Tentang Sulawesi Selatan 

Sulawesi Selatan adalah provinsi terpadat di Pulau Sulawesi dengan populasi sekitar 8 juta jiwa. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan adalah 9,1%, tepat di bawah rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018).

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi dengan kinerja terbaik di Indonesia dalam hal pengurangan kemiskinan. Namun, kondisi daerah tertentu - seperti pulau-pulau terpencil - menunjukan adanya kesenjangan dalam akses ke layanan dasar.


KOMPAK di Sulawesi Selatan 

Sejak 2016, KOMPAK bermitra dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dua kabupaten: Pangkajene dan Kepulauan, serta Bantaeng.

Dukungan KOMPAK untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dari 2019 hingga 2022 berfokus pada penguatan tata kelola kecamatan dan desa, pengelolaan keuangan publik, penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, layanan pendidikan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. KOMPAK juga mendukung pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Stunting.

Dukungan KOMPAK di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

  • Mengimplementasikan strategi Kementerian Dalam Negeri untuk Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD), khususnya melalui pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di tingkat kecamatan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa.

  • Menguji cobakan dan mendukung replikasi pendekatan 'kelas perahu' bagi anak-anak di wilayah kepulauan untuk melanjutkan pendidikan mereka saat bekerja di laut. Inovasi ini mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 20 inovasi layanan publik terbaik di Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

  • Memperluas cakupan dan penggunaan sistem informasi desa dan dashboard kecamatan sehingga desa dapat merencanakan dan memprioritaskan layanan dengan lebih baik.

  • Menguji cobakan pendekatan keperantaraan pasar di mana para produsen kopi, rumput laut, dan produk lokal lainnya didukung untuk membentuk kelompok usaha, mengembangkan kemitraan dengan pengusaha setempat, dan mendapatkan akses ke pasar di tingkat nasional.

RENCANA KERJA TAHUN JAMAK SULAWESI SELATAN
Artikel
Membuka Pintu Harapan: Lokakarya Penguatan Bumdes Kabupaten Bantaeng

KOMPAK melihat situasi di 18.000 BUMDes yang tercatat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa).

Praktik Baik
Universitas Membangun Desa (UMD) - Membangunkan Aset yang Terabaikan melalui Kolaborasi Inovatif

Inovasi penemuan potensi ekonomi yang berkelanjutan dilakukan melalui kolaborasi program KKN untuk mengaktifkan kembali aset desa yang terabaikan.

Cerita Perubahan
Perahu Sehat, Masyarakat Bahagia

Puluhan orang beriungan di bibir dermaga Pulau Saugi, Desa Mattiro Baji, Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka berkerumun di bawah pondok kayu, berlindung dari terik matahari.

Cerita Perubahan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Di Wilayah Kepulauan

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu wilayah.

Cerita Perubahan
Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan (GERTAK) di Kepulauan Pangkep

Pemerataan dan kemudahan layanan administrasi penduduk (adminduk) menjadi salah satu fokum aktivitas KOMPAK di Indonesia. Pasalnya, KOMPAK meyakini bahwa layanan administrasi kependudukan adalah hak setiap warga negara.

Cerita Perubahan
Membangun Desa Inklusif Berkeadilan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pangkep dikenal sebagai daerah ‘tiga dimensi’ dikarenakan wilayahnya yang meliputi pegunungan, daratan rendah dan kepulauan sehingga memiliki tantangan tersendiri dalam melaksanakan pembangunan terutama di desa.

Cerita Perubahan
Kolaborasi Mewujudkan Pelayanan Dasar Berkualitas Bagi Masyarakat Pesisir Dan Pedalaman

Pemerintah Australia melalui program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) bermitra dengan Pemerintah Indonesia dalam mendukung program pengentasan kemiskinan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Publikasi > Laporan Penelitian dan Evaluasi
Strategic yet delicate: the dilemma of involving health workers in facilitating birth registration in Indonesia

Proses registrasi kelahiran merupakan dasar bagi data populasi penduduk. Kajian sebelumnya telah memperlihatkan bahwa koordinasi antara sektor kesehatan dan pencatatan sipil dapat meningkatkan angka cakupan registrasi kelahiran. Meski demikian, belum banyak kajian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pekerja kesehatan di bidang administrasi kependudukan dan statistik hayati, serta bagaimana mereka melihat peran mereka dalam bidang ini. Fokus dari kajian kali ini adalah melihat bagaimana persepsi pekerja kesehatan di level manajerial dan pemberi layanan akan hal tersebut, serta peluang dan tantangan yang ada untuk memperkuat proses registrasi.

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Masyarakat sebagai Pusat Pelaksanaan UU Desa

Catatan Kebijakan ini mengacu pada kajian longitudinal (Sentinel Villages) yang menganalisis pola partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa antara tahun 2015 dan 2018. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa, sejak awal pelaksanaan UU Desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (musdes), walaupun relatif stabil, masih cenderung rendah pada sekitar 16%. Pola partisipasi juga tidak luas dan inklusif, di mana sebagian besar partisipan dari kalangan elit (laki-laki, berkecukupan dan aktif secara sosial), dan partisipanperempuan atau kelompok rentan lainnya masih terbatas. Sejak 2014, kinerja transparansi pemerintah desa telah membaik, melalui penyampaian dan berbagi informasi secara lebih luas. Namun demikian, secara umum tingkat kesadaran masyarakat desa masih rendah terkait program, anggaran, dan rencana desa. Saat ini sistem akuntabilitas dan pelaporan ke atas (supra desa) telah diperkuat. Namun ini belum diimbangi dengan kemajuan serupa dalam hal akuntabilitas ke bawah (sosial) kepada masyarakat. Penguatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (sosial), mengharuskan tiap pelaku memainkan perannya dengan efektif, khususnya melalui pemanfaatan seutuhnya potensi dan peran masyarakat desa, kader, dan BPD.

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Dukungan Efektif Pemerintah Daerah bagi Desa

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa sebagian besar ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah menyangkut organisasi dan tupoksi SKPD pemerintah tingkat kabupaten yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Baik UU Desa (UU 6/2014) maupun UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014) disahkan pada tahun yang sama, masing-masing memberikan wewenang bagi pemerintah desa dan otoritas pemerintah daerah, tapi memberikan arahan yang berbeda tentang peran pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. UU 23 dan turunannya juga mengamanatkan fungsi penting bagi dinas pemerintah kabupaten untuk mengatur desa (terutama Dinas PMD dan Kecamatan), yang menjelaskan perbedaan peran pemerintah kabupaten dan desa dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Upaya saat ini untuk menyelaraskan UU 23 dan UU 6 melalui revisi PP urusan pemerintahan konkuren diharapkan mengatasi kesenjangan dan pertentangan dalam kedua UU tersebut. Sementara itu, beberapa pemerintah kabupaten telah memprakarsai berbagai peraturan dan memposisikan pemerintah daerah sebagai fasilitator penting untuk pembangunan desa.