Provinsi Papua dan Papua Barat adalah salah dua provinsi terkaya di Indonesia, tetapi di sisi lain memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Jumlah penduduk Papua memiliki jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa.
Tingkat kemiskinan untuk Papua adalah 28%, diatas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018). Dari seluruh kabupaten wilayah kerja KOMPAK, 8 dari 10 kabupaten dengan kemiskinan tertinggi berada di wilayah Papua. Tiga kabupaten - Lanny Jaya, Nabire dan Boven Digoel - juga memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2014.
Sejak 2016, KOMPAK telah mendukung pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat melalui Program LANDASAN. LANDASAN adalah program senilai A$2,5 juta per tahun yang dilaksanakan oleh BaKTI, mitra KOMPAK, yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan dalam kapasitas unit layanan (puskesmas dan sekolah). Program ini juga membantu pemerintah desa untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan lini depan di Papua dan Papua Barat.
Dukungan KOMPAK di Papua antara lain:
Menguji cobakan sistem informasi desa dan kecamatan - dikenal sebagai SAIK dan SAID di Tanah Papua. Inisiatif ini mendapat banyak dukungan dari para pemangku kepentingan terutama pemerintah. KOMPAK melakukan advokasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua untuk mendanai inisiatif tersebut.
Memberi bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta menggunakan alat analisis kemiskinan untuk menajamkan target sasaran program perlindungan sosial. KOMPAK juga mendukung sekolah dan pusat kesehatan untuk memasukkan standar pelayanan minimal ke dalam perencanaan kerja, standar operasional prosedur, dan sistem pemantauan mereka.
Membangun kemitraan dengan MAHKOTA, program lain yang didanai Australia, untuk mendukung Pemerintah Provinsi Papua memberikan Program BANGGA Papua, di mana keluarga miskin menerima hibah uang tunai dan pendidikan tentang kesehatan dan gizi anak.
Memberi bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan rekomendasi dari evaluasi pemanfaatan Dana Otsus.
Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, berkolaborasi dengan KOMPAK, program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia, menyelenggarakan Forum Inspirasi Tanah Papua bertema “Praktik Baik Kolaborasi untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Tanah Papua” Rabu, 9 Maret 2022. Acara ini ditujukan untuk mempromosikan praktik-praktik baik dan inovasi-inovasi yang telah dilakukan di Papua dan Papua Barat.
Perempuan memegang peran kunci dalam program BANGGA Papua. Ibu/wali anak dinilai sebagai orang yang paling tahu kebutuhan anak, termasuk kebutuhan gizi dan kesehatannya.
Perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan kunjungan ke Banda Aceh dan Calang, Aceh Jaya selama dua hari penuh pada tanggal 22-24 Januari lalu.
Katalog Program Papua dan Papua Barat
KOMPAK bersama pemerintah daerah di 7 provinsi akan menggelar rangkaian kegiatan berbagi praktik baik/Forum Inspirasi. Dapatkan informasi tentang tanggal pelaksanaannya di website ini. Acara ini dapat diikuti melalui akun Youtube masing-masing provinsi.
Program LANDASAN Fase 2 memperkenalkan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) kepada 205 kampung dan Sistem Administrasi Distrik kepada 24 distrik di Papua
Dengan peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Papua diharapkan akan membentuk “Generasi Emas Papua", yang akan membangun dan menjaga Tanah Papua.
"Pesan-pesan tentang kesehatan dan gizi untuk para ibu sangat membantu kami di desa," jelas Marike Gobay, mantan Kepala Puskesmas Distrik Bibida, Papua. “Saya memiliki harapan besar untuk program BANGGA Papua, karena saya telah melihat secara langsung bagaimana program ini membantu meningkatkan kesadaran para ibu tentang nutrisi yang baik. Mereka juga menerima uang untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak mereka. "
Pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia menjadi salah satu fokus kegiatan pemerintah Indonesia yang terus menerus digalakkan setiap tahun.
“Data adalah dasar perencanaan pembangunan sekaligus bukti sebuah pembangunan,” terang Hengky Veky Tewu, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Sayangnya, menurut Hengky, data yang memiliki peran penting tersebut menjadi kemewahan bagi sebagian wilayah Papua dan Papua Barat.
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU No. 21/2001) mengakui pentingnya upaya mendorong GESI dengan menekankan prinsip-prinsip mendasar GESI untuk mendukung upaya pembangunan di Papua agar dapat memberikan manfaat untuk semua orang Papua, khususnya perempuan dan masyarakat adat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat dalam Dokumen Program BANGGA Papua (2017) dimana prinsip-prinsip GESI secara sistematis dimasukkan sebagai tujuan dalam semua upaya dan intervensi dalam program, mulai dari sosialisasi, pelatihan dan pendampingan teknis, hingga memastikan unsur-unsur GESI tergabung dalam sistem / mekanisme seperti pemantauan dan evaluasi dan sistem informasi manajemen.
KOMPAK mendukung pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) sesuai amanat UU Desa. SID yang dikembangkan di lokasi dampingan KOMPAK dirancang untuk menyediakan informasi profil desa, data kemiskinan, dan kependudukan serta memfasilitasi layanan persuratan, administrasi kependudukan, dan lainnya. Pada beberapa lokasi, sistem informasi yang dibangun dapat mengelola informasi anak tidak sekolah (drop out), data ibu hamil, dan kebutuhan spesifik untuk pembangunan daerah misalnya data Orang Asli Papua (OAP). SID yang telah dikembangkan dan digunakan oleh desa di wilayah dampingan KOMPAK banyak memberikan manfaat penguatan data untuk pelayanan, perbaikan perencanaan, dan penganggaran. Berjalannya praktik baik ini memerlukan dukungan Pemerintah daerah diantaranya melalui penyediaan kebijakan, program, anggaran, serta fasilitator/pelaksana di tingkat lokal.
Kebijakan Dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 selesai pada tahun 2021. Sementara, tingkat kemiskinan di Tanah Papua masih yang tertinggi di Indonesia dengan “gap” capaian kualitas pembangunan yang cukup tinggi dibanding wilayah lain. Diperlukan alternatif mekanisme untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan di Tanah Papua. Oleh karena itu, KOMPAK melakukan studi “Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022-2041 Menuju Tanah Papua Yang Sejahtera dan Mandiri.” Studi ini menganalisis sejumlah opsi keberlanjutan Dana Otsus di Tanah Papua pasca 2021.
