Jawa Timur adalah provinsi terpadat kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk 39,3 juta jiwa. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan kinerja terbaik di Indonesia.
Tingkat kemiskinan di Jawa Timur adalah 11%, sedikit di atas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018). Ini artinya bahwa provinsi ini memiliki jumlah penduduk miskin berjumlah 4,3 juta orang, atau tertinggi di antara wilayah kerja KOMPAK lainnya. Bahkan jumlah ini lebih tinggi dari gabungan jumlah penduduk miskin di enam provinsi wilayah kerja KOMPAK lainnya.
Sejak 2016, KOMPAK bermitra dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan empat kabupaten: Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek.
Dukungan KOMPAK untuk Provinsi Jawa Timur dari 2019 hingga 2022 berfokus pada penguatan tata kelola kecamatan dan desa, pengelolaan keuangan publik, penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, layanan kesehatan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. KOMPAK juga mendukung pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Stunting.
Dukungan KOMPAK di Provinsi Jawa Timur antara lain:
Mengimplementasikan strategi Kementerian Dalam Negeri untuk Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD), khususnya melalui pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di tingkat kecamatan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa.
Mengembangkan model untuk mendukung bidan memantau dan membantu ibu hamil dan ibu baru melahirkan, sehingga memungkinkan bidan untuk memberi perawatan secara teratur baik sebelum dan sesudah kelahiran.
Memberi kontribusi terhadap penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, seperti mendorong desa untuk mendanai, melibatkan dan melatih petugas registrasi kependudukan.
Memberi bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta menggunakan alat analisis kemiskinan untuk menajamkan target sasaran program perlindungan sosial.
Memperluas cakupan dan penggunaan sistem informasi desa dan dashboard kecamatan sehingga desa dapat merencanakan dan memprioritaskan layanan dengan lebih baik.
Hidup adalah amanah untuk membantu orang lain menjadi lebih baik. Bekerja sebagai aparat pemerintah menurut saya dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan amanah tersebut.
Pemerintah Australia melalui program KOMPAK mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengembangkan modul Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Camat Untuk Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pelayanan Dasar dan Ekonomi Produktif.
Pemerintahan mengamanatkan bahwa pelayanan dasar merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Di Indonesia, pengelola pelayanan dasar menempatkan titik layanan lini depan mereka di wilayah kecamatan seperti sekolah menengah pertama (SMP), pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan tenaga operator untuk membantu proses pelayanan administrasi kependudukan.
Infografis SIBUBA 2022
Fitur layanan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) online dan pemadanan data kependudukan dengan DTKS di SAID mulai diperkenalkan di Kabupaten Bondowoso Agustus 2019. Peningkatan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dengan dukungan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), satu program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia.
Daftar penerima bantuan sosial yang belum tervalidasi seringkali menyisihkan warga yang berhak di Desa Ambulu, Bondowoso, Jawa Timur. Perangkat desa, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan KOMPAK berkolaborasi untuk melakukan verifikasi, validasi, dan pemadanan data kependudukan dengan data bantuan pemerintah pusat. Kini, pembagian bantuan pemerintah dan rencana pembangunan menjadi lebih inklusif dan tepat sasaran berkat data yang akurat dan terkoneksi dengan berbagai data kependudukan.
TAPE MANIS memberikan harapan kembali bagi penduduk miskin di Bondowoso yang belum terjamah berbagai program bantuan sosial selama dua tahun terakhir ini. Sebelum adanya program ini, warga miskin tidak tahu harus mengadu kemana.
Melihat banyaknya warga yang masih kesulitan mengakses pelayanan dasar karena terbatasnya infrastruktur desa, kader PEKKA Kabupaten Trenggalek berkolaborasi bersama KOMPAK dan sejumlah instansi mengadakan program KLIK-PEKKA, agar warga dapat menyampaikan permasalahan yang mereka alami dan mendapatkan solusinya.
Ibu hamil dengan risiko tinggi di Bondowoso kini mendapatkan pelayanan yang lebih tepat. Aplikasi SIBUBA (Sistem Informasi Ibu dan Bayi) memungkinkan bidan desa memantau setiap kehamilan secara cepat dan akurat. Inovasi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan KOMPAK ini juga telah terkoneksi dengan Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID), sehingga setiap pihak dapat turut mengawal kehamilan berisiko tinggi sekaligus sebagai basis perencanaan dan penganggaran demi kesejahteraan ibu dan bayi.
Mulyono (60), petani jahe merah asal Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek menaruh asa pada ikhtiarnya menjadi petani binaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sari Bumi. “Saya sekarang tahu cara menanam jahe merah yang baik. Kalau dulu satu kantong bibit hanya menghasilkan sekitar 5 kg jahe, sekarang bisa sampai 15 kg. Ya otomatis pendapatan saya bertambah,” terangnya.
Sejak 2019, KOMPAK dan SEKNAS FITRA telah mengujicoba mekanisme masukan dari masyarakat, yang dikenal sebagai 'Posko Aspirasi', di 33 desa. Uji coba di Desa Tangkil, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menunjukkan hasil menggembirakan.
“Saya adalah salah seorang fasilitator PTPD. Kami memberikan dukungan ke desa-desa dalam mengembangkan dan mengevaluasi APB Desa [Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa] mereka. Kami juga membantu desa menggunakan alat-alat yang membantu mereka dalam perencanaan dan penganggaran,” jelas Darmujiadi. Dalam perannya sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), Darmujiadi bertugas memberikan dukungan teknis kepada pemerintah desa di wilayah Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
Sejak 2016, KOMPAK mendukung Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, membangun sistem informasi desa (SID). KOMPAK mulanya hanya membantu penerapan SID di dua kecamatan. Berkat keberhasilan uji coba ini, pemerintah kabupaten kemudian mengembangkannnya ke semua desa di wilayahnya. Alhasil, seluruh desa di Pacitan kini memiliki sistem informasi desa yang sepenuhnya didanai pemerintah kabupaten.
Salim (65) warga Desa Ngumbul, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, baru memiliki akta kelahiran beberapa bulan lalu. “Dulu di rumah nggak ada yang punya Akta Kelahiran, termasuk anak dan cucu saya. Dulu kami tidak tahu kalau Akta Kelahiran itu penting untuk mendapatkan layanan dari pemerintah,” ujar Salim.
Desa ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam hal kesadaran dan kemampuan mereka untuk mengelola potensi wisata desa setelah mendapatkan pendampingan kegiatan Universitas Membangun Desa (UMD).
Christina Ambarwati, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek
Panduan monitoring dan evaluasi SEPEDA KEREN merupakan sebuah alat untuk memandu berbagai pihak untuk melihat perkembangan serta dampak dari Program SEPEDA KEREN. SEPEDA KEREN merupakan akronim dari Sekolah Perempuan Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya. Program ini diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis demi mewujudkan keberdayaan dan kemandirian perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya.
Panduan SIBUBA-P4K merupakan acuan lintas sektor dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten untuk perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P4K lewat pemanfaatan data SIBUBA. Pemanfaatan aplikasi SIBUBA dalam pelaksanaan P4K di seluruh desa diharapkan berkontribusi signifikan pada percepatan penurunan AKI.
Sistem Informasi Ibu dan Bayi (SIBUBA) adalah sistem pendataan dan pemantauan ibu hamil dan ibu bersalin. Inisiatif ini merupakan dukungan KOMPAK di Kabupaten Bondowoso untuk mengurangi kasus kematian bayi dan ibu melahirkan. Model ini menekankan pentingnya pendataan, penandaan (tingkat risiko), dan pendanaan. Dalam hal pendataan, data-data yang dikumpulkan mencakup data fisik ibu hamil, riwayat persalinan sebelumnya, riwayat vaksinasi, dan penyakit bawaan yang diderita, perencanaan persalinan, serta sebaran ibu hamil sesuai tingkat risiko. Adanya sistem memperbesar peluang tersedianya data yang akurat dan tepat waktu. Dalam hal penandaan, unsur-unsur desa terkait seperti Tim PKK, Tim Pokja P4K, Kader Posyandu ikut terlibat dalam melakukaan penandaan rumah ibu hamil dengan risiko kehamilan. Dalam hal pendanaan, skema pembiayaan selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas juga menjadi perhatian dari aktor-aktor terlibat khususnya dalam memastikan adanya Jaminan Kesehatan bagi ibu-ibu dari Keluarga Pra Sejahtera. Belajar dari panduan replikasi ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan pemanfaatan data dan pemantauan dalam upaya pencegahan risiko ibu hamil dan melahirkan di wilayahnya.
