Tentang Papua Barat 

Provinsi Papua Barat dan Papua adalah salah dua provinsi terkaya di Indonesia, tetapi di sisi lain memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Jumlah penduduk Papua Barat adalah sekitar 900 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan di Papua Barat adalah 23%, diatas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018).


KOMPAK di Papua Barat 

Sejak 2016, KOMPAK telah mendukung pemerintah provinsi Papua Barat dan Papua melalui Program LANDASAN. LANDASAN adalah program senilai A$2,5 juta per tahun yang dilaksanakan oleh BaKTI, mitra KOMPAK, yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan dalam kapasitas unit layanan (puskesmas dan sekolah). Program ini juga membantu pemerintah desa untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan lini depan di Papua Barat dan Papua.

Fokus untuk LANDASAN pada tahun 2019 dan selanjutnya adalah untuk memperluas dan melembagakan sistem informasi desa - khususnya dalam menyelesaikan paket pengembangan kapasitas (materi pelatihan, manual, stndar operasional prosedur dan sebagainya) - serta mendukung pemerintah daerah dan unit layanan dalam perencanaan, penganggaran dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan.

Dukungan KOMPAK di Papua Barat antara lain:

  • Menguji cobakan sistem informasi desa dan kecamatan - dikenal sebagai SAIK dan SAID di Papua Barat dan Papua. Inisiatif ini mendapat banyak dukungan dari para pemangku kepentingan terutama pemerintah. Di Papua Barat, pemerintah provinsi telah menunjukkan komitmennya untuk menerapkan sistem ini di semua 1.742 desa.

  • Memberi bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta menggunakan alat analisis kemiskinan untuk menajamkan target sasaran program perlindungan sosial. KOMPAK juga mendukung sekolah dan pusat kesehatan untuk memasukkan standar pelayanan minimal ke dalam perencanaan kerja, standar operasional prosedur, dan sistem pemantauan mereka.

  • Memberi bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua untuk melaksanakan rekomendasi dari evaluasi pemanfaatan Dana Otsus.

RENCANA KERJA TAHUN JAMAK PAPUA BARAT
Artikel
Pembelajaran Lintas Wilayah Tentang Otonomi Khusus (OTSUS) antara Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat

Perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan kunjungan ke Banda Aceh dan Calang, Aceh Jaya selama dua hari penuh pada tanggal 22-24 Januari lalu.

Artikel
Sosialisasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Manokwari Selatan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Cerita Perubahan
Membangun Sekolah Impian

Belasan anak riang berkumpul di halaman belakang Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen Gwereshera (SD YPK Gwereshera), Kaimana, Papua Barat. Mereka sibuk dengan cangkul, sekop dan gembor. Hari itu, mereka belajar cara menanam singkong dari petugas Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana. Bagi anak-anak belajar melalui praktik seperti ini menjadi cara yang efektif dan menyenangkan.

Cerita Perubahan
Data yang Mengubah Tanah Papua

“Data adalah dasar perencanaan pembangunan sekaligus bukti sebuah pembangunan,” terang Hengky Veky Tewu, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Sayangnya, menurut Hengky, data yang memiliki peran penting tersebut menjadi kemewahan bagi sebagian wilayah Papua dan Papua Barat.

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Masyarakat sebagai Pusat Pelaksanaan UU Desa

Catatan Kebijakan ini mengacu pada kajian longitudinal (Sentinel Villages) yang menganalisis pola partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa antara tahun 2015 dan 2018. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa, sejak awal pelaksanaan UU Desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (musdes), walaupun relatif stabil, masih cenderung rendah pada sekitar 16%. Pola partisipasi juga tidak luas dan inklusif, di mana sebagian besar partisipan dari kalangan elit (laki-laki, berkecukupan dan aktif secara sosial), dan partisipanperempuan atau kelompok rentan lainnya masih terbatas. Sejak 2014, kinerja transparansi pemerintah desa telah membaik, melalui penyampaian dan berbagi informasi secara lebih luas. Namun demikian, secara umum tingkat kesadaran masyarakat desa masih rendah terkait program, anggaran, dan rencana desa. Saat ini sistem akuntabilitas dan pelaporan ke atas (supra desa) telah diperkuat. Namun ini belum diimbangi dengan kemajuan serupa dalam hal akuntabilitas ke bawah (sosial) kepada masyarakat. Penguatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (sosial), mengharuskan tiap pelaku memainkan perannya dengan efektif, khususnya melalui pemanfaatan seutuhnya potensi dan peran masyarakat desa, kader, dan BPD.

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Dukungan Efektif Pemerintah Daerah bagi Desa

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa sebagian besar ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah menyangkut organisasi dan tupoksi SKPD pemerintah tingkat kabupaten yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Baik UU Desa (UU 6/2014) maupun UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014) disahkan pada tahun yang sama, masing-masing memberikan wewenang bagi pemerintah desa dan otoritas pemerintah daerah, tapi memberikan arahan yang berbeda tentang peran pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. UU 23 dan turunannya juga mengamanatkan fungsi penting bagi dinas pemerintah kabupaten untuk mengatur desa (terutama Dinas PMD dan Kecamatan), yang menjelaskan perbedaan peran pemerintah kabupaten dan desa dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Upaya saat ini untuk menyelaraskan UU 23 dan UU 6 melalui revisi PP urusan pemerintahan konkuren diharapkan mengatasi kesenjangan dan pertentangan dalam kedua UU tersebut. Sementara itu, beberapa pemerintah kabupaten telah memprakarsai berbagai peraturan dan memposisikan pemerintah daerah sebagai fasilitator penting untuk pembangunan desa.

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Mewujudkan Infrastruktur Perdesaan yang Berkualitas dengan Dana Desa

Belanja desa untuk infrastruktur meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 2012 sampai 2016; namun, kualitas infrastruktur dinilai menurun. Sebagian besar Dana Desa dibelanjakan untuk infrastruktur. Pada tahun 2018, tidak sampai setengah dari proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan Dana Desa sebanyak 46% memenuhi spesifikasi teknis (struktur dibangun sesuai standar konstruksi). Hal ini menunjukkan penurunan terutama jika dibandingkan dengan hasil audit terhadap proyek infrastruktur PNPM sebesar 82% di tahun 2012. Di samping itu, terdapat penurunan penilaian sebesar 80% untuk proyek yang dinilai memenuhi spesifikasi untuk operasional dan pemeliharaan (OP) selama periode yang sama. Kuantitas dan kualitas bantuan teknis ke desa-desa kurang memadai untuk memenuhi permintaan dari desa-desa. Di lain sisi, Pemerintah daerah yang diberikan amanat untuk melakukan pengawasan terhadap infrastruktur di bawah UU Desa dan PP47/2015 masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi peran ini.