Penguatan Tata Kelola Kecamatan dan Desa

Selama lebih dari 20 tahun, keuangan dan layanan publik semakin terdesentralisasi dari tingkat nasional ke tingkat kabupaten dan desa. Hal ini memberikan pemerintah kabupaten dan desa sumber daya dan kewenangan  yang besar dalam mengawasi dan memberikan layanan dasar.

Kecamatan memiliki posisi yang strategis di antara dua tingkat pemerintahan ini dan dalam mengawasi layanan dasar, seperti sekolah, puskesmas dan proses administrasi kependudukan.

Untuk mendukung desa dan kecamatan, KOMPAK memprioritaskan hasil utama di lima area berikut ini:

  • Memperkuat kecamatan sebagai pusat untuk tata kelola dan bantuan teknis desa;
  • Membangun dan memperkuat sisterm informasi desa dan kecamatan yang terintegrasi;
  • Memperkuat keterlibatan masyarakat dan mekanisme akuntabilitas;
  • Memperkuat keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa; dan
  • Memperkuat penganggaran dan perencanaan desa

Keberhasilan KOMPAK pada 2022

  • Pemerintah desa memiliki kemampuan dan mekanisme (termasuk data) untuk meningkatkan layanan dasar di tingkat desa dan dusun.
  • Pemerintah daerah memberikan dukungan yang efektif kepada desa dan unit-unit layanan (klinik kesehatan dan sekolah) untuk meningkatkan layanan dasar.
  • Peningkatan jumlah perempuan yang memegang peran dan tanggung jawab formal yang lebih tinggi di desa mereka di provinsi wilayah kerja KOMPAK.
Artikel

JIPP: Media Pendorong Inovasi

jipp-media-pendorong-inovasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan soft launching Jaringan Informasi Pelayanan Publik (JIPP) pada tanggal 10 Juli 2018. JIPP dibentuk sebagai sarana penyebarluasan dan pembelajaran inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Melalui JIPP diharapkan para penyedia layanan publik di Jawa Tengah dapat saling belajar dan bertukar informasi tentang praktik dan program inovatif yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

of
19
Praktik Baik
Petugas Registrasi Gampong - Mendekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat di Aceh
20/01/2017 petugas-registrasi-gampong-mendekatkan-pelayanan-administrasi-kependudukan-kepada-masyarakat-di-aceh
of
2
Cerita Perubahan
Memotong Birokrasi, Meningkatkan Kualitas Layanan
17/10/2019 memotong-birokrasi-meningkatkan-kualitas-layanan
of
2
Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Untuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
12/06/2017 pedoman-penyusunan-peraturan-daerahperaturan-kepala-daerah-untuk-pelaksanaan-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa
of
3
Video Grafik Badan Permusyawaratan Desa

of
7