika terbukti warga Trenggalek dan betul-betul terdampak COVID-19, yang bersangkutan akan dinyatakan berhak mendapatkan KPE.

Pemkab Trenggalek bekerja sama dengan BRI dalam penyaluran KPE. “BRI membuat rekening lengkap dengan kartunya. Setiap bulan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek sebagai pengelola bantuan, menyerahkan dana kepada BRI untuk ditransfer ke masing-masing keluarga penerima KPE,” tutur Ratna. “Dinsos PPPA kemudian menginformasikan ke pemerintah desa bahwa kartu sudah diisi dan bisa dimanfaatkan,” sambungnya lagi.

Setelah itu, para pemegang KPE bisa mendatangi agen-agen e-warong yang tersebar di desa-desa untuk mengambil hak mereka.  Agen-agen e-warong ini sebelumnya telah membuat perjanjian dan diberi petunjuk teknis (juknis) tentang apa saja barang yang boleh dibeli oleh pemegang KPE.  Agar pelaksanaan bantuan ini lebih maksimal, pilar-pilar desa pun digandeng untuk sama-sama mengawasi. “Program jaring pengaman sosial dan KPE adalah langkah darurat Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Pemkab Trenggalek merekomendasikan pembaharuan DTKS berdasarkan data penerima jaring pengaman sosial dan KPE, supaya masyarakat yang miskin dan rentan ini bisa mendapat bantuan berkelanjutan berupa PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah,” tutup Mochamad Nur Arifin.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
Mendekatkan Layanan, Membuat Setiap Orang Terdata

Betapa senangnya pasangan Darno dan Tursinah. Dua anak mereka, M Zainurrosikin yang lahir pada 2005 dan Hamimah yang lahir pada 2009 akhirnya mendapatkan akta kelahiran secara grat...

Cerita Perubahan
Merintis Perlindungan Sosial Masyarakat Kampung Waren dari SAIK Plus

Di Kampung Waren, Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan, upaya perlindungan bagi kaum yang termarginalkan itu mulai terwujud sejak hadirnya Sistem Administrasi dan Inform...

Cerita Perubahan
Mendekatkan Layanan Adminduk untuk Papua yang Lebih Sejahtera

Dulu, mengurus dokumen kependudukan, bukan hal yang menyenangkan bagi warga Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua. Seperti yang dialami Mariana Yanuaring. Perempuan 57 tahun...

Menghadapi

COVID-19