Jawa Timur adalah provinsi terpadat kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk 39,3 juta jiwa. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan kinerja terbaik di Indonesia.
Tingkat kemiskinan di Jawa Timur adalah 11%, sedikit di atas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018). Ini artinya bahwa provinsi ini memiliki jumlah penduduk miskin berjumlah 4,3 juta orang, atau tertinggi di antara wilayah kerja KOMPAK lainnya. Bahkan jumlah ini lebih tinggi dari gabungan jumlah penduduk miskin di enam provinsi wilayah kerja KOMPAK lainnya.
Sejak 2016, KOMPAK bermitra dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan empat kabupaten: Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek.
Dukungan KOMPAK untuk Provinsi Jawa Timur dari 2019 hingga 2022 berfokus pada penguatan tata kelola kecamatan dan desa, pengelolaan keuangan publik, penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, layanan kesehatan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. KOMPAK juga mendukung pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Stunting.
Dukungan KOMPAK di Provinsi Jawa Timur antara lain:
Mengimplementasikan strategi Kementerian Dalam Negeri untuk Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD), khususnya melalui pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di tingkat kecamatan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa.
Mengembangkan model untuk mendukung bidan memantau dan membantu ibu hamil dan ibu baru melahirkan, sehingga memungkinkan bidan untuk memberi perawatan secara teratur baik sebelum dan sesudah kelahiran.
Memberi kontribusi terhadap penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, seperti mendorong desa untuk mendanai, melibatkan dan melatih petugas registrasi kependudukan.
Memberi bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta menggunakan alat analisis kemiskinan untuk menajamkan target sasaran program perlindungan sosial.
Memperluas cakupan dan penggunaan sistem informasi desa dan dashboard kecamatan sehingga desa dapat merencanakan dan memprioritaskan layanan dengan lebih baik.
Hidup adalah amanah untuk membantu orang lain menjadi lebih baik. Bekerja sebagai aparat pemerintah menurut saya dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan amanah tersebut.
Pemerintah Australia melalui program KOMPAK mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengembangkan modul Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Camat Untuk Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pelayanan Dasar dan Ekonomi Produktif.
Pemerintahan mengamanatkan bahwa pelayanan dasar merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Di Indonesia, pengelola pelayanan dasar menempatkan titik layanan lini depan mereka di wilayah kecamatan seperti sekolah menengah pertama (SMP), pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan tenaga operator untuk membantu proses pelayanan administrasi kependudukan.
KOMPAK bersama pemerintah daerah di 7 provinsi akan menggelar rangkaian kegiatan berbagi praktik baik/Forum Inspirasi. Dapatkan informasi tentang tanggal pelaksanaannya di website ini. Acara ini dapat diikuti melalui akun Youtube masing-masing provinsi.
Katalog Forum Inspirasi Daerah Jawa Timur
Pengembangan Sentra Pengolahan Sabut Kelapa Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
Daftar penerima bantuan sosial yang belum tervalidasi seringkali menyisihkan warga yang berhak di Desa Ambulu, Bondowoso, Jawa Timur. Perangkat desa, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan KOMPAK berkolaborasi untuk melakukan verifikasi, validasi, dan pemadanan data kependudukan dengan data bantuan pemerintah pusat. Kini, pembagian bantuan pemerintah dan rencana pembangunan menjadi lebih inklusif dan tepat sasaran berkat data yang akurat dan terkoneksi dengan berbagai data kependudukan.
Ibu hamil dengan risiko tinggi di Bondowoso kini mendapatkan pelayanan yang lebih tepat. Aplikasi SIBUBA (Sistem Informasi Ibu dan Bayi) memungkinkan bidan desa memantau setiap kehamilan secara cepat dan akurat. Inovasi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan KOMPAK ini juga telah terkoneksi dengan Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID), sehingga setiap pihak dapat turut mengawal kehamilan berisiko tinggi sekaligus sebagai basis perencanaan dan penganggaran demi kesejahteraan ibu dan bayi.
Mulyono (60), petani jahe merah asal Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek menaruh asa pada ikhtiarnya menjadi petani binaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sari Bumi. “Saya sekarang tahu cara menanam jahe merah yang baik. Kalau dulu satu kantong bibit hanya menghasilkan sekitar 5 kg jahe, sekarang bisa sampai 15 kg. Ya otomatis pendapatan saya bertambah,” terangnya.
Sejak 2019, KOMPAK dan SEKNAS FITRA telah mengujicoba mekanisme masukan dari masyarakat, yang dikenal sebagai 'Posko Aspirasi', di 33 desa. Uji coba di Desa Tangkil, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menunjukkan hasil menggembirakan.
“Saya adalah salah seorang fasilitator PTPD. Kami memberikan dukungan ke desa-desa dalam mengembangkan dan mengevaluasi APB Desa [Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa] mereka. Kami juga membantu desa menggunakan alat-alat yang membantu mereka dalam perencanaan dan penganggaran,” jelas Darmujiadi. Dalam perannya sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), Darmujiadi bertugas memberikan dukungan teknis kepada pemerintah desa di wilayah Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
Sejak 2016, KOMPAK mendukung Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, membangun sistem informasi desa (SID). KOMPAK mulanya hanya membantu penerapan SID di dua kecamatan. Berkat keberhasilan uji coba ini, pemerintah kabupaten kemudian mengembangkannnya ke semua desa di wilayahnya. Alhasil, seluruh desa di Pacitan kini memiliki sistem informasi desa yang sepenuhnya didanai pemerintah kabupaten.
Salim (65) warga Desa Ngumbul, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, baru memiliki akta kelahiran beberapa bulan lalu. “Dulu di rumah nggak ada yang punya Akta Kelahiran, termasuk anak dan cucu saya. Dulu kami tidak tahu kalau Akta Kelahiran itu penting untuk mendapatkan layanan dari pemerintah,” ujar Salim.
Desa ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam hal kesadaran dan kemampuan mereka untuk mengelola potensi wisata desa setelah mendapatkan pendampingan kegiatan Universitas Membangun Desa (UMD).
Christina Ambarwati, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek
Panduan Teknis Binwas Desa secara tematik ini bertujuan memberikan pedoman bagi kecamatan dalam melakukan tindakan antisipasi bagi desa untuk mengelola pemerintahan desa dalam bentuk pembinaan dan pengawasan desa. Hal ini juga bertujuan memberikan penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa dalam memandirikan desa sesuai dengan kewenangannya dan juga kapasitas aparatur kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan desa menjadi lebih terstruktur, tertata dan berkualitas baik.
Publikasi ini disusun sebagai bagian dari panduan teknis penanganan COVID-19 bagi kecamatan yang telah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) bersama-sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) yang merupakan program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia. Publikasi ini bertujuan untuk memperkaya referensi tersebut dan berisi pengalaman baik dari 10 (sepuluh) kecamatan di Provinsi Jawa Timur yang selaras dengan apa yang tertuang dalam panduan teknis dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut di atas.
Buku Saku Bidan Desa: SIBUBA P4K diharapkan bisa menjadi acuan bagi bidan desa dalam memberikan pelayanan kesehatan yang esensial dengan memanfaatkan sistem berbasis teknologi informasi. Buku KIA yang di digitalisasi ke dalam platform web/android ini, menjadi inovasi sekaligus solusi yang selama ini menjadi hambatan bagi para bidan desa. Dengan adanya Buku Saku bagi Bidan Desa ini, diharapkan bidan desa dapat meningkatkan kompetensinya dalam memberi pelayanan kesehatan yang baik bagi ibu dan bayi, agar kemudian mampu berkontribusi dalam penurunan prevalensi AKI/AKB yang selama ini terjadi
