Provinsi Papua dan Papua Barat adalah salah dua provinsi terkaya di Indonesia, tetapi di sisi lain memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Jumlah penduduk Papua memiliki jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa.
Tingkat kemiskinan untuk Papua adalah 28%, diatas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018). Dari seluruh kabupaten wilayah kerja KOMPAK, 8 dari 10 kabupaten dengan kemiskinan tertinggi berada di wilayah Papua. Tiga kabupaten - Lanny Jaya, Nabire dan Boven Digoel - juga memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2014.
Sejak 2016, KOMPAK telah mendukung pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat melalui Program LANDASAN. LANDASAN adalah program senilai A$2,5 juta per tahun yang dilaksanakan oleh BaKTI, mitra KOMPAK, yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan dalam kapasitas unit layanan (puskesmas dan sekolah). Program ini juga membantu pemerintah desa untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan lini depan di Papua dan Papua Barat.
Dukungan KOMPAK di Papua antara lain:
Menguji cobakan sistem informasi desa dan kecamatan - dikenal sebagai SAIK dan SAID di Tanah Papua. Inisiatif ini mendapat banyak dukungan dari para pemangku kepentingan terutama pemerintah. KOMPAK melakukan advokasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua untuk mendanai inisiatif tersebut.
Memberi bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta menggunakan alat analisis kemiskinan untuk menajamkan target sasaran program perlindungan sosial. KOMPAK juga mendukung sekolah dan pusat kesehatan untuk memasukkan standar pelayanan minimal ke dalam perencanaan kerja, standar operasional prosedur, dan sistem pemantauan mereka.
Membangun kemitraan dengan MAHKOTA, program lain yang didanai Australia, untuk mendukung Pemerintah Provinsi Papua memberikan Program BANGGA Papua, di mana keluarga miskin menerima hibah uang tunai dan pendidikan tentang kesehatan dan gizi anak.
Memberi bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan rekomendasi dari evaluasi pemanfaatan Dana Otsus.
Perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan kunjungan ke Banda Aceh dan Calang, Aceh Jaya selama dua hari penuh pada tanggal 22-24 Januari lalu.
“Banyak masyarakat kami tidak mendapatkan manfaat yang jadi hak mereka karena adanya perbedaan antara data yang dikumpulkan dan yang dibagi di berbagai tingkatan pemerintah.” Agnes Katerina, Kepala Sekolah Dasar Puay di Papua.
Pejabat Kedutaan Besar Australia, Fleur Davies, sebagai Penasihat Menteri untuk Tata Kelola Pemerintahan & Pembangunan Manusia mengunjungi program-program yang didukung oleh Pemerintah Australia di Papua. Davies bertemu dengan perwakilan pemerintah lokal dan para penerima manfaat program LANDASAN II di Sentani Timur. Kunjungan dilakukan pada 8 September.
Pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia menjadi salah satu fokus kegiatan pemerintah Indonesia yang terus menerus digalakkan setiap tahun.
“Data adalah dasar perencanaan pembangunan sekaligus bukti sebuah pembangunan,” terang Hengky Veky Tewu, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Sayangnya, menurut Hengky, data yang memiliki peran penting tersebut menjadi kemewahan bagi sebagian wilayah Papua dan Papua Barat.
KOMPAK memasuki fase kedua sejak Januari 2019. Dalam fase ini, KOMPAK melanjutkan pencapaian dan model-model baik yang diujicobakan sejak 2015. Laporan ini menguraikan kemajuan KOMPAK dari Januari hingga Juni 2019, serta menyoroti tantangan-tantangan utama dan fokus kegiatan terkait implementasi dan serah terima kegiatan hingga 2022.
Pemaparan lingkup kerja KOMPAK sebagai fasilitator, pelaksana dan perantara program.
Seri policy brief (catatan kebijakan) ini “Out of Sight, Out of Reach–Breaking the Cycle of Invisibility” (Tidak Terlihat, Tidak Terjangkau – Mematahkan Siklus Ketidaktampakan) adalah bagian dari kajian untuk melembagakan pencatatan sipil dan statistik hayati dalam layanan dasar.
