Jawa Timur adalah provinsi terpadat kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk 39,3 juta jiwa. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan kinerja terbaik di Indonesia.
Tingkat kemiskinan di Jawa Timur adalah 11%, sedikit di atas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018). Ini artinya bahwa provinsi ini memiliki jumlah penduduk miskin berjumlah 4,3 juta orang, atau tertinggi di antara wilayah kerja KOMPAK lainnya. Bahkan jumlah ini lebih tinggi dari gabungan jumlah penduduk miskin di enam provinsi wilayah kerja KOMPAK lainnya.
Sejak 2016, KOMPAK bermitra dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan empat kabupaten: Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek.
Dukungan KOMPAK untuk Provinsi Jawa Timur dari 2019 hingga 2022 berfokus pada penguatan tata kelola kecamatan dan desa, pengelolaan keuangan publik, penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, layanan kesehatan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. KOMPAK juga mendukung pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Stunting.
Dukungan KOMPAK di Provinsi Jawa Timur antara lain:
Mengimplementasikan strategi Kementerian Dalam Negeri untuk Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD), khususnya melalui pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di tingkat kecamatan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa.
Mengembangkan model untuk mendukung bidan memantau dan membantu ibu hamil dan ibu baru melahirkan, sehingga memungkinkan bidan untuk memberi perawatan secara teratur baik sebelum dan sesudah kelahiran.
Memberi kontribusi terhadap penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, seperti mendorong desa untuk mendanai, melibatkan dan melatih petugas registrasi kependudukan.
Memberi bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta menggunakan alat analisis kemiskinan untuk menajamkan target sasaran program perlindungan sosial.
Memperluas cakupan dan penggunaan sistem informasi desa dan dashboard kecamatan sehingga desa dapat merencanakan dan memprioritaskan layanan dengan lebih baik.
Hidup adalah amanah untuk membantu orang lain menjadi lebih baik. Bekerja sebagai aparat pemerintah menurut saya dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan amanah tersebut.
Pemerintah Australia melalui program KOMPAK mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengembangkan modul Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Camat Untuk Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pelayanan Dasar dan Ekonomi Produktif.
Pemerintahan mengamanatkan bahwa pelayanan dasar merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Di Indonesia, pengelola pelayanan dasar menempatkan titik layanan lini depan mereka di wilayah kecamatan seperti sekolah menengah pertama (SMP), pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan tenaga operator untuk membantu proses pelayanan administrasi kependudukan.
Inovasi Kesetaraan Pendidikan untuk Memberikan Kesempatan Peningkatan Produktivitas.
Salim (65) warga Desa Ngumbul, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, baru memiliki akta kelahiran beberapa bulan lalu. “Dulu di rumah nggak ada yang punya Akta Kelahiran, termasuk anak dan cucu saya. Dulu kami tidak tahu kalau Akta Kelahiran itu penting untuk mendapatkan layanan dari pemerintah,” ujar Salim.
Desa ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam hal kesadaran dan kemampuan mereka untuk mengelola potensi wisata desa setelah mendapatkan pendampingan kegiatan Universitas Membangun Desa (UMD).
Catatan Kebijakan ini mengacu pada kajian longitudinal (Sentinel Villages) yang menganalisis pola partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa antara tahun 2015 dan 2018. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa, sejak awal pelaksanaan UU Desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (musdes), walaupun relatif stabil, masih cenderung rendah pada sekitar 16%. Pola partisipasi juga tidak luas dan inklusif, di mana sebagian besar partisipan dari kalangan elit (laki-laki, berkecukupan dan aktif secara sosial), dan partisipanperempuan atau kelompok rentan lainnya masih terbatas. Sejak 2014, kinerja transparansi pemerintah desa telah membaik, melalui penyampaian dan berbagi informasi secara lebih luas. Namun demikian, secara umum tingkat kesadaran masyarakat desa masih rendah terkait program, anggaran, dan rencana desa. Saat ini sistem akuntabilitas dan pelaporan ke atas (supra desa) telah diperkuat. Namun ini belum diimbangi dengan kemajuan serupa dalam hal akuntabilitas ke bawah (sosial) kepada masyarakat. Penguatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (sosial), mengharuskan tiap pelaku memainkan perannya dengan efektif, khususnya melalui pemanfaatan seutuhnya potensi dan peran masyarakat desa, kader, dan BPD.
Peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa sebagian besar ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah menyangkut organisasi dan tupoksi SKPD pemerintah tingkat kabupaten yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Baik UU Desa (UU 6/2014) maupun UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014) disahkan pada tahun yang sama, masing-masing memberikan wewenang bagi pemerintah desa dan otoritas pemerintah daerah, tapi memberikan arahan yang berbeda tentang peran pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. UU 23 dan turunannya juga mengamanatkan fungsi penting bagi dinas pemerintah kabupaten untuk mengatur desa (terutama Dinas PMD dan Kecamatan), yang menjelaskan perbedaan peran pemerintah kabupaten dan desa dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Upaya saat ini untuk menyelaraskan UU 23 dan UU 6 melalui revisi PP urusan pemerintahan konkuren diharapkan mengatasi kesenjangan dan pertentangan dalam kedua UU tersebut. Sementara itu, beberapa pemerintah kabupaten telah memprakarsai berbagai peraturan dan memposisikan pemerintah daerah sebagai fasilitator penting untuk pembangunan desa.
Belanja desa untuk infrastruktur meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 2012 sampai 2016; namun, kualitas infrastruktur dinilai menurun. Sebagian besar Dana Desa dibelanjakan untuk infrastruktur. Pada tahun 2018, tidak sampai setengah dari proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan Dana Desa sebanyak 46% memenuhi spesifikasi teknis (struktur dibangun sesuai standar konstruksi). Hal ini menunjukkan penurunan terutama jika dibandingkan dengan hasil audit terhadap proyek infrastruktur PNPM sebesar 82% di tahun 2012. Di samping itu, terdapat penurunan penilaian sebesar 80% untuk proyek yang dinilai memenuhi spesifikasi untuk operasional dan pemeliharaan (OP) selama periode yang sama. Kuantitas dan kualitas bantuan teknis ke desa-desa kurang memadai untuk memenuhi permintaan dari desa-desa. Di lain sisi, Pemerintah daerah yang diberikan amanat untuk melakukan pengawasan terhadap infrastruktur di bawah UU Desa dan PP47/2015 masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi peran ini.
