Tentang Papua Barat 

Provinsi Papua Barat dan Papua adalah salah dua provinsi terkaya di Indonesia, tetapi di sisi lain memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Jumlah penduduk Papua Barat adalah sekitar 900 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan di Papua Barat adalah 23%, diatas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018).


KOMPAK di Papua Barat 

Sejak 2016, KOMPAK telah mendukung pemerintah provinsi Papua Barat dan Papua melalui Program LANDASAN. LANDASAN adalah program senilai A$2,5 juta per tahun yang dilaksanakan oleh BaKTI, mitra KOMPAK, yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan dalam kapasitas unit layanan (puskesmas dan sekolah). Program ini juga membantu pemerintah desa untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan lini depan di Papua Barat dan Papua.

Fokus untuk LANDASAN pada tahun 2019 dan selanjutnya adalah untuk memperluas dan melembagakan sistem informasi desa - khususnya dalam menyelesaikan paket pengembangan kapasitas (materi pelatihan, manual, stndar operasional prosedur dan sebagainya) - serta mendukung pemerintah daerah dan unit layanan dalam perencanaan, penganggaran dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan.

Dukungan KOMPAK di Papua Barat antara lain:

  • Menguji cobakan sistem informasi desa dan kecamatan - dikenal sebagai SAIK dan SAID di Papua Barat dan Papua. Inisiatif ini mendapat banyak dukungan dari para pemangku kepentingan terutama pemerintah. Di Papua Barat, pemerintah provinsi telah menunjukkan komitmennya untuk menerapkan sistem ini di semua 1.742 desa.

  • Memberi bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta menggunakan alat analisis kemiskinan untuk menajamkan target sasaran program perlindungan sosial. KOMPAK juga mendukung sekolah dan pusat kesehatan untuk memasukkan standar pelayanan minimal ke dalam perencanaan kerja, standar operasional prosedur, dan sistem pemantauan mereka.

  • Memberi bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua untuk melaksanakan rekomendasi dari evaluasi pemanfaatan Dana Otsus.

RENCANA KERJA TAHUN JAMAK PAPUA BARAT
Artikel
Pembelajaran Lintas Wilayah Tentang Otonomi Khusus (OTSUS) antara Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat

Perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan kunjungan ke Banda Aceh dan Calang, Aceh Jaya selama dua hari penuh pada tanggal 22-24 Januari lalu.

Artikel
Sosialisasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Manokwari Selatan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Cerita Perubahan
Membangun Roh Program PROSPPEK

“Kami percaya data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK Plus ini akurat dan selalu diperbaharui karena dikelola oleh kader kampung setempat sehingga bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merencanakan program pembangunan,” terang Markus Waran, Bupati Manokwari Selatan.

Cerita Perubahan
Membangun Sekolah Impian

Belasan anak riang berkumpul di halaman belakang Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen Gwereshera (SD YPK Gwereshera), Kaimana, Papua Barat. Mereka sibuk dengan cangkul, sekop dan gembor. Hari itu, mereka belajar cara menanam singkong dari petugas Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana. Bagi anak-anak belajar melalui praktik seperti ini menjadi cara yang efektif dan menyenangkan.

Cerita Perubahan
Data yang Mengubah Tanah Papua

“Data adalah dasar perencanaan pembangunan sekaligus bukti sebuah pembangunan,” terang Hengky Veky Tewu, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Sayangnya, menurut Hengky, data yang memiliki peran penting tersebut menjadi kemewahan bagi sebagian wilayah Papua dan Papua Barat.

Publikasi > Laporan Penelitian dan Evaluasi
Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus 2022–2041: Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri

Kebijakan Dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 selesai pada tahun 2021. Sementara, tingkat kemiskinan di Tanah Papua masih yang tertinggi di Indonesia dengan “gap” capaian kualitas pembangunan yang cukup tinggi dibanding wilayah lain. Diperlukan alternatif mekanisme untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan di Tanah Papua. Oleh karena itu, KOMPAK melakukan studi “Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022-2041 Menuju Tanah Papua Yang Sejahtera dan Mandiri.” Studi ini menganalisis sejumlah opsi keberlanjutan Dana Otsus di Tanah Papua pasca 2021.

Publikasi Menghadapi Covid-19
Panduan Pencegahan Penularan dan Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat

Panduan ini merupakan bagian dari seri Buku Panduan Gugus Tugas Kampung Tanggap Covid-19. Sebagai bentuk kontribusi LANDASAN-KOMPAK untuk pencegahan penularan dan penanganan Covid-19 di Papua dan Papua Barat.

Publikasi > Laporan Penelitian dan Evaluasi
Laporan Studi Kelayakan Uji Coba Blockchain dan Teknologi Lain untuk Mendukung Program BANGGA Papua

Studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah dapat dilakukan uji coba penggunaan blockchain dan teknologi lainnya dalam membantu pelaksanaan program BANGGA Papua. Untuk menjawab hal tersebut, kami melakukan pengumpulan data dengan melakukan studi literatur, wawancara, dan observasi lapangan, agar dapat mengurai proses bisnis yang ada. Selanjutnya, dilakukan identifikasi pemanfaatan teknologi seperti apa yang dapat memperkecil kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada saat ini di lapangan. Kesimpulan studi ini adalah dibutuhkan ruang perbaikan dalam pelaksanaan BANGGA Papua dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna yang terangkum dalam tiga rekomendasi. Pertama adalah pengembangan lanjutan manajemen sistem informasi (Management Information System/MIS) BANGGA Papua dengan penambahan fitur dan integrasi data, agar proses pendaftaran dan penetapan penerima manfaat menjadi lebih efisien. Kedua adalah pemanfaatan biometrik untuk memperbaiki kualitas verifikasi dan validasi penerima manfaat di lapangan. Ketiga adalah pemantauan transaksi penerima manfaat di lokasi pembelanjaan agar dana yang disalurkan dapat dimonitor sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Menghadapi

COVID-19