Tentang Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki populasi 4,7 juta dan terletak di sebelah timur Bali. Gempa bumi tahun 2018 mengakibatkan kerusakan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang parah, dan merenggut lebih dari 500 nyawa. Kabupaten Lombok Utara adalah yang paling parah terkena dampaknya dengan rusaknya hampir 90% infrastruktur.

Tingkat kemiskinan di NTB adalah 15%, dengan beberapa variasi regional yang luas (BPS, 2018). Lombok Utara memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 32%, sedangkan kabupaten wilayah kerja KOMPAK lainnya memiliki tingkat kemiskinan di bawah 20%.


KOMPAK di Nusa Tenggara Barat

Sejak 2016, KOMPAK bermitra dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan empat kabupaten: Lombok Utara, Lombok Timur, Bima, dan Sumbawa.

Dukungan KOMPAK untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dari 2019 hingga 2022 berfokus pada penguatan tata kelola kecamatan dan desa, pengelolaan keuangan publik, penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, layanan pendidikan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. KOMPAK juga mendukung pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Stunting.

Dukungan KOMPAK di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain:

  • Mengimplementasikan strategi Kementerian Dalam Negeri untuk Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD), khususnya melalui pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di tingkat kecamatan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa.

  • Memberi kontribusi terhadap penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, seperti mendorong desa untuk mendanai, melibatkan dan melatih petugas registrasi kependudukan. KOMPAK juga mendukung Bappenas untuk mengembangkan pedoman nasional penyediaan layanan Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) dalam situasi pasca bencana berdasarkan pelajaran dari respons terhadap gempa bumi di Lombok tahun 2018.

  • Menguji cobakan pendekatan keperantaraan pasar di mana para produsen kopi, rumput laut, dan produk lokal lainnya didukung untuk membentuk kelompok usaha, mengembangkan kemitraan dengan pengusaha setempat, dan mendapatkan akses ke pasar di tingkat nasional.

  • Mendukung Akademi Paradigta dalam melatih dan membimbing perempuan untuk mengambil peran lebih aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Permusyawaratan Desa dan kegiatan kelompok perempuan

  • Memperluas cakupan dan penggunaan sistem informasi desa dan dashboard kecamatan sehingga desa dapat merencanakan dan memprioritaskan layanan dengan lebih baik.

RENCANA KERJA TAHUN JAMAK NUSA TENGGARA BARAT
Artikel
Sinergi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama KOMPAK untuk Menanggulangi Kemiskinan

Kemitraan Pemprov NTB dan KOMPAK mampu berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di NTB melalui berbagai referensi pembelajaran dan praktik baik dalam Forum Inspirasi.

Artikel
Tiga Inovasi Dukungan KOMPAK Raih Sinovik 2021

Tiga inovasi yang didukung KOMPAK, berhasi memenangkan penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021 dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional (SINOVIK) 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Artikel
Kabupaten Lombok Utara Raih Pangripta Nasional Terbaik Kedua Se-Indonesia

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah bertajuk Anugerah Pangripta Nasional (APN). KLU meraih predikat ke-2 nasional untuk Perencanaan dan Pencapaian Terbaik dari 416 kabupaten se-Indonesia. Salah satu kabupaten dukungan KOMPAK ini menerima penghargaan berdasarkan pada tiga indikator yaitu perencanaan, pencapaian dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah yang selaras dengan visi kepemimpinan.

Praktik Baik
Cerita Pendampingan KOMPAK-PASH di Provinsi NTB

Cerita Pendampingan KOMPAK-PASH di Provinsi NTB

Praktik Baik
Memperkuat Peran Strategis Gugus Tugas PAUD-HI Kabupaten/Kota

Gugus Tugas PAUD-HI yang kompeten menjalankan perannya terbukti mampu mendorong perbaikan dalam implementasi PAUD-HI. Gugus Tugas berperan strategis dalam mengaktualisasikan kebijakan yang diterbitkan pusat dan daerah, mengelola koordinasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan bagi penanganan tantangan implementasi PAUD-HI, hingga mengembangkan kerja sama peningkatan kualitas sumber daya PAUD-HI dengan lembaga di luar pemerintah daerah.

Praktik Baik
Tim DID: Katalis bagi Peluang Penerimaan dan Kualitas Pemanfaatan Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah, atau disingkat DID, adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Indikator penilaian DID (untuk tujuan seleksi penerima) pada dasarnya merupakan indikator kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah dari berbagai tingkat pemerintahan di daerah tersebut. Namun, banyak daerah tidak memahami indikator dan tata cara penghitungan DID, sehingga peluang untuk menambah kapasitas pendanaan melalui DID tidak termanfaatkan dengan maksimal.

Cerita Perubahan
Semangat Baru Desa Wisata dari Lombok Utara

Kemitraan pemerintah daerah bersama KOMPAK, akademisi, sektor swasta, masyarakat lokal, dan media membuat pengembangan desa wisata menjadi lebih kolaboratif dan sinergis.

Cerita Perubahan
Klinik Desa Membangun, Solusi inovatif Perbaikan Tata Kelola Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan desa. Berkat inisiatif peningkatan kapasitas aparatur desa di Desa Aikmel, Lombok Timur, kualitas pelayanan dasar pun meningkat dengan perencanaan dan penganggaran desa yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.

Cerita Perubahan
Muni’ah dan Para Migran yang Akhirnya Beroleh Bansos

Keterbatasan tenaga, biaya, dan pengetahuan, membuat para warga pendatang merasa tidak perlu mendaftarkan status kependudukannya. Namun, tanpa mereka sadari hal itu membuat mereka tak terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial pemerintah.

Cerita Perubahan
Data yang Akurat Mewujudkan Desa Sejahtera

Sejak tahun 2016, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, mengembangkan SID dengan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan KOMPAK. SID menghasilkan data yang akurat, sehingga program pembangunan desa dapat tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat.

Cerita Perubahan
Bansos Perdana di Usia Senja

Sejumlah warga Desa Suradadi, Nusa Tenggara Barat, akhirnya memperoleh BLT-Dana Desa setelah memiliki KTP dan KK.

Cerita Perubahan
Dokumen Kependudukan untuk Mengakses Layanan Pendidikan

Hasilnya, pada 2020, sebanyak 90 persen anak usia 0-18 tahun di Desa Muer sudah memiliki akta kelahiran dan KIA. Kepemilikan dokumen kependudukan ini memungkinkan mereka mengakses layanan pendidikan dengan mudah

Cerita Perubahan
Mengembalikan Senyum Di Bibir Inak Hafazah

Hafazah (50) tinggal bersama kedua buah hatinya, Artik dan Nur Asyiah di Desa Kalijaga Timur, Kabupaten Lombok Timur. Sehari-hari, Hafazah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp50.000 per hari. Putranya Artik adalah penyandang disabilitas mental atau disebut juga sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Jika sakitnya kambuh, Artik seringkali merusak barang milik tetangganya. Warga sudah meminta Hafazah untuk membawa Artik berobat ke Mataram. Namun karena terbentur biaya, ia mengurungkan niatnya.

Cerita Perubahan
DAK Fisik: Mendorong Pemerintah Daerah Menyediakan Layanan Dasar Berkualitas

Abdul Malik, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dengan penuh rasa bangga menunjukan bangunan baru dan megah Puskesmas Batulenteh. “Semua alat-alatnya baru. Ada ambulans juga. Pokoknya masyarakat nanti bisa lebih nyaman berobat kesini,” ujarnya.

Cerita Perubahan
Membangun Asa Desa Tuntas Adminduk di Lombok Timur

Program Universitas Membangun Desa (UMD) merambah ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Persiapan dimulai pada Juni 2019 dengan penyusunan panduan KKN.

Cerita Perubahan
Layanan Hak Administrasi Kependudukan Darurat Pasca Gempa

Layanan administrasi kependudukan adalah hak setiap warga negara. Surat-surat identitas hukum yang jelas membukakan akses masyarakat terhadap hak-hak sebagai warga negara baik dalam hal sandang, pangan maupun papan.

Cerita Perubahan
Kolaborasi Mewujudkan Pelayanan Dasar Berkualitas Bagi Masyarakat Pesisir Dan Pedalaman

Pemerintah Australia melalui program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) bermitra dengan Pemerintah Indonesia dalam mendukung program pengentasan kemiskinan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Cerita Perubahan
Identitas Hukum, Kunci Pengentasan Kemiskinan Melalui Akses Layanan Dasar

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah meluncurkan kajian, ’Menemukan, Mencatat, Melayan: Kelahiran dan Kematian di Indonesia.’ Kegiatan ini memberikan sosialisasi atas temuan dan rencana program untuk melembagakan identitas hukum dan sistem CRVS untuk layanan dasar.

Profil
Manfaatkan Momentum dan Libatkan Semua

Muhammad, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rarang Selatan, Kabupaten Lombok Timur

Publication > Programmatic Research
Pengembangan Sistem Hibah Berbasis Kinerja (PBGS) untuk Desa di Indonesia, Studi Kasus Kabupaten Bima

Pengembangan Sistem Hibah Berbasis Kinerja (PBGS) untuk Desa di Indonesia, Studi Kasus Kabupaten Bima

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Panduan Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Penataan kewenangan desa merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena merupakan issue yang mendasar dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola desa yang lebih efektif, efisien, terarah dan bertanggung jawab. Disamping itu, penataan kewenangan desa akan memberikan legitimasi bagi Pemerintah Desa dalam mengalokasikan sumber daya secara legal dan terarah sesuai Kewenangan Desa.

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi

Inisiatif penguatan kapasitas BPD dan masyarakat termasuk kelompok rentan menjadi salah satu model yang diujicobakan KOMPAK dalam mendorong penguatan akuntabilitas sosial di desa. Sejak diimplementasikannya UU Desa, prioritas-prioritas pembangunan di tingkat desa banyak diputuskan di tingkat desa. Karena terbatasanya saluran aspirasi masyarakat untuk perencanaan desa, KOMPAK bersama Seknas Fitra mendorong terbentuknya Posko Aspirasi dimana masyarakat dapat menyampaikan kendala dan prioritas pembangunan yang butuh perhatian dari pemerintah desa. Di sisi lain, peran dan fungsi BPD juga diperkuat melalui Sekolah Anggaran (Sekar) Desa dimana BPD dan masyarakat mendapatkan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan inklusif. Selanjutnya, penyelesaian aspirasi dan pengaduan warga ditindaklanjuti misalnya dibahas dalam Musyawarah Desa atau Musrenbangdes, dikawal masuk dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa, ataupun dijadikan dasar perumusan Maklumat Pelayanan, baik di tingkat desa maupun supra desa.

Menghadapi

COVID-19