Provinsi Papua dan Papua Barat adalah salah dua provinsi terkaya di Indonesia, tetapi di sisi lain memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Jumlah penduduk Papua memiliki jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa.
Tingkat kemiskinan untuk Papua adalah 28%, diatas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018). Dari seluruh kabupaten wilayah kerja KOMPAK, 8 dari 10 kabupaten dengan kemiskinan tertinggi berada di wilayah Papua. Tiga kabupaten - Lanny Jaya, Nabire dan Boven Digoel - juga memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2014.
Sejak 2016, KOMPAK telah mendukung pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat melalui Program LANDASAN. LANDASAN adalah program senilai A$2,5 juta per tahun yang dilaksanakan oleh BaKTI, mitra KOMPAK, yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan dalam kapasitas unit layanan (puskesmas dan sekolah). Program ini juga membantu pemerintah desa untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan lini depan di Papua dan Papua Barat.
Dukungan KOMPAK di Papua antara lain:
Menguji cobakan sistem informasi desa dan kecamatan - dikenal sebagai SAIK dan SAID di Tanah Papua. Inisiatif ini mendapat banyak dukungan dari para pemangku kepentingan terutama pemerintah. KOMPAK melakukan advokasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua untuk mendanai inisiatif tersebut.
Memberi bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta menggunakan alat analisis kemiskinan untuk menajamkan target sasaran program perlindungan sosial. KOMPAK juga mendukung sekolah dan pusat kesehatan untuk memasukkan standar pelayanan minimal ke dalam perencanaan kerja, standar operasional prosedur, dan sistem pemantauan mereka.
Membangun kemitraan dengan MAHKOTA, program lain yang didanai Australia, untuk mendukung Pemerintah Provinsi Papua memberikan Program BANGGA Papua, di mana keluarga miskin menerima hibah uang tunai dan pendidikan tentang kesehatan dan gizi anak.
Memberi bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan rekomendasi dari evaluasi pemanfaatan Dana Otsus.
Perempuan memegang peran kunci dalam program BANGGA Papua. Ibu/wali anak dinilai sebagai orang yang paling tahu kebutuhan anak, termasuk kebutuhan gizi dan kesehatannya.
Perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan kunjungan ke Banda Aceh dan Calang, Aceh Jaya selama dua hari penuh pada tanggal 22-24 Januari lalu.
“Banyak masyarakat kami tidak mendapatkan manfaat yang jadi hak mereka karena adanya perbedaan antara data yang dikumpulkan dan yang dibagi di berbagai tingkatan pemerintah.” Agnes Katerina, Kepala Sekolah Dasar Puay di Papua.
KOMPAK bersama pemerintah daerah di 7 provinsi akan menggelar rangkaian kegiatan berbagi praktik baik/Forum Inspirasi. Dapatkan informasi tentang tanggal pelaksanaannya di website ini. Acara ini dapat diikuti melalui akun Youtube masing-masing provinsi.
"Pesan-pesan tentang kesehatan dan gizi untuk para ibu sangat membantu kami di desa," jelas Marike Gobay, mantan Kepala Puskesmas Distrik Bibida, Papua. “Saya memiliki harapan besar untuk program BANGGA Papua, karena saya telah melihat secara langsung bagaimana program ini membantu meningkatkan kesadaran para ibu tentang nutrisi yang baik. Mereka juga menerima uang untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak mereka. "
Pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia menjadi salah satu fokus kegiatan pemerintah Indonesia yang terus menerus digalakkan setiap tahun.
“Data adalah dasar perencanaan pembangunan sekaligus bukti sebuah pembangunan,” terang Hengky Veky Tewu, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Sayangnya, menurut Hengky, data yang memiliki peran penting tersebut menjadi kemewahan bagi sebagian wilayah Papua dan Papua Barat.
Laporan ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip GESI dalam program BANGGA Papua dan diinformasikan oleh kombinasi sumber data primer dan sekunder, termasuk wawancara dan diskusi kelompok terfokus yang dilakukan di tiga kabupaten percontohan pada Maret 2020. Laporan dan rekomendasinya mengacu pada dan melengkapi Evaluasi Proses BANGGA Papua yang dilakukan pada Juni 2020. Laporan ini dilakukan oleh KOMPAK. Audiens yang dituju untuk laporan ini adalah Pemerintah Provinsi Papua dan lembaga pelaksana BANGGA Papua terkait, bersama dengan pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia di tingkat nasional dan mitra pembangunan lainnya.
Kebijakan Dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 selesai pada tahun 2021. Sementara, tingkat kemiskinan di Tanah Papua masih yang tertinggi di Indonesia dengan “gap” capaian kualitas pembangunan yang cukup tinggi dibanding wilayah lain. Diperlukan alternatif mekanisme untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan di Tanah Papua. Oleh karena itu, KOMPAK melakukan studi “Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022-2041 Menuju Tanah Papua Yang Sejahtera dan Mandiri.” Studi ini menganalisis sejumlah opsi keberlanjutan Dana Otsus di Tanah Papua pasca 2021.
Panduan ini merupakan bagian dari seri Buku Panduan Gugus Tugas Kampung Tanggap Covid-19. Sebagai bentuk kontribusi LANDASAN-KOMPAK untuk pencegahan penularan dan penanganan Covid-19 di Papua dan Papua Barat.
